Ada Skema Baru Subsidi Perumahan, Seperti Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menyampaikan rencana perubahan format pembiayaan rumah subsidi. Jika sebelumnya pembiayaan terdiri dari 75% APBN dan 25% perbankan, kini pemerintah sedang menyusun simulasi baru dengan skema 50% APBN dan 50% perbankan.

“Kenapa? Kita rubah formatnya, tadinya pembiayannya 75% adalah APBN, 25% perbankan, kita buat simulasi 50-50. 50 APBN, 50 perbankan. Dengan tenor lebih panjang, maksudnya tujuannya apa? Supaya makin banyak rakyat Indonesia yang mendapat rumah subsidi,” kata Maruarar dalam kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Senin (20/1/2025).

Harapannya, perubahan ini dapat memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang membutuhkan rumah subsidi dengan jangka waktu tenor yang lebih panjang.

Bahkan dalam kesempatan itu, Menteri yang akrab disapa Ara ini meminta izin dan doa kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar perubahan skema subsidi perumahan tersebut bisa terealisasikan secepatnya.

“Doakan kami, Pak Mendagri Tito, kami lagi membuat simulasi. Nanti malam saya rapat dengan BPKP, dan perbankan, dan kementerian keuangan, doakan. Mudah-mudahan tahun ini, inilah tahun kita bisa memberikan rumah subsidi paling besar kepada rakyat Indonesia yang membutuhkan,” ujarnya.

Harapan untuk Keberhasilan Program 

Menteri Ara jufa mengimbau agar pemerintah pusat dan daerah dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa program perumahan subsidi berjalan dengan lancar dan tepat sasaran. Salah satu harapannya adalah agar data yang digunakan dalam program ini dapat diperbaiki dan diselesaikan dengan lebih efisien, agar tidak ada lagi verifikasi ulang yang memakan biaya, waktu, dan tenaga.

“Nah, tantangan kami. Bagaimana tempat sasaran? Ya, karena temuan BPKP itu ada yang tidak tempat sasaran. Contohnya, ya kita jujur aja, kadang bansos, orang yang kaya dapat. Betul nggak, begitu ya? Orang yang punya mobil dapat. Nah itu kita harus perbaiki (datanya). Bagaimana tepat sasaran? Itu tantangan kami ke depan,” ujarnya.

Tantangan lainnya adalah memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi. Menurutnya, sering kali ada perbedaan kualitas antara rumah yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab dengan yang tidak. 

“(Tantangan) kedua adalah,bagaimana mendapatkan developer yang bertanggung jawab? Kenapa? Rakyat itu bangunnya, bayarnya sama. Tapi dia bakal sial kalau dapat developer yang nggak bertanggung jawab,” ujar Ara.

Dalam kesempatan ini, Menteri Ara juga menyampaikan laporan terkait program KPR subsidi yang sedang berjalan selama Presiden Prabowo Subianto menjabat sejak 20 Oktober 2024 hingga 5 Januari 2024. 

“Realisasi KPR subsidi periode 20 Oktober 2024 sampai 5 Januari 2024. Jadi 20 Oktober kenapa? Pada saat Presiden Prabowo dilantik baru sampai 5 Januari. Ya nanti hari Rabu saya update datanya, kenapa? Karena 3 bulan Pak Prabowo dilantik 20 Oktober, berarti sampai 20 Januari itu 3 bulan,” kata Ara.

Dalam laporannya, Ara mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Secara keseluruhan, terdapat 10.731 unit rumah yang masih dalam proses pembangunan. 

Sementara itu, ada sekitar 8.445 unit rumah yang sudah selesai dibangun namun belum melalui akad kredit. Akad sendiri adalah tahap di mana pembeli dan bank menyelesaikan transaksi pembayaran untuk memperoleh rumah subsidi. 

Untuk unit yang sudah mendapat persetujuan kredit dari bank tetapi belum melakukan akad, angkanya mencapai 11.355 unit. Adapun unit yang telah berhasil melalui proses akad hingga saat ini tercatat sebanyak 14 unit rumah.

“Saya jelaskan ya, ready stock itu bangunannya sudah selesai, tapi belum akad. Belum akad itu belum transaksi dengan pembeli, dengan rakyat. Persetujuan kredit, dari bank sudah setuju, artinya fisiknya sudah ya kalau persetujuan kredit, tapi belum akad itu 11.355. Yang sudah sempurna akad 14 (unit),” jelasnya.

Disisi lain, realisasi KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sudah dibangun dan diakad mencapai 34.420 unit, sementara akad KPR Tapera Khusus PNS (Pegawai Negeri Sipil) mencapai 1.384 unit. Total rumah subsidi yang telah terwujud hingga 5 Januari 2024 mencapai 66.349 unit.