Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjamin tidak ada permasalahan air di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pernyataan itu diberikan setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bercerita, sang putri Puan Maharani sempat bermasalah dengan air saat bermalam di IKN.
Baca Juga
"Saya di sana seminggu ya enggak ada apa-apanya. (Volume air) enggak ada masalah," kata Menteri Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Advertisement
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menceritakan curhatan sang putri, Puan Maharani saat mengikuti upacara 17 Agustus di IKN. Puan mengaku kondisi air di IKN cukup memprihatinkan, hingga tak bisa mandi karena tak ada air.
"Mbak Puan waktu cerita kan dia ke IKN 'aduh mah airnya susah' 'terus Kamu mandinya pakai apa?' 'ya lap-lap aja'," cerita Megawati di DPP PDIP, Kamis, (22/8/2024).
Mengetahui kondisi tersebut, Mega mengaku prihatin kondisi air yang ada di kawasan IKN. Bahkan di beberapa daerah juga masih ada yang menggunakan cara lama untuk mendapatkan air bersih.
"Kasian itu rakyat nanti kalau enggak ada air. Di sana aja yang di Balikpapan itu kasih juga masih nampung air hujan loh ini kan kamu tuh punya empati masa enggak kasihan sih ngeliatin gitu," ucap dia.
Aman Dikonsumsi
Selain tak bermasalah, Kementerian PUPR pun memastikan bahwa air keran di IKN aman dikonsumsi. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Danis H Sumadilaga memaparkan hasil survei yang dilakukan PT Sucofindo di beberapa lokasi di IKN.
"Saya sudah mendapat report dari Sucofindo. Karena ada beberapa tempat pengambilan lokasi, di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), di Istana juga," papar Danis.
Tak hanya itu, Danis juga memastikan kualitas air minum di IKN bebas bakteri penyakit semisal diare. Pasalnya, laporan Sucofindo mengemukakan bahwa sampel air minum di IKN tidak memiliki bakteri E.Coli.
"Saya bicara data saja. Dari Sucofindo, bakteri E.Coli nya nol. Bukan kata saya loh ini, kata Sucofindo," tegas Danis.
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Rosan Roeslani Jadi Ketua
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mempercepat proses investasi di kawasan Nusantara, Kalimantan Timur.
Menurut Basuki, kehadiran satgas ini akan meningkatkan efisiensi, terutama dalam percepatan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
"Satgas ini akan mempercepat proses yang sudah dijalankan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sehingga dengan adanya Satgas, proses perizinan investasi melalui OSS bisa lebih cepat," ujar Basuki di Jakarta dikutip dari Antara, Selasa (20/8/2024).
Selain itu, Basuki juga menyebutkan bahwa Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, yang baru saja dilantik sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN, adalah sosok yang kompeten.
Meskipun belum sempat berkomunikasi langsung, Basuki optimis bahwa di bawah kepemimpinan Rosan, percepatan investasi akan berjalan dengan baik.
Rosan Roeslani dijadwalkan segera melakukan koordinasi terkait tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN, guna memaksimalkan waktu yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Advertisement
Tugas Satgas
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024, Satgas Percepatan Investasi di IKN dibentuk untuk mempercepat persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengembangan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia.
Menteri Investasi/Kepala BKPM ditunjuk sebagai Ketua Satgas, dengan Wakil Ketua dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, serta Kepala Otorita IKN.
Satgas ini memiliki tanggung jawab utama dalam meningkatkan koordinasi kebijakan antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah. Dengan adanya satgas, diharapkan investasi di IKN dapat berjalan lebih lancar, mempercepat pembangunan dan menjadikan Nusantara sebagai pusat pengembangan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif dan progresif.Â