Liputan6.com, Jakarta - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno menjelaskan transportasi berperan penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Dia menuturkan, pemahaman terhadap keselamatan transportasi harus ditingkatkan lagi, sehingga harus masuk dalam kurikulum sekolah.
Baca Juga
Djoko menyebut hal ini sesuai dengan Visi RPJP Perhubungan adalah terwujudnya transportasi Indonesia yang mandiri (maju, andal, nilai tambah, daya saing, inklusif, ramah lingkungan, integritas). Sementara visi Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 adalah transportasi maju menuju Indonesia Emas 2025.
Advertisement
"Masalah mendasar saat ini adalah angka kecelakaan transportasi tidak pernah berkurang, terutama jalan dan perairan,” kata Djoko dalam keterangan resmi, Minggu (27/10/2024).
Djoko mencontohkan kasus kebakaran bus pariwisata di Tol Becakayu, tepatnya di ruas Wiyoto Wiyono Kilometer 3, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis, 24 Oktober 2024, menjadi pembelajaran bagi perusahaan, termasuk pengguna bus pariwisata, untuk memastikan armada laik jalan.
"Pemerintah harus memperketat pengawasan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi," ujarnya.
Menurut Djoko, kejadian ini mengingatkan akan kejadian yang serupa menimpa bus pariwisata di Subang, Jawa Barat pada 11 Mei 2024. Dalam kasus itu, sebanyak 11 orang tewas, Sembilan di antaranya pelajar SMK Lingga Kencana, Kota Depok yang menumpang bus itu untuk karyawisata.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyebutkan, 84 persen penyebab kecelakaan bus pariwisata hanya disumbang oleh dua faktor, yakni kegagalan sistem pengereman dan kelelahan pengemudi sehingga mengantuk.
"Karena itu, upaya pencegahan kecelakaan harus difokuskan dalam menangani dua faktor itu. Hal itu mendominasi penyebab 13 kasus kecelakaan bus,” ujar dia.
Setiap Kendaraan Wajib Memenuhi Syarat
Djoko menuturkan, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
Demi memastikan hal ini, ada beberapa pihak yang harus bertanggung jawab, yakni pengemudi serta pemilik kendaraan, baik perorangan, badan hukum, maupun pemerintah. Keselamatan lalu lintas penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan, serta menekan angka kecelakaan.
Keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius bangsa ini, terutama transportasi jalan. Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) harus semakin diperkuat dan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat perlu dihidupkan kembali.
Adapun Djoko menyebut, pendidikan keselamatan berlalu lintas sejak usia dini penting dilakukan untuk membentuk karakter sadar berlalu lintas yang bertujuan dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.
"Maka dari itu, harus melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memasukkan kurikulum keselamatan bertransportasi,” pungkasnya.
Advertisement
Presiden Prabowo Diminta Terus Benahi Infrastruktur Transportasi
Sebelumnya, Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diharapkan melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan berbagai pembenahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Harapan kepada Prabowo ini disampaikan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno.
"Menuju Indonesia Emas 2045, hendaknya transportasi menjadi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Transportasi sebagai kebutuhan turunan turut menentukan kemajuan suatu wilayah dan berujung kesejahteraan Masyarakat," jelas dia di Jakarta, Minggu (20/10/2024).
Dari data Kementerian PUPR (2024), sepanjang 2015-2024, pembangunan infrastruktur antara lain ruas jalan tol sepanjang 2.432 kilometer atau rata-rata 270 kilometer per tahun, jalan nasional 5.999 kilometer, jalan layang (flyover) dan terowongan (underpass) sepanjang 27.673 meter.
Pembangunan ini diakui memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Namun belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang.
Rata-rata upah yang diterima oleh para pengemudi angkutan barang jarak jauh hanya Rp500 ribu seminggu karena masih maraknya praktik pungli.
Dia pun meminta pemerintah memberantas pungli, kemudian perlu memperbaiki layanan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang sudah tidak layak dioperasikan di beberapa lokasi.
“Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (dengan penggunaan weigh in motion/WIM) dan perlu ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota,” ucapnya.
Keberadaan Angkutan Umum Perlu jadi Perhatian Pemerintah
Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa. Modernisasi layanan UPPKB segera harus dilakukan (penggunaan WIM/weigh in motion) dan ada peningkatan fasilitas kenyamanan bagi UPPKB yang jauh dari pusat kota. Penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) harus segera dituntaskan.
Sejak tahun 2017 upaya membenahi mulai dilakukan, namun masih ada kendala antar kementerian yang belum sepakat. Setidaknya ada 10 Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam operasional kendaraan ODOL.
Kecelakaan yang melibatkan angkutan barang sudah kerap terjadi. Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum.
Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih karut-marut di negeri ini. Bahkan, presiden terpilih harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan angkutan barang. Jalan rel dan perairan belum maksimal digunakan untuk mengangkut logistik.
Perlu ada kesetaraan ongkos angkutan di jalan raya dan jalan rel supaya beban jalan raya tidak berlebihan angkut barang. Logisktik jalan rel masih dikenakan PPN, bergerak menggunakan BBM non subsidi dan pengenaan TAC, sehingga tarif menggunakan moda KA menjadi mahal.
Dikatakan layanan angkutan umum sedang mengalami krisis kepercayaan dari publik. Keberadaan angkutan umum ke depan mesti menjadi perhatian serius pemerintah.
Advertisement