Ada Peluang Besar Dibalik Efisiensi Anggaran Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC), Arsjad Rasjid mencium peluang besar bagi swasta, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah.

Menurut dia, kebijakan pemerintah memberikan ruang untuk terlibat dalam proyek negara jadi hal sangat positif. Sebagai contoh, ia menyebut Prabowo telah membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut serta membenahi infrastruktur, yang selama ini jadi porsi pemerintah.

Selain itu, ia juga melihat adanya kesempatan besar bagi swasta untuk ikut berpartisipasi di proyek lain, semisal pengelolaan bandara, hingga pengoperasian moda transportasi umum seperti bus dan kereta api.

"Menurut saya ini sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan untuk pengusaha dalam ataupun luar, untuk berpartisipasi. Yang penting pemerintah dapat uang dari pajak, dari semuanya," ujar Arsjad dalam sesi jumpa media di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Pasalnya, ia menilai pemerintah tidak bisa berjalan sendiri di tengah berbagai tantangan yang ada saat ini. Sehingga, pemasukan investasi jadi kunci untuk keberlanjutan ekonomi.

"Pertama itu musti datang dari kita sendiri dulu, pengusaha lokal, habis itu baru pengusaha luar juga," imbuh Arsjad.

Arsjad memandang, seluruh proyek yang ditawarkan negara kepada swasta melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) sama-sama menarik. Termasuk sektor infrastruktur, dimana Prabowo bakal membuka tangan untuk keterlibatan swasta.

"Setelah itu, bila bicara mengenai industri pangan misalnya, itu suatu peluang besar. Energi, juga begitu. Selain itu bicara hilirisasi yang namanya manufacturing, itu juga value added. Berarti untuk pengusaha juga positif," tuturnya.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan, kepercayaan atau trust jadi kunci bagi pemerintah untuk bisa menarik investasi swasta, dalam dan luar negeri. Untuk itu, IBC melalui Indonesia Economic Summit (IES) bakal coba memfasilitasi itu.

"Makanya kepercayaan itu penting, ini yang ingin kita bangun. Makanya dengan adanya Indonesia Economic Summit ini untuk bisa mendorong, memastikan kepercayaan itu ada," ucap Arsjad.

"Sama-sama pengusaha Indonesia mau nih melakukan, pengusaha luar juga ikut yuk sama-sama. Tapi kita jangan bicara yang economic growth ya, kita bicara juga yang kesejahteraan. Kita ingin ajak mereka bangun ekosistem, supaya industri kecil dan menengah, UMKM kita berpartisipasi," urainya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan, Kadin Indonesia harus tetap satu dan harus tetap solid sebagai mitra strategis pemerintah.

Hal iitu demi menjaga kestabilan dan kepastian dari dunia usaha dalam mendukung kesuksesan Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui program-program pembangunan ekonomi.

"Insya Allah Kadin sebagai mitra strategis, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terus meningkat, dunia usaha semakin maju dan berdaya saing, sehingga target ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat tercapai," ujar Arsjad dalam pidatonya di acara 'Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia', yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Dalam sambutannya, Arsjad juga menyampaikan pertanggunjawabannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode sebelumnya.

Di masa kepemimpinannya, dia menjelaskan peran Kadin Indonesia yang menghadirkan program Vaksinasi Gotong Royong dan Rumah Oksigen Gotong Royong saat pandemi tahun 2021.

"Di tahun 2022, Kadin Indonesia menjadi tuan rumah G20 Indonesia, lalu Kadin Indonesia memegang Keketuaan ASEAN Business Advisory Council pada 2023, serta menyusun peta jalan Indonesia Emas 2045 dan telah diserahkan kepada pemerintah," ucap Arsjad.

Dan di tahun 2024, lanjut dia, Kadin Indonesia mengadakan Dialog Calon Presiden (Capres), lalu kemudian menyambut pemerintahan baru dengan menyusun White Paper Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Ekonomi 2024-2029.

"Kadin juga membentuk Indonesia Center for International Cooperation dan arbitrase pertanahan Internasional. Tentunya masih banyak lagi hasil konkret dan kolaborasi inklusif Kadin Indonesia bersama Kadin Provinsi, Kadin Kabupaten/Kota juga dengan Anggota Luar Biasa (ALB), pemerintah, dunia usaha organisasi internasional selama tahun 2021-2024,” papar Arsjad.