Kementerian UMKM Luncurkan Logo Baru, Ini Maknanya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) resmi meluncurkan logo baru pada Rabu, 15 Januari 2025.

Selain peluncuran logo, Kementerian UMKM juga melaksanakan pelantikan pejabat baru madya dan pratama. Disaksikan oleh UMKM pedagang Tanah Abang, logo baru Kementerian UMKM menampilkan ilustrasi lilin yang bersinar terang.

Pada bagian tengah logo, terlihat sebuah elemen yang menyerupai api lilin, yang melambangkan cahaya di tengah kegelapan. 

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengungkapkan lilin menjadi simbol utama kementeriannya sebagai pesan penting untuk membawa semangat bagi pelaku UMKM.

Turut hadir juga dalam peluncuran logo baru Kementerian UMKM, yakni Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dan Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimir Iskandar.

"Lilin ini adalah simbol dari keberadaan bapak-bapak dan ibu-ibu (pengusaha UMKM), bahwa kita semua pernah berada di tempat gelap, sehingga mengetahui adanya cahaya terang," ujar Maman di Atrium Pasar Tanah Abang, Rabu (15/1/2025).

Tempat gelap yang dimaksud adalah kegagalan yang dihadapi setiap pelaku usaha. Lebih lanjut, Maman mengatakan, kegagalan merupakan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. 

"Kegagalan dalam kehidupan itu adalah bagian dari syarat yang diberikan oleh Allah SWT untuk tahu arti sebuah terang dan untuk tahu dari arti sebuah keberhasilan," tutur Maman.

Filosofi pada logo ini yang menjadi pesan pendorong semangat bagi pelaku usaha.

Seiring hal itu Maman berharap, logo baru Kementerian UMKM dapat memotivasi pelaku usaha untuk tidak menyerah dalam memberikan karya dan inovasi terbaiknya. "Semoga logo ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, dan ke depan,” ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melaksanakan pelantikan pejabat tinggi madya dan pratama di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Januari 2025.

Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian UMKM serta Keputusan Menteri Nomor 5/2025 dan Nomor 6/2025 tentang pengangkatan pejabat tinggi pratama dan administrator.

Upacara pelantikan pejabat tinggi itu dipimpin langsung oleh Menteri UMKM, Maman Abdurahman, yang juga membimbing ucapan sumpah jabatan.

Dalam pernyataannya, Menteri Maman mengungkapkan alasan memilih Tanah Abang sebagai lokasi pelantikan pejabat tinggi dan madya sekaligus peluncuran logo baru Kementerian UMKM.

Dia menyebut, Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan agar pejabat Kementerian UMKM selalu dekat dengan masyarakat yang mereka layani.

"Pelantikan pejabat eselon 1, 2, dan 3 di Pasar Tanah Abang merupakan pesan simbolik untuk masyarakat Indonesia,” ujar Maman kepada media di Pasar Tanah Abang, Rabu (15/1/2025).

Pejabat baru Kementerian UMKM yang dilantik meliputi:

-Sekretaris Kementerian UMKM: Arif Rahman Hakim

-Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerjasama: Bastian

-Asisten Pembinaan Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan: Adi Trisna Juwono

-Staff Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Publik: Regi Perdana

-Kepala Bagian Hukum: Meti Kusmayanti

-Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Perluasan Pembiayaan Wirausaha: Ginda Pandapontan Siregar.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui pembiayaan penyediaan peralatan, untuk mendukung keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM, saat pemerintah menyelenggarakan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maman menyampaikan sejumlah langkah strategis, untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kementerian UMKM sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp 20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi," kata Menteri UMKM dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).

Program ini, kata dia, bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan. Dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp 2 miliar. Lalu, adanya pembiayaan alternatif yang ditawarkan melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). 

"PIP menawarkan bunga 4 persen untuk pembiayaan UMKM non-KUR. Dukungan ini termasuk untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperluas akses pembiayaan di tingkat desa," imbuh Maman.

Selain itu, Maman mengungkapkan, saat ini dari 46 lembaga penyalur KUR, sebanyak 75 persen penyaluran dilakukan oleh Bank Himbara. Namun, untuk memperluas jangkauan ke UMKM di daerah, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan ditingkatkan.

"Ini adalah langkah afirmatif untuk memastikan UMKM di seluruh pelosok tanah air mendapatkan akses pembiayaan yang adil dan merata," ujar dia.

Terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), Maman menjelaskan program ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkontribusi. Salah satunya melalui pola kemitraan untuk pembentukan dapur bersama.

"Dengan pola kemitraan ini, UMKM tidak hanya dapat terlibat dalam produksi, tetapi juga memperoleh manfaat langsung untuk pengembangan usaha mereka," ungkapnya.

Ia menyebut, UMKM dapat berperan dalam berbagai sektor pendukung program MBG. Mulai dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. 

"Keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor ini akan membuka peluang baru sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai pasok pangan nasional. Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya," tuturnya.