Distribusi Makan Bergizi Gratis Harus Diawasi Ketat jika Tak Mau Ini Terjadi

Liputan6.com, Jakarta Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) menyoroti aspek rantai pasok distribusi dalam rangkaian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai program prioritas pemerintah, dipandang perlu ada standar distribusinya.

Ketua Umum ALI Mahendra Rianto menyampaikan, aspek rantai pasok tidak bisa dikesampingkan dalam program andalan Presiden Prabowo Subianto itu. Pasalnya, itu bisa berimbas pada kualitas MBG ketika sampai di meja penerimanya.

"Selain pengawasan terhadap angka gizi perlu juga pengawasan dari sisi rantai pasok, perlu standar prosedur dimulai dari produksi, jam pengiriman, keamanan pangan serta food waste management," kata Mahendra di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Hal ini sebagai bagian pula dari konsep rantai pasok yang matang. Mulai dari pengadaan bahan baku, pengemasan, distribusi dan sampai ke meja siswa dengan baik dan tepat waktu serta memperhatikan standar keamanan pangan, termasuk aspek ke-halalannya.

Menurutnya, mendekatkan dapur produksi MBG ke lokasi sasaran harus menjadi prioritas. Dengan begitu, dari sisi rantai pasok, biaya yang keluarkan pun bisa semakin kecil.

"Pendekatan ini dilakukan agar biaya rantai pasok di program MBG bisa diminimalisi. Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi (SPPG) diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan, beras dan lain-lain. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing," bebernya.

Mahendra bilang, pola ini juga bisa mengurangi risiko menurunnya kualitas MBG. Termasuk juga risiko terlambatnya makanan tiba di lokasi sasaran.

"Maka pengiriman lebih kecil kemungkinannya untuk tertunda dan kerusakan pada makanan akan dihindari karena lebih cepat untuk didistribusikan," jelasnya.

Mahendra juga berharap program MBG mampu membangun kemandirian pangan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan keuangan ekonomi lokal. Mulai dari bahan baku yang didapat dari pemasok lokal, petugas produksi/juru masak dari masyarakat setempat, proses distribusi yang dilakukan hingga reverse logistics yang juga memanfaatkan potensi lokal daerah.

"Tidak kalah penting nya, dalam program am MBG ini perlu adanya Unit Damage Control Unit yang tugasnya adalah untuk melakukan proses evaluasi, perencanaan, perbaikannya kemudian pelaksanaan perbaikannya kembali sampai kemudian mengevaluasi kembali," urainya.

Menurut dia, MBG selain memberikan manfaat kepada penerima makan bergizi, namun juga bisa memanfaatkan seluruh jaringan rantai pasok lokal dari hulu ke hilir. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi daerah yang dampaknya terhadap ekonomi secara nasional.

Informasi, Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah, telah dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp 71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp 140 triliun untuk periode selanjutnya.

"Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG," pungkas Mahendra.