Pakar Ungkap Plus Minus Batas Usia Pensiun jadi 59 Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat menilai, kebijakan peningkatan usia pensiun menjadi 59 tahun mulai 2025 perlu disikapi dengan hati-hati.

Hal ini karena kebijakan tersebut memiliki implikasi luas, baik bagi pekerja lanjut usia yang menghadapi tantangan kesehatan dan produktivitas, maupun generasi muda yang bisa kehilangan peluang kerja akibat lambatnya regenerasi tenaga kerja.

"Tanpa langkah mitigasi yang memadai, perubahan usia pensiun ini dapat membawa lebih banyak dampak negatif daripada manfaat," kata Achmad, Kamis (9/1/2025).

Dia menilai, dengan memperpanjang usia pensiun berarti pekerja lanjut usia harus tetap berada di dunia kerja dalam waktu yang lebih lama. Meski ini dapat memberikan tambahan waktu untuk menabung bagi masa pensiun, tidak semua pekerja mampu mempertahankan produktivitas pada usia yang semakin lanjut.

"Sebuah survei dari OECD menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja mulai menurun secara signifikan setelah usia 55 tahun, terutama di sektor yang membutuhkan tenaga fisik," ujarnya.

Selain itu, sebuah laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 30% pekerja lansia melaporkan mengalami penurunan kinerja akibat masalah kesehatan. Terutama di sektor-sektor yang membutuhkan tenaga fisik, risiko kesehatan pekerja meningkat seiring bertambahnya usia.

D isisi lain, diskriminasi usia di tempat kerja masih menjadi tantangan nyata. Misalnya, banyak perusahaan yang lebih memilih merekrut pekerja muda karena dianggap lebih adaptif terhadap teknologi baru, sementara pekerja senior sering kali diabaikan dalam promosi atau pelatihan ulang.

"Fenomena ini terlihat dalam survei global yang menunjukkan bahwa pekerja di atas usia 50 tahun memiliki peluang promosi 30% lebih rendah dibandingkan rekan mereka yang lebih muda. Banyak pekerja senior menghadapi anggapan bahwa mereka kurang adaptif terhadap teknologi baru atau perubahan cepat di organisasi," jelasnya.

Kemudian yang menjadi perhatian lainnya, yakni akses terhadap layanan kesehatan yang merata masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak semua perusahaan memberikan dukungan kesehatan yang memadai untuk pekerja lanjut usia, sehingga mereka rentan terhadap masalah kesehatan yang dapat memengaruhi kinerja mereka.

"Hal ini semakin krusial karena tekanan fisik dan mental cenderung meningkat seiring bertambahnya usia," kata dia.

Tak hanya itu saja, ia menilai perubahan usia pensiun juga memiliki implikasi serius bagi generasi muda. Lantaran ketika posisi-posisi yang seharusnya diisi oleh pekerja muda tertahan oleh mereka yang tetap bekerja lebih lama, peluang kerja baru menjadi semakin terbatas.

"Hal ini dapat memperburuk tingkat pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru yang masih mencari pekerjaan pertama mereka.Selain itu, bagi generasi muda yang sudah bekerja, stagnasi karir menjadi tantangan karena promosi ke posisi strategis menjadi lebih lambat," ujarnya.

Lantaran, generasi muda biasanya membawa inovasi dan ide-ide segar yang diperlukan untuk mendorong organisasi agar tetap kompetitif. Namun, peluang mereka untuk berkontribusi secara penuh dapat terhalang jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan upaya menciptakan ruang yang adil bagi mereka.

Misalnya, pemerintah dapat mendorong program mentoring di mana pekerja senior membimbing generasi muda, atau memberikan insentif kepada perusahaan yang membuka peluang kerja baru bagi lulusan baru untuk menjaga regenerasi tenaga kerja.

Ia pun memahami tujuan Pemerintah meningkatkan usia pensiun menjadi 59 tahun bertujuan untuk menjaga keberlanjutan dana pensiun di tengah meningkatnya harapan hidup masyarakat.

Namun, kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap pekerja lanjut usia dan generasi muda.

Dengan mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat, seperti penyediaan pelatihan, peningkatan akses kesehatan, dan pembukaan peluang kerja baru, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi semua kelompok masyarakat.

"Keseimbangan adalah kunci untuk menghindari potensi konflik sosial dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini," pungkasnya.