Hindari Anggaran Stunting Dipakai Beli Motor Trail, Menteri Suharso Usul Diurus 1 Kementerian

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengusulkan penganggaran terkait stunting diurus satu pihak atau single tagging. Menyusul adanya temuan penggunaan anggaran yang tidak sesuai targetnya.

Suharso Monoarfa menuturkan, menemukan adanya penggunaan anggaran penurunan stunting digunakan untuk memperbaiki pagar puskesmas. Pada kasus lain, ada anggaran program revolusi mental digunakan membeli motor trail.

Dia mengaku kesulitan mengawasi penggunaan anggaran itu meski program strategis mulanya keluar dari Kementerian PPN/Bappenas. Pasalnya, seperti anggaran stunting, ada banyak Kementerian/Lembaga yang tercatat mendapatkan alokasinya.

"Kami alokasi, anggarannya tidak di kami. Jadi kami cuma, ya alokasi, kadang-kadang K/L itu bicara dengan Kementerian Keuangan, mereka mendapatkan lebih, dan itu tidak dilaporkan lagi pada kami bahwa mereka itu misalkan dapat berapa tidak dilaporkan kepada kami," ungkap Suharso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Jumat (14/6/2024).

Misalnya, kata dia, dalam rapat terbatas (ratas) mengenai program penurunan stunting dibahas dengah pendekaran spesifik dan sensitif. Pada aspek spesifik tadi, dicontohkan Kementerian Kesehatan yang langsung menyasar pada target program.

"Sensitif itu artinya ada K/L yang lain ikut misalnya KKP dia belanja ikan untuk stunting kemudian PUPR memperbaiki airnya. Tapi pertanyaannya adalah waktu menunjukkan spasial, targetting-nya itu bisa bisa bias pak. Kami sudah melakukan itu tapi maaf pak kami gak mampu (mengawasi)," tuturnya.

Dengan adanya banyak pihak serta dialokasikan anggaran di masing-masing pihak tadi, membuat anggaran tersebut terlihat besar.

"Nah ini akibatnya seakan-akan untuk program stunting itu anggarannya gede banget. Karena di multi tagging bapak. Di tangging disini, A, B, C, Ddan kemudian dibilang itu stunting," ucapnya.

"Saya sekarang sampaikan kepada teman-teman di Bappenas semua, kami tidak mau lagi bapak, kedepan multi tagging, kami cuma mau singgle tag. Karena kalau ditagging dimana-mana, kejadiannya seperti ini," imbuh Suharso.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkap adanya penyelewengan penggunaan anggaran pengentasan stunting dan revolusi mental. Jauh dsri target, anggara itu malah digunakan perbaikan pagar puskesmas hingga membeli motor trail.

Suharso mengatakan, secara peran strategis Kementerian PPN/Bappenas berwenang atas perencanaan pengentasan stunting dan revolusi mental. Namun, pada pelaksanaannya dia tak bisa mengontrol hingga ke titik bentuk penggunaan anggarannya.

Dia mengaku, sempat menelusuri lewat aplikasi KRISNA saat penggunaan anggaran stunting. Namun ternyata diduga diselewengkan untuk perbaikan pagar puskesmas. Bisa dibilang, ini tidak sesuai dengan target sasaran. 

"Pengalaman ketika saya pertama masuk ke Bappenas saya melihat di KRISNA misalnya stunting pada waktu itu di KRISNA, stunting, lokasinya saya zoom terus terus sampai akhirnya programnya apa? Nah itu yang selama ini ditiru oleh pak Jokowi, ternyata memperbaiki pagar puskesmas. Itu terjadi pak," ungkap Suharso dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Jumat (14/6/2024).

Perlu diketahui, anggaran stunting pada 2019 dipatok sebesar Rp 25,4 triliun. Kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat, sebesar Rp 57,6 triliun di 2024 ini.

Suharso turut mempertanyakan penggunaan anggaran stunting untuk memperbaiki pagar puskesmas tersebut. Dia mengatakan pihaknya tak bisa melakukan pengawasan hingga ke titik itu.

"Saya bilang 'ini kenapa bisa terjadi?' nah itu gak bisa lakukan pak," tegasnya.

Tak cuma itu, Suharso mengatakan ada anggaran revolusi mental yang malah digunakan untuk membeli motor trail. Dia mengaku heran anggaran dengan pos program revolusi mental digunakan untuk memberi kendaraan bermotor yang disinyalir untuk jalan-jalan.

"Terus ini yang luar biasa pak Dolfie, judulnya adalah mengenai revolusi mental, saya telusuri terus, turun, turun ujungnya adalah membeli motor trail. Saya bilang 'ada hubungannya memang ya? motor trail untuk jalan-jalan' gitu," urainya.

Lebih lanjut, Suharso mengatakan, meski bisa melakukan penelusuran tersebut, dia tak kuasa untuk memberikan sanksi. Dia menduga ini karena keterbatasan kewenangan Kementerian PPN/Bappenas.

"Tapi kami gak kuasa bapak, jadi kami itu seperti mengalami ketindihan intelektual, tapi ini ketindihan teknokratik, jadi kami ngerti tapi gak bisa bergerak, gitu pak," katanya.

"Jadi mungkin kewenangannya yang perlu diperbaiki," imbuh Suharso Monoarfa.