Asosiasi Gas Industri Indonesia Punya Nahkoda Baru, Ini Sosoknya

Liputan6.com, Jakarta Penyelenggaraan kongres menjadi tonggak pencapaian bagi sebuah asosiasi dalam menentukan arah berdasarkan langkah-langkah strategis ke depannya. Termasuk juga bagi Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) yang menggelar Kongres dan Seminar Teknik ke-11 di Bali dengan mengusung tema Dekarbonisasi & Energi Terbarukan - Peran Sektor Gas Industri dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. 

Dalam kongres tersebut, Rachmat Harsono terpilih sebagai Ketua Umum AGII periode 2024-2029. Sebelumnya ketua umum AGII dijabat oleh Phajar Haywibowo pada periode 2018-2024

Asosiasi yang didirikan pada 11 September 1972 ini berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan kerja dan konsumen. Maka dari itu, dalam program kerja ke depan, AGII akan mengintensifkan diskusi dan advokasi mengenai cara-cara efektif untuk mencapai zero accident di tempat kerja.

“Kita percaya bahwa setiap kecelakaan bisa dicegah, dan setiap pekerja berhak untuk kembali ke rumahnya dalam keadaan selamat” ujar Rachmat Harsono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/5/2024).

Melalui pidatonya, Rachmat Harsono menyampaikan bahwa AGII akan selalu menjalin kolaborasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam penyusunan dan sosialisasi regulasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun.

AGII memahami betapa pentingnya regulasi ini dalam mendukung keselamatan kerja yang maksimal di semua sektor industri. Oleh karena itu, AGII akan mendorong program ini dengan semangat untuk mengedukasi serta implementasi yang efektif kepada semua pihak yang terlibat.

Dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045, AGII turut mendukung road maps Pemerintah yang salah satunya berkaitan dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Harapannya para Penanaman Modal Asing (PMA) dapat terus mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta perusahaan dan industri lokal melalui kebijakan yang mendukung pengembangan kapasitas domestik dan integrasi ke dalam rantai pasok global. Langkah ini tidak hanya akan memperkuat ekonomi nasional tapi juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.

"Kami percaya dengan kerjasama yang erat antara asosiasi, pemerintah, dan semua pihak terkait, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan untuk industri dan ekonomi kita. Mari kita bersama-sama mendukung dan mendorong inisiatif ini demi masa depan yang lebih baik," tutur dia.

Pada akhirnya Kongres & Seminar Teknik ke-11, menunjukkan komitmen AGII kepada KADIN Indonesia untuk turut serta dalam meningkatkan safety dari anggota asosiasi dan seluruh pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi nyata untuk mewujudkan visi Net Zero Emission 2050.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, menyebut kebutuhan gas industri akan terus meningkat. Hal itu sejalan dengan pertumbuhan industri yang naik. Untuk menghadapi potensi pertumbuhan ekonomi ke depan, maka setiap pertumbuhan ekonomi itu didukung oleh pertumbuhan industri.

“Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi 5% sampai 6%. Artinya kita ingin pertumbuhan industri di atas 6% itu artinya nanti kebutuhan terhadap gas industri akan semakin besar,” kata Agus saat membuka acara kongres dan Seminar Teknik Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (7/5/2024).

Sebagai informasi, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen di kuartal I-2024 ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah industri pengolahan.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, industri pengolahan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi terbesar dengan 0,86 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan kuartal IV-2023 lalu.

Sumber pertumbuhan dari industri pengolahan ini lebih besar dari triwulan IV-2023 namun lebih kecil dari triwulan I-2023.

Selain industri pengolahan tadi, Amalia mencatat kontribusi lainnya. Seperti dari sektor konstruksi dengan 0,73 persen, pertambangan dengan sumber pertumbuhan 0,68 persen, serta perdagangan dengan 0,60 persen.

Sebelumnya, industri oleokimia mengusulkan kebijakan gas murah melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap dilanjutkan supaya mendukung daya saing industri, pemasukan pajak, dan menjaga devisa ekspor bagi negara. Saat ini, tujuh sektor industri penerima HGBT adalah industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet.

Ketua Umum APOLIN (Asosiasi Produsen Oleochemical Indonesia) Norman Wibowo menekankan pentingnya kebijakan harga gas murah USD 6 per MMBTU untuk dapat dipertahankan karena sudah terbukti berdampak positif terhadap pertumbuhan ekspor dan kapasitas produksi oleokimia dalam negeri.

”Harga (oleokimia) lebih kompetitif, yang berdampak kepada volume ekspor maupun penerimaan negara juga meningkat,” tambahnya.

Berdasarkan Kepmen ESDM Nomor 91/2023 tercatat ada 10 perusahaan oleokimia yang mendapatkan fasilitas gas murah dengan total pasokan sebesar 40,84 BBTUD. Ditambahkan Norman, keberlanjutan kebijakan harga gas murah bagi industri akan memberikan nilai tambah kepada negara terutama kontribusinya bagi perekonomian nasional dari aspek kinerja volume dan nilai ekspor di sektor oleokimia.

Sejak dijalankan pada 2020, terjadi kenaikan volume ekspor oleokimia sebanyak 3,87 juta ton pada 2020, lalu 4,19 juta ton pada 2021, dan 4,26 juta ton pada 2022. Seiring kenaikan volume, nilai ekspor oleokimia juga bertambah setiap tahunnya. Pada 2020, nilai ekspor sebesar USD 2,63 miliar lalu naik menjadi USD 4,41 miliar pada 2021 dan USD 5,4 miliar pada 2022.

Norman berharap pemerintah baru tetap konsisten menjalankan kebijakan gas murah untuk 5 sampai 10 tahun mendatang supaya tetap ada peningkatan penerimaan dari aspek lain seperti devisa ekspor, PPh Badan, hingga realisasi investasi yang membuka penyerapan lapangan tenaga kerja baru.

Dari segi realisasi pajak dan investasi, data APOLIN menunjukkan adanya pertumbuhan dalam 3 tahun terakhir. Realisasi pajak dari sektor oleokimia sebesar Rp 1,25 triliun pada 2020 lalu naik menjadi Rp2,2 triliun pada 2021 dan Rp2,9 triliun pada 2022. Begitupula realisasi investasi sebesar Rp 1,34 triliun pada 2020 lalu tumbuh menjadi Rp1,76 triliun pada 2021 dan Rp 2,3 triliun pada 2022.