Survei 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Ekonomi Meningkat Pesat

Liputan6.com, Jakarta Dalam hasil survei LSI Denny JA menunjukkan dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menanggapi hasil survei tersebut dengan menekankan pencapaian ekonomi yang tercatat selama ini.

Dia menuturkan selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat. Setelah pandemi COVID-19, saat pertumbuhan ekonomi global hanya berada di sekitar 3 persen, Indonesia berhasil menggandakan angka tersebut.

"Ya kalau pemerintah selama 10 tahun, pertumbuhan ekonomi meningkat, pasca covid dunia yang tumbuhnya antara 3 persen, kita double dari pertumbuhan dunia," kata Airlangga kepada media, Jakarta, Rabu (25/9).

Airlangga juga menyoroti keberhasilan Indonesia dalam mengendalikan inflasi, yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan negara lain selama krisis.

Tak hanya itu, ia bilang kondisi perdagangan juga menunjukkan tren positif, serta investasi dan penyaluran kredit usaha rakyat terus meningkat, sehingga semua orang bisa melihat kemajuan yang nyata di sektor ekonomi.

"Kemajuan ekonomi plus invstasi plus penyaluran kredit usaha rakyat yang terus meningkat. Sehingga dalam berbagai catatan kemajuan di sektor ekonomi mulai terlihat," paparnya.

Di sisi lain, Airlangga menegaskan kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dalam kategori kemiskinan umum maupun ekstrem.

“Kemiskinan itu turun, baik kemiskinan yang poverty, bahkan yang ekstrem mendekati 0,” ungkapnya.

Untuk prospek ekonomi ke depan, Airlangga mengungkapkan pemerintah akan fokus pada pengembangan kawasan ekonomi khusus.

“Kita liat kemajuan ekonomi china hampir seluruhnya karena kebijakan spesial ekonomi zone. Nah kebijakan spesial ekonomi zone baru didorong oleh Jokowi. sehingga dengan spesial ekonomi zon 5-10 tahun ini dieprkirakan gasnya akan lebih kencang," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp 1.368,5 triliun hingga Agustus 2024. Jumlah ini mencapai 55,5 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024 atau tumbuh 16,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Pagunya (APBN) Rp 2.467,5 triliun, jado dari pagu itu sebanyak Rp 1.368,5 triliun sudah direalisasikan dan realisasi ini adalah 16,9 persen tumbuh di atas realisasi belanja pemerintah pusat tahun yang lalu tahun 2023," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (23/9/2024).

Adapun realisasi BPP terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L. Untuk belanja K/L telah terealisasi sebesar Rp703,3 triliun atau 64,5 persen dari pagu APBN, yang digunakan untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial (Bansos), pembangunan infrastruktur, sarana prasana pertahanan keamana serta dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Sementara untuk belanja non K/L tercatat sebesar Rp 665,2 triliun atau 48,3 persen dari pagu anggaran yang digunakan untuk subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.

Suahasil menerangkan dari realisasi BPP, sebanyak Rp 1.030,6 triliun telah dinikmati manfaatnya langsung oleh masyarakat, antara lain perlidungan sosial (Perlinsos) yang menyasar sebanyak Rp 17,7 triliun Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Kelurga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako Rp 28 triliun untuk 18,7 KPM.

Selanjutnya, untuk pendidikan yang direalisasikan untuk Program Indonesia Pintar Rp 9,8 triliun untuk 12,3 jita siswa, program KIP Kuliah Rp 7,1 triliun untuk 875,2 ribu mahasiswa, dan BOS Kementerian Agama Rp 7,6 triliun untuk 6,7 juta siswa dan BOPTN Rp 4,6 triliun untuk 197 PTN.

Kemudian, infrastruktur telah direalisasikan sebanyak Rp114,4 triliun digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, rel Kereta Api (KA), pelabuhan, bandara, rumah susun hingga kapasitas satelit.

Lalu, kesehatan Rp30,9 triliun, subsidi BBM Rp12,6 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp48,2 triliun, pertanian bantuan alat dan mesin pertanian Rp1,4 triliun, subsidi pupuk Rp12 triliun dan subsidi bunga KUR Rp20,9 triliun.