Alasan Menteri Teten Usulkan Credit Scoring untuk Pembiayaan UMKM

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki  menegaskan butuh inovasi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melihat hal itu, Teten mengusulkan credit scoring.

Hingga kini hanya sekitar 19 persen penyaluran kredit perbankan UMKM, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka ini mencapai 30 persen pada 2024.

"Susah sekali, Pak Presiden minta saya, bagaimana bisa enggak 2024 30 persen Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan," kata Teten dalam acara Indonesia Clothing Summit 2024, Jakarta, Kamis (1/8/2024). 

Teten menilai, persyaratan agunan dan data historik kredit yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pinjaman di bank menghambat akses UMKM. 

"Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan. Karena itu kami mengusulkan inovasi credit scoring. Jadi bank ini kalau masih menggunakan agunan dan data historik kredit, ya pasti jumlah yang menerima kredit perbankan itu enggak akan melonjak," ujar Teten.

Teten mengatakan, saat ini sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan, sementara usaha besar lebih mudah mendapatkan kredit dengan persyaratan yang lebih menguntungkan. 

"Enggak fair kalau usaha besar bisa mendapatkan pembiayaan, UMKM malah mendapatkan pembiayaan yang mahal. Dengan draft period yang sangat pendek," katanya.

Teten menuturkan, credit scoring, yang melibatkan data alternatif seperti data telepon dan data PLN, dapat menjadi solusi. Saat ini, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK( mengenai pengembangan infrastruktur kebijakan yang mendukung implementasi credit scoring. 

Bahkan, Teten bilang beberapa bank juga mulai mengadopsi metode ini, meskipun masih dalam skala kecil. Dengan demikian, dia optimistis dengan adanya kebijakan ini akan mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan yang sesuai. 

"Saya optimis bahwa dengan adanya tambahan data alternatif ini, lebih banyak UMKM yang sebenarnya memenuhi syarat akan bisa mendapatkan akses ke kredit perbankan," kata Teten.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyoroti data dari World Economic Forum tahun 2023 yang menunjukkan bahwa 67% UMKM di seluruh dunia sedang berjuang untuk mempertahankan bisnis. Perjuangan ini karena sebagian besar UMKM berada dalam keterbasan keahlian, dan sumber daya untuk mengadopsi teknologi digital.

Seperti diketahui, digitalisasi merupakan langkah yang penting untuk UMKM karena membuka berbagai peluang seperti meningkatkan akses ke pasar, meingkatkan produktivitas, inovasi, serta meminimilasi risiko data di cloud. Sayangnya, 64% UMKM masih kesulitan dalam mengadopsi teknologi digital.

“Terlebih lagi terdapat berbagai tantangan lain, seperti keterbatasan finansial, kesenjangan keterampilan digital atau digital gap, dan tantangan keamanan siber yang turut menghambat UMKM untuk mengadopsi teknologi digital,” ungkap Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam pidato di acara UMKM Level Up 2024 di Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Menghadapi peluang dan tantangan tersebut, Menkominfo melihat berbagai negara berlomba-lomba membuat kebijakan afirmasi untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM.

Di Singapura misalnya, pemerintah negara itu menginisiasi berbagai program salah satunya SME Going Digital. Kemudian ada Digital Leadership yang bertujuan untuk melakukan percepatan adopsi digital bagi UMKM lokal, melalui pelatihan kemampuan digital dan pelatihan strategi bisnis.

“Contoh di negara lain adalah di India, di mana kebijakan afirmasi yang difasilitasi pemerintah fokus mendorong UMKM lokal India untuk berpartisipasi dalam manufaktur global melalui inisiatif yang bernama Made in India, atau pemberian akses jaminan terkait pinjaman terhadap UMKM hingga pembentukan kerangka hukum, yang mengatur fasilitas kredit dan pembebasan pajak,” bebernya.

Contoh lainnya adalah Uni Eropa, di mana kebijakan afirmasi yang tersedia berfokus pada pendanaan ke UMKM. Adapun s perpajakan tentang bagaimana perpajakan dipermudah, hingga kampanye produk dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi masional.

“Melalui kebijakan-kebijakan ini, terbukti UMKM mampu menjadi tulang punggung ekonomi dan berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang luas,” imbuh Menkominfo.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap dampak maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Termasuk dampaknya ke penerimaan negara hingga UMKM.

Dia menuturkan, penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang mengungkap kasus senilai total Rp 40 miliar.

"Ya, kalau itu rontok industri dalam negeri," ungkap Mendag Zulkifli, di Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Negara Rugi

Dia mengatakan, pendapatan negara bisa berkurang dengan beredarnya barang impor ilegal. Pasalnya, tidak ada setoran pajak yang dilakukan pelaku usaha.

Kemudian, industri lokal hingga UMKM juga ikut terancam. Bahkan tercatat ada sejumlah toko yang tutup.

"Tidak bayar pajak, jualannya online, toko tutup, negara bisa berkurang banyak pajak pendapatannya, industri dalam negeri kita bisa rontok," urainya.

Dia mengatakan, sumber barang impor ilegal ini dari banyak negara. Kendati begitu, dia enggan mengungkap negara-negara mana saja yang terlibat.

"Banyak negara. Jangan sebut negara mana saja ya," ucapnya.