Pengusaha Pelayaran Minta Presiden Baru Tak Lupa Indonesia Negara Maritim

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), Carmelita Hartoto menyampaikan sejumlah harapan terhadap presiden baru pengganti Joko Widodo (Jokowi) yang akan segera melepas jabatannya.  

Utamanya, Carmelita meminta agar presiden baru terpilih nantinya tidak melupakan posisi Indonesia sebagai negara maritim. Lantaran, ia menganggap masih ada sejumlah persoalan di sektor maritim yang perlu dituntaskan. 

"Kita mau mempertanyakan kembali, presiden itu tetap menganggap bahwa maritim Indonesia ini, apakah Indonesia tetap dianggap negara maritim, atau sekarang fokusnya di tempat lain?" ujarnya di sela-sela acara Pengukuhan Pengurus DPP INSA masa bakti 2023-2028 di Djakarta Theater, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

"Karena persoalan maritim ini belum selesai. Jadi kita masih berharap bahwa ini ada kelanjutannya. Kelanjutan kita selesaikan di sana, dari sisi tol lautnya kah, atau semua kebijakan-kebijakan yang lain kita perlu melanjutkan ini," urainya. 

Di sisi lain, Carmelita memahami presiden pastinya tidak hanya dipusingkan oleh urusan di sektor pelayaran. Namun, juga di sektor-sektor lainnya lantaran keadaan saat ini masih penuh ketidakpastian. 

"Kenapa tidak pasti, kondisi ekonomi global masih ada perang. Sehingga pasti ada berdampak ekonominya di Indonesia," kata Carmelita. 

Selain itu, ia menambahkan, Indonesia juga menghadapi arah penggantian kepemimpinan. Ia berharap transisi kepemimpinan nasional bisa berjalan lancar. Sehingga ekonomi tetap bergairah dan berjalan di jalur yang positif. 

"Dan kita mengharapkan pemimpin kita yang akan datang nanti mampu memberikan kepastian usaha, tentunya juga penerapan kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya di sektor pelayaran kita," pintanya. 

Pengusaha pelayaran disebutnya ingin pemerintah baru ke depan mengedepankan konsistensi pada setiap kebijakannya. Carmelita menilai sudah ada kebijakan sektor pelayaran yang berdampak positif, semisal pelaksanaan asas cabotage terkait peran sektor transportasi laut dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. 

Namun, ke depan, para pengusaha pelayaran mendorong pemerintah terus konsisten menjaga kedaulatan negara, khususnya di sektor kemaritiman. Dalam hal ini, Carmelita menuturkan visi empat pilar yang dipegang pengusaha pelayaran yang tergabung dalam INSA, yakni kedaulatan negara, pemberdayaan pelayaran nasional, ekosistem maritim nasional, dan logistik nasional. 

"Jadi kedaulatan negara pemerintah ini benar-benar harus mengerti benar, apa yang dimaksud dengan kedaulatan negara. Kita dari sisi pelayaran tentunya saat bicara kedaulatan negara, pemerintah harus benar-benar konsisten dalam urusan cabotage dan benar-benar menjaga kepentingan daripada pelayaran," tuturnya. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), Carmelita Hartoto, menuntut pemerintah untuk segera mendirikan badan tunggal penjaga laut dan pantai atau Sea and Cost Guard.

Pasalnya, kebijakan tersebut masuk sebagai salah satu elemen guna mendukung visi Indonesia Emas 2045. Khususnya dalam mendongkrak kontribusi ekonomi maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) di tahun tersebut.

"Isu-isu terutama dari maritim ini urusan cost guard. Ini tentunya sudah dibocarakan di mana-mana, sebagai satu-satunya badan, lembaga yang bertanggungjawab pada presiden untuk menegakan fungsi peraturan di laut, sebagai yang harus segera diwujudkan," ujar Carmelita dalam rangkaian acara Indonesia Maritime Expo (IME) 2023 di Jiexpo Jakarta, Selasa (17/10/2023).

"Kita sudah mengapresiasi tentunya yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi mungkin harus dipercepat, jangan sampai tumpang tindih lagi karena sudah capek kalau penjaga lautnya banyak," tegas dia.

Carmelita lantas meminta Indonesia berkaca kepada sejumlah negara tetangga di kawasan ASEAN, yang memperketat syarat masuk bagi kapal pelayaran ke negaranya.

"Apakah kita bijak kalau harus membuka. Wong negara lain aja tidak, masa kita buka. Jepang, Amerika, Eropa, semua tidak buka. Walaupun ASEAN di laut yang sama, apakah kita punya kebijakan yang sama dengan negara tetangga? Belum," ungkap dia.

Di luar pembentukan Sea and Cost Guard, Carmelita menilai kebijakan pemerintah lain juga masih mempersulit para pelaku industri maritim. Sebut saja bunga pembiayaan dari perbankan yang masih tinggi, hingga urusan perpajakan.

Menurut dia, kemudahan dari pemerintah jadi salah satu syarat agar sektor industri pelayaran Tanah Air bisa bersaing dengan negara lain.

"Negara tetangga banyak diberi kemudahan. Tax aja kita belum. Kita contek negara tetangga dulu baru bersaing, yang melepas tax yang banyak itu. Sehingga kita mulai bersiap-siap agar kita lebih baik lagi di perairan kita," tuturnya.