Menko Airlangga Pede Indonesia Bisa Capai SDGs Lebih Cepat pada 2030

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meyakini Indonesia bisa mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) lebih cepat yakni 2030.

Hal itu ditunjukkan dengan naiknya pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Alhasil, sebanyak 76% target SDGs di Indonesia telah tercapai

"Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Indonesia telah berhasil menaikkan peringkat pencapaian SDGs, yakni ke posisi 75 di tahun 2023, dari posisi 102 di tahun 2019. Sebanyak 76% indikator SDGs di Indonesia telah tercapai," ungkap Airlangga saat menyampaikan keynote speech secara daring pada the 8th International Conference Postgraduate School Universitas Airlangga dengan tema "Transformasi Menuju Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030: Pendekatan Multidisipliner”, Rabu (11/09).

Maka dalam rangka mengakselerasi pencapaian SDGs, Pemerintah terus berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan ramah lingkungan melalui tiga mesin ekonomi.

Pertama, melalui revitalisasi mesin ekonomi konvensional dengan menggiatkan sektor-sektor yang saat ini telah berjalan baik, yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperluas kerja sama ekonomi internasional, melanjutkan reformasi struktural, dan meningkatkan kapasitas SDM.

Kedua, melalui pengembangan mesin ekonomi baru. Pemerintah mengembangkan peluang di berbagai sektor baru seperti hilirisasi industri, akselerasi digitalisasi, bioteknologi, dan transisi energi.

Ketiga, dalam penguatan mesin ekonomi Pancasila dengan memperkuat perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat rentan melalui PKH dan Kartu Sembako, makanan bergizi gratis, SD Inpres, KUR, hingga program cash for work.

Bahkan dalam Pilar Pembangunan Sosial, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk salah satunya bantuan langsung tunai. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga daya beli setiap kelas pendapatan, termasuk juga kelas menengah.

Kemudian, Pemerintah juga terus memperkuat UMKM dan meningkatkan kewirausahaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, Pemerintah juga mendorong peningkatan aset produktif bagi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberian akses kepemilikan dan pengelolaan lahan, melalui Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.

"Capaian-capaian yang baik ini perlu terus kita tingkatkan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022, salah satunya berupa SDG Bond untuk pembiayaan proyek-proyek strategis yang meningkatkan kualitas sektor kesehatan, pendidikan, dan akses telekomunikasi. Saya optimis Indonesia dapat mencapai target SDGs 2030 dengan dukungan sinergi berbagai pihak, termasuk Universitas Airlangga,” pungkas Menko Airlangga.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Mou Ini mengenai pengembangan arah ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya perluasan pasar ekspor otomotif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kerja sama dengan ERIA ini  meliputi riset potensi perluasan pasar industri otomotif nasional.  Menyusul keinginan Indonesia bergabung ke dalam The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif dan progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik. 

"Di mana dengan masuk CP-TPP kita akan membuka pasar Amerika Latin, dan sekarang juga dengan keanggotaan Inggris yang baru tahun 2024 ini menjadi anggota CP-TPP pertama di luar sebelas negara, ini juga akan membuka pasar untuk anggota CP-TPP yang lain," ungkapnya, Selasa (30/7/2024).

Selain itu, kolaborasi bersama ERIA juga akan mengindentifikasi manfaat ekonomi dari rencana Indonesia menjadi anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi Dan Pembangunan/OECD. Kerja sama lainnya bersama ERIA juga terkait penurunan emisi melalui pembentukan ASEAN Zero Emission Center.

Airlangga menambahkan, kolaborasi bersama Eria juga mendorong pengembangan ekonomi digital hingga pengembangan ekonomi berkelanjutan. Nantinya kerja sama ini dituangkan dalam bentuk riset transformasi digital dan pengembangan ekosistem startup di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

"Nah bentuk kerjasama adalah dalam bentuk in-depth study dan publikasi bersama, kemudian studi kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM, dan rencana kerjasama dalam 2 tahun dan dapat diperpanjang," jelasnya.

President of Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Tetsuya Watanabe  menyambut baik kolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pihaknya mengaku siap mendukung sejumlah keinginan Pemerintah Indonesia.

"ERIA siap mendukung koordinasi perekonomian internasional Indonesia termasuk aksesi OECD, CP-TPP, dan beberapa industri pendukung semikonduktor," ucapnya.