Kolaborasi 2 Kementerian Bikin Program Pelatihan Kewirausahaan Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk menghadirkan program pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia secara luas.

"Alhamdulillah tadi ada ide luar biasa dihasilkan dari pertemuan kita yaitu memanfaatkan fasilitas balai-balai yang dimiliki kemnaker untuk bisa  diberdayakan pengusana UMKM di seluruh indonesia sepeti balai pelatihan dan sebagainya," ujar Maman kepada media, Jumat, 31 Januari 2025, seperti dikutip Sabtu (1/2/2025).

Dia menuturkan, balai pelatihan yang selama ini digunakan untuk berbagai program peningkatan keterampilan akan disulap menjadi pusat pelatihan kewirausahaan. Dengan langkah ini, diharapkan para tenaga kerja tidak hanya siap bekerja tetapi juga memiliki bekal untuk menjadi wirausaha mandiri.

"Tadi kita sepakati ide besar yaitu akan buat program pelatihan kewirausahaan serentak di sleuruh indonesia, nanti akan menggunakan fasilitas kemanker dan nanti akan ada modul pelatihan kita siapkan untuk seluruh tenaga kerja yang memang kita dorong untuk jadi wirausaha di indonesia," kata Maman.

Tak main-main, target peserta yang akan mengikuti program ini diperkirakan mencapai 5.000 hingga 10.000 orang. Untuk merealisasikannya, tim gabungan dari Kementerian UMKM dan Kemnaker akan segera dibentuk guna memastikan pelaksanaan program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

"Sambil nanti tim  akan kita bentuk, tim bersama dari kementerian UMKM dan kemnaker. Dan tadi kita sepakat coba dorong jangan juga terlalu lama, dalam 3 bulan ke depan kita realisasikan ini sebagai satu pilot project program kolaborasi," ujar dia.

Lebih menarik lagi, pelatihan ini tidak akan membebani peserta dengan biaya apa pun.  "Iya dong, gratis," kata Maman.

Senada dengan Maman, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia membutuhkan solusi yang lebih luas dari sekadar penciptaan lapangan kerja konvensional.

Menurut Yassierli, kolaborasi dengan Kementerian UMKM ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan. Dia pun menilai kementerian tersebut memiliki pengalaman luas dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia.

"Kami sangat sadar sekali lagi kita butuh kolab dengan kementerian yang lain dan alhamdulillah kita langsung nyambung karena saya tahu beliau punya latar belakang yang luar biasa mengenal bagaimana pengalaman terkait tidak hanya aspek indusrti UMKM," jelasnya.

Untuk menunjang program tersebut, dia bilang Kementerian Ketenagakerjaan memiliki fasilitas yang sangat mendukung yakni memiliki sekitar 330 balai pelatihan milik pemerintah, ditambah dengan ribuan balai yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta lebih dari 4.000 Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas. 

"Kita welcome karena ini fasilitas negara, balai-balai itu bukan balai kementerian, itu milik negara yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin," ujar Yassierli.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan telah ada sekitar 30 ribu UMKM yang mendaftar menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya jumlah ini akan diverifikasi lagi oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Maman menjelaskan belum ada data detail jumlah UMKM yang terlibat langsung dengan program MBG. Pasalnya, ada proses yang harus dilalui para pengusaha UMKM tersebut.

"Pembicaraan saya seminggu yang lalu, kurang lebih udah ada 30-an ribu yang mendaftar," kata Maman ditemui di Gedung Permata, Jakarta, Jumat (31/1/2025).

Dia bilang, nantinya UMKM itu akan dikurasi oleh BGN. Terutama melihat kemampuan produksi dari UMKM tersebut.

Sementara itu, pihak Kementerian UMKM bakal menyiapkan aturan dan fasilitas kemudahan bagi yang ingin bergabung jadi mitra Makan Bergizi Gratis. Misalnya, adanya bantuan pembiayaan dari perbankan.

"Nanti kalau misalnya sudah di-oke-kan dengan Badan Gizi, kita akan cek apakah UMKM ini punya kemampuan finansial untuk mem-bridging modal usaha," ucapnya.

"Kalau memang yang tidak mampu, yang memang tidak punya kekuatan, nanti kita support lewat melalui Bank Himbara kita, melalui program KUR, dan itu udah kita siapkan semua," Maman menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menekankan menu program makan bergizi gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sepenuhnya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, dana CSR BUMN hanya digunakan untuk membangun infrastruktur bagi mitra BGN.

"CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tapi siapkan infrastruktur yang akan jadi mitra bagi Badan Gizi. SPPG tetap dari kita. Dipastikan semua itu dari APBN ya," jelas Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 22 Januari 2025.

Adapun anggaran MBG saat ini sebesar Rp71 triliun hanya cukup memberikan makan bergizi gratis untuk 17,5 juta penerima manfaat. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis hingga akhir 2025.

Untuk itu, pemerintah berencana menambah anggaran program MBG agar dapat menyasar 82,9 juta penerima manfaat itu. Berdasarkan perhitungan BGN, setidaknya dibutuhkan Rp100 triliun untuk mencapai target 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

"Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu Rp100 triliun. Tapi kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November itu bisa kurang dari itu. Rp100 triliun kalau dari September sampai akhir tahun," kata Dadan.

Menurut dia, Prabowo telah memastikan bahwa anggaran untuk program makan bergizi gratis telah disiapkan. Dadan menyebut kemungkinan adanya efesiensi penggunaan anggaran di pos-pos tertentu demi membiaya program MBG.

"Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di presiden dan menkeu yang siapkan. Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, Bapak sudah siapkan enggak usah khawatir kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tutur Dadan.