Utang Luar Negeri Indonesia Naik Jadi Rp 6.803 Triliun di Kuartal III-2024

Posisi Utang Luar Negeri pemerintah pada triwulan III 2024 sebesar USD 204,1 miliar, atau tumbuh sebesar 8,4 persen (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada triwulan II 2024.

oleh Arthur Gideon diperbarui 15 Nov 2024, 14:15 WIB
Diterbitkan 15 Nov 2024, 14:15 WIB
Cek Jadwal Kegiatan Operasional dan Layanan Publik BI Selama Mitigasi COVID-19
Pada triwulan III 2024, posisi Utang Luar Negeri swasta tercatat sebesar USD 196,0 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy), setelah tumbuh rendah sebesar 0,02 persen (yoy) pada triwulan II 2024. (Ilustrasi Bank Indonesia)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2024 di angka USD 427,8 miliar atau kurang lebih Rp 6.803 triliun (asumsi kurs Rp 15.894 per USD). Utang Luar Negeri ini naik 8,3 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

"Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada triwulan III 2024 tercatat USD 427,8 miliar," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

kenaikan utang di triwulan III 2024 dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

Posisi Utang Luar Negeri pemerintah pada triwulan III 2024 sebesar USD 204,1 miliar, atau tumbuh sebesar 8,4 persen (yoy), setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy) pada triwulan II 2024.

Perkembangan Utang Luar Negeri Pemerintah tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Hal ini seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Berdasarkan sektor ekonomi, Utang Luar Negeri Pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen).

BI mengklaim, posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

 

Utang Luar Negeri Swasta

Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia Gratis, Ini Syaratnya
Karyawan menghitung uang kertas rupiah yang rusak di tempat penukaran uang rusak di Gedung Bank Indonessia, Jakarta (4/4). Selain itu BI juga meminta masyarakat agar menukarkan uang yang sudah tidak layar edar. (Merdeka.com/Arie Basuki)

Di sisi lain, Utang Luar Negeri swasta justru menurun. Pada triwulan III 2024, posisi Utang Luar Negeri swasta tercatat sebesar USD 196,0 miliar, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy), setelah tumbuh rendah sebesar 0,02 persen (yoy) pada triwulan II 2024.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh Utang Luar Negeri lembaga keuangan (financial corporations) yang mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 3,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, Utang Luar Negeri swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total Utang Luar Negeri swasta.

Dengan realisasi ini, BI mengklaim struktur Utang Luar Negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio Utang Luar Negeri  Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 31,1 persen, serta didominasi oleh Utang Luar Negeri jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,2 persen dari total ULN.

 

Untuk Pembangunan

Ke depan, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan Utang Luar Negeri. Peran Utang Luar Negeri juga akan terus dioptima​lkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

"Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tegas Denny.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya