Pemberhentian Impor Pangan di 2025 Berpotensi Genjot Penyerapan Gabah Petani

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa impor pangan akan diberhentikan mulai 2025. Hal tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Langkah ini guna mendorong swasembada pangan nasional.

Zulkifli Hasan menyebut, swasembada pangan menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029, kemudian dimajukan ke 2027.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda menilai kebijakan pemberhentian impor, terutama dalam komoditas beras, sudah tepat.

Karena dengan adanya pemberhentian impor, pemerintah bisa menyerap gabah dari petani, melalui Bulog, untuk bisa menjadi cadangan beras dalam negeri.

"Beberapa tahun terakhir, fungsi penyerapan gabah oleh Bulog ini tidak berjalan secara optimal. Akhirnya membuat harga beras melambung tinggi dan Pemerintah tidak bisa intervensi karena stok cadangan beras pemerintah sangat minim," ungkap Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Sama halnya untuk komoditas pangan lain, Pemerintah perlu melihat dari neraca komoditas masing-masing.

Sebagai informasi, neraca komoditas disusun dari permintaan dalam negeri dan supply yang bisa dipenuhi dari dalam negeri. Permintaan ini digunakan untuk permintaan rumah tangga dan industri. Sedangkan supply dihitung dari kapasitas produksi pangan nasional.

"Bagi komoditas yang supply dari dalam negerinya masih sangat jauh dari kata cukup, ya impor bisa dilakukan dengan catatan harus prudent secara data," jelas Huda.

Di sisi lain, masih ada komoditas yang belum secara masif dikembangkan di dalam negeri.

"Saya rasa harus diupayakan terlebih dahulu untuk bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sembari meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, impor bisa dilakukan secara prudent," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan bahwa tidak akan lagi ada impor pangan di 2025. Pemerintah secara berkala akan mulai tidak melaksanakan impor pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional.

"Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini," ujar Zulkifli Hasan dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

Komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini.

"Kami memutuskan tahun depan tidak impor beras, agar petani bisa tanam padi yang banyak serta harga di pasaran bagus," katanya.

Kemudian pemerintah juga tidak akan melakukan impor garam sebab produksi garam petani mencukupi. Lalu tidak melakukan impor jagung pakan ternak serta tidak impor gula.

"Jadi sudah ada empat komoditas yang tahun depan kita tidak impor, nanti berkala akan ada komoditas lain yang akan dioptimalkan produksinya di dalam negeri sehingga menguntungkan kita. Selama ini kita impor pangan sampai 30 juta ton, hidup kita tergantung dari impor gandum, gula, beras, buah-buahan, kopi dan sekarang waktunya swasembada pangan, kemudian swasembada air, energi dan hilirisasi yang kita tuju di akhir," ucap dia.

Ia menjelaskan selama ini sektor pertanian secara nasional dalam perkembangannya cukup tertinggal akibat banyak hal. Sehingga saat ini dengan dukungan dari Presiden melalui program prioritasnya dan dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menjadi waktu yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

"Semua harus satu tim kompak, dan kolaboratif sebab ini waktunya membangun swasembada pangan nasional, serta meninggalkan ketergantungan impor pangan," tambahnya.