Subsidi Bengkak Akibat Konflik Israel Iran, Ini Siasat Pemerintah Cegah Harga BBM Naik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jika konflik Iran–Israel berkepanjangan dan pembengkakan subsidi BBM dapat ditahan oleh revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 untuk membatasi pembelian BBM subsidi.

“Kalau (konflik) ini tidak berkesudahan, kan harus ada langkah yang pas. Sebetulnya kan Perpres 191 untuk mengalokasikan (subsidi) kepada yang berhak,” ujar Arifin Tasrif ketika ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) melansir Antara, Jakarta, Jumat (20/4/2024).

Usulan revisi Perpres yang mengatur tata niaga BBM itu sudah diajukan sejak pertengahan 2022 lalu. Revisi Perpres tersebut dinilai penting oleh berbagai pihak untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi Pertalite agar tidak melampaui kuota yang ditetapkan dalam APBN.

Dengan eskalasi konflik yang terjadi di Iran dan Israel, Arifin mengatakan terdapat kedaruratan untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. “Perpres itu akan mengurangi (beban subsidi),” kata Arifin.

Arifin mengatakan bahwa sebelum Juni 2024 akan dilakukan pembahasan mengenai perpres tersebut, sekaligus melihat perkembangan situasi, baik situasi geopolitik, maupun harga minyak dunia. “Kalau perangnya (Iran-Israel) nggak jadi, kita lihat bertenggernya harga minyak di angka berapa,” ujar Arifin.

Ia berharap agar tidak terjadi pembahasan ulang komponen-komponen yang telah disusun, seperti mekanisme penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi. “Kami harapkan begitu nanti, tetapi ini kan antarkementerian,” ujar Arifin.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin juga mengungkapkan pertimbangan pemerintah menahan harga BBM untuk tetap stabil hingga Juni 2024, meskipun terjadi gejolak harga minyak dunia, eskalasi konflik di Timur Tengah, hingga pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS.

"Kan kami sudah bilang sampai Juni 2024 (harga BBM ditahan), pertimbangannya kan kita baru recovery, masyarakat ini jangan sampai kena beban tambahan, itu aja," kata Arifin.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menjamin punya kecukupan stok BBM dan LPG, di tengah konflik antara Israel dan Iran yang Tengah memanas di kawasan Timur Tengah.

Manager Media & Stakeholder Management Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari memastikan, pihaknya akan menjaga keamanan stok BBM berada di level 40 hari ke depan. Itu berlaku untuk berbagai jenis BBM subsidi dan non subsidi, baik Pertalite hingga Pertamax.

"Saat ini sih BBM untuk Pertalite di level sekitar 20 hari. Bahkan untuk Pertamax, Dexlite, semuanya tuh di level aman di atas 30-40 hari," ujar Heppy saat ditemui di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

"Jadi untuk stok saat ini sebenarnya tidak ada masalah. Dan kita juga untuk pengadaan BBM atau LPG juga sudah jangka panjang nih, jadi sekuritasnya sudah kita pastikan aman," tegasnya.

Menurut dia, suplai impor minyak mentah untuk BBM dan juga LPG tidak harus bergantung pada kawasan Timur Tengah saja. Pertamina pun telah mengamankan stok suplai migas, baik dari produksi dalam negeri maupun negara luar.

"Kita juga bisa mengambil dari negara-negara lain. Saat ini stok suplai BBM sudah diamankan dari produksi kilang dalam negeri, dan juga dari kargo di kawasan Asia," imbuh Heppy.

Soal harga, ia pun menyampaikan Pertamina saat ini tetap berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah, yang menetapkan harga BBM Pertamina tidak berubah hingga Juni 2024.

Kendati begitu, Pertamina Patra Niaga terus memonitor situasi yang berkembang dan mempengaruhi harga minyak dunia, dan juga komponen produksi dalam negeri.

"Dinamika harga yang fluktuatif di minyak dunia kan enggak hanya terjadi sekarang. Kemarin juga sempat terjadi saat perang Ukraina, itu juga sudah pernah kita lalui. Kita juga pasti punya mitigasi terkait kondisi-kondisi ini," ungkapnya.

"Jadi beberapa mitigasi seperti hedging nilai valas, efisiensi biaya distribusi, termasuk dimana kita mencari sumber LPG dan BBM yang paling optimum untuk saat ini," pungkas Heppy.

Sebelumnya, pemerintah bersiap untuk mencari negara-negara penghasil minyak mentah baru. Menyusul, serangan balasan Israel ke Iran pada Jumat (19/4) pagi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, sejumlah negara penghasil minyak di Afrika masuk dalam radar pemerintah. Salah satunya Mozambik yang terletak di Afrika Timur.

"Mungkin ada yang baru Mozambik. Kita itu harus jangka panjangnya," kata Arifin kepada awak media di Gedung Ditjen Migas, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Selain negara di Afrika, pemerintah juga menjajaki peluang impor minyak dari negara di kawasan Amerika Latin. Antara lain Guyana hingga Venezuela.

"Kita kalau lihat dari mapping-nya kan kita juga bisa lihat kalau dari beberapa Afrika kan tidak lewat. Kemudian juga dari Latin. Venezuela, yang baru Guyana," bebernya.

Selanjutnya, pemerintah terus mendorong produksi minyak dari dalam negeri. Antara lain   blok Cepu, Rokan Dalam, hingga Buton, Sulawesi.

"Itu juga jumlahnya cukup. Yang target yang dua sumur," bebernya.

Arifin menyebut, selama ini impor minyak UU untuk produk BBM Indonesia bergantung pada Singapura. Di susul India dan Malaysia.

"Bayangin, Singapura tidak punya-punya, tapi bisa ekspor BBM," tegasnya.