Kementerian UMKM Lantik Pejabat Baru di Pasar Tanah Abang, Ini Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaksanakan pelantikan pejabat tinggi madya dan pratama di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian UMKM serta Keputusan Menteri Nomor 5/2025 dan Nomor 6/2025 tentang pengangkatan pejabat tinggi pratama dan administrator.

Upacara pelantikan pejabat tinggi itu dipimpin langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurahman, yang juga membimbing ucapan sumpah jabatan.

Dalam pernyataannya, Menteri Maman mengungkapkan alasan memilih Tanah Abang sebagai lokasi pelantikan pejabat tinggi dan madya sekaligus peluncuran logo baru Kementerian UMKM.

Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan agar pejabat Kementerian UMKM selalu dekat dengan masyarakat yang mereka layani.

"Pelantikan pejabat eselon 1, 2, dan 3 di Pasar Tanah Abang merupakan pesan simbolik untuk masyarakat Indonesia,” ujar Maman kepada media di Pasar Tanah Abang, Rabu (15/1/2025).

Pejabat baru Kementerian UMKM yang dilantik meliputi:

-Sekretaris Kementerian UMKM: Arif Rahman Hakim

-Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama: Bastian

-Asisten Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan: Adi Trisna Juwono

-Staff Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Regi Perdana

-Kepala Bagian Hukum: Meti Kusmayanti

-Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Perluasan Pembiayaan Wirausaha: Ginda Pandapontan Siregar.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui pembiayaan penyediaan peralatan, untuk mendukung keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM, saat pemerintah menyelenggarakan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maman menyampaikan sejumlah langkah strategis, untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp 20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi," kata Menteri UMKM dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Program ini, kata dia, bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan. Dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp 2 miliar. Lalu, adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 

"PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa," imbuh Maman.

Selain itu, Maman mengungkapkan, saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh Bank Himbara. Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan ditingkatkan.

"Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan UMKM di seluruh pelosok tanah air mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan merata," ujar dia.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Maman menjelaskan program ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi. Salah satunya melalui pola kemitraan untuk pembentukan dapur bersama.

"Dengan pola kemitraan ini, UMKM tidak hanya dapat terlibat dalam produksi, tetapi juga memperoleh manfaat langsung untuk pengembangan usaha mereka," ungkapnya.

Ia menyebut, UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program MBG. Mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. 

"Keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor ini akan membuka peluang baru sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan nasional. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia terkait program makan bergizi gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Shigeru Ishiba dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ishiba  menyampaikan dukungan itu muncul lantaran Jepang telah lebih dulu melaksanakan program makan bergizi untuk anak-anak selama lebih dari 80 tahun.

Airlangga menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto memiliki target ambisius untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni mencapai angka 8%, dengan menurunkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio). 

Pemerintah optimistis pencapaian ini akan tercapai asalkan seluruh tim bekerja keras dan fokus pada tujuan. Airlangga menegaskan bahwa pencapaian tersebut tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga mengurangi kemiskinan, kelaparan, dan kekurangan gizi.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin pertumbuhan ekonomi kita 8% dan ICOR kita (saat ini) turun. Tentu kita berharap bahwa seluruh tim kita di Kemenko Perekonomian bekerja keras, dan terus optimis bahwa itu bisa dicapai. Karena pencapaian itu hanya bisa dicapai kalau kita optimis dan yakin bahwa kita bisa mencapai hal tersebut," kata Airlangga di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Kata Airlangga, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya memerangi kelaparan dan kurang gizi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia.

Ini adalah langkah konkret yang mendukung tujuan jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

"Kita juga harus meyakini bahwa itu adalah kepentingan masyarakat. Karena kita tidak ingin saudara-saudara kita hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kelaparan, hidup kekurangan gizi. Karena itu, yang menjadi perhatian utama dari Bapak Presiden adalah memerangi kelaparan, memerangi yang kurang gizi," ujarnya.

Selain itu, Airlangga Hartarto mengatakan salah satu hasil dari forum internasional seperti APEC dan G20 adalah kesepakatan untuk memerangi kelaparan global.

Program makan bergizi gratis yang saat ini tengah digalakkan oleh pemerintah Indonesia sejalan dengan tujuan tersebut, menunjukkan komitmen negara ini dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak.