Bukan Organisasi Politik, Jokowi Minta Masalah Kadin Diselesaikan Internal

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merupakan organisasi pengusaha sehingga diharapkan masalah yang terjadi di Kadin Indonesia dapat diselesaikan secara baik-baik di internal organisasi. Ia pun meminta masalah Kadin untuk tidak disangkutpautkan dengan dirinya.

Jokowi mengatakan, pihaknya tidak ikut campur dengan masalah internal di Kadin. "(Kadin) ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” kata Presiden Jokowi, memberi keterangan pers setelah meresmikan Kawasan Indonesia Islamic Center di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/9/2024).

Jokowi menuturkan, selama hampir 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI, dia selalu berhubungan baik dengan Ketua Umum Kadin, mulai dari Suryo Bambang Sulisto, Rosan Roeslani hingga Arsjad Rasjid.

"Selama 10 tahun saya menjabat saya dekat dengan Kadin, tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang, baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad (Rasjid), baik juga dengan Pak Anin (Anindya Bakrie), baik semuanya," kata Jokowi.

Jokowi pun siap menerima jika Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie ingin bertemu dirinya. Akan tetapi, ia sekali lagi mengingatkan bahwa masalah Kadin merupakan urusan internal dan jangan disangkutpautkan dengan Presiden.

"Siapapun bertemu dengan saya, saya terbuka tidak masalah tetapi sekali lagi selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden itu saja," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Kadin Indonesia menyelenggarakan Munaslub 2024. Sesuai ketentuan, Munaslub dapat diselenggarakan jika ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip AD/ART organisasi. Munaslub 2024 Kadin Indonesia kemudian menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru.

Pihak Arsjad Rasjid menyebut penyelenggaraan Munaslub itu tidak sah. Arsjad Rasjid juga telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan Munaslub tersebut. Arsjad Rasjid menuturkan, Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum tidak sah lantaran melanggar aturan dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan belum menerima surat dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) periode 2021-2026, Arsjad Rasjid terkait kisruh di organisasinya akibat Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) 2024. Dalam Munaslub itu, jabatan ketua umum Kadin dipegang oleh Anindya Bakrie.

"(Suratnya) belum sampai di meja saya," kata Jokowi di Menara Danareksa Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Dia mengaku terbuka apabila baik Arsjad Rasjid maupun Anindya Bakrie ingin bertemu. Jokowi menyampaikan dirinya memiliki hubungan yang baik dengan organisasi Kadin, termasuk Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

"Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Baik. Dulu baik dengan Pak Surya Bambang, baik dengan Pak Roeslan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anin, baik semuanya," jelasnya.

Dia mengingatkan bahwa Kadin merupakan organisasi pengusaha sehingga kisruh yang ada harus diselesaikan di internal. Jokowi meminta agar tak menampakkan dualisme kepemimpinan di Kadin kepadanya.

"Sekali lagi selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke Presiden, itu saja," tutur Jokowi.

Seperti diketahui, tengah terjadi kekisruhan dalam organisasi pengusaha Indonesia yang aktif membantu pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yaitu Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia yang digelar pada Sabtu 14 September 2024 memutuskan bahwa Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Arsjad Rasjid. Keputusan itu disepakati oleh 28 Kadin provinsi yang mengikuti Munaslub.

Namun, Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid menyebut kegiatan Munaslub pada Sabtu, 14 September di Hotel St. Regis ilegal dan tidak sah karena tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Arsjad Rasjid pun telah menyurati Presiden Joko Widodo perihal kisruh yang terjadi akibat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024. Dalam Munaslub itu menetapkan Anindya Bakrie jadi Ketua Umum Kadin menggantikan Arsjad Rasjid.

"Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani," kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Senin (16/9/2024).

Arsjad menjelaskan bahwa dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

"Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD ART yang sudah ditetapkan," tegas dia.

Ketua Umum Kadin Indonesia yang terpilih dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), pada Sabtu, 14 September 2024 Anindya Bakrie memastikan soliditas Kadin Indonesia setelah Munaslub.

Anindya menyampaikan Munaslub sendiri merupakan aspirasi dan insiasi dari Kadin di daerah, asosiasi atau anggota luar biasa yang menginginkan adanya perubahan yang lebih baik dalam kepengurusan Kadin Indonesia.

Anindya juga menegaskan acara Munaslub yang digelar pada Sabtu lalu telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD-ART, kemarin sudah berjalan, semua yang dilakukan itu sesuai dengan AD-ART," kata Anindya dalam acara Sarahsehan Kadin, di Menara Kadin, Minggu (15/9/2024).

Anin menjelaskan kepengurusan Kadin Indonesia yang baru akan terbuka dalam menerima masukan dari seluruh anggota. Ia juga menjamin akan merangkul seluruh anggota Kadin Indonesia dan menepis adanya dualisme di tubuh Kadin Indonesia.

"Tidak ada dua Kadin dari dulu, sekarang, dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang," pungkas Anin.