Ribuan pekerja alih daya (outsourcing) di perusahaan milik pemerintah berencana menggelar aksi besar menuntut pengangkatan menjadi pegawai tetap di instansinya bekerja. Tercatat pekerja dari 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal ikut ambil bagian dari aksi besar tersebut.
Ribuan massa ini tergabung dalam Gerakan Bersama (Geber) BUMN yang merupakan gabungan pekerja outsourcing diantaranya dari PT PLN, PT Pertamina, PT ASPD, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Askes, PT Jamsostek, PT Dirgantara Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk.
Salah satu anggota Geber BUMN dan sekaligus perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Yudi Winarno mengatakan, aksi pegawai outsoucing ini akan digelar mulai 9-12 Desember 2013 di Kantor PLN Bekasi. Di lokasi tersebut akan ada sekitar seribu pekerja outsoucing PLN Bekasi yang menuntut agar rekannya yang di-PHK beberapa waktu lalu untuk dipekerjakan kembali. Pengunjuk rasa juga akan menuntut pengangkatan menjadi pegawai tetap.
"Di Bekasi ini ada sekitar 700 orang pegawai outsourcing PLN yang di-PHK, juga ada sekitar 150 orang pegawai outsourcing yang di-PHK di PT Indofarma menyusul surat edaran yang dikirimkan Menteri BUMN kepada jajaran direksi BUMN soal penghapusan outsoucing. Mereka bukannya diangkat menjadi pegawai tetap malah diberhentikan," ujarnya saar konferensi per di Jakarta, Minggu (8/12/2013).
Aksi yang sama juga akan dilakukan di Kantor PLN Pusat dimana akan ada sekitar 5 ribu pekerja outsourcing yang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk melakukan untutan yang sama.
Sementara itu, pada 12-24 Desember, pekerja outsourcing PT Jamsostek juga rencananya akan menginap di kantor pusat dengan tuntutan yang sama.
Para pekerja alih daya ini selanjutnya akan menggelar aksi besar pada 16 Desember yang berpusat di depan gedung DPR. Para pekerja menuntut DPR segera membentuk tim Satgas untuk mengawasi jalannya rekomendasi Panja DPR soal penghapusan sistem kerja outsourcing.
"Kami juga meminta presiden agar segera mengeluarkan Inpres (instruksi presiden) soal ini karena sudah hampir 1 tahun masalah ini tidak terselesaikan," jelasnya.
Yudi menambahkan, jika aksi para pekerja ini tidak ditindaklanjuti hingga akhir tahun ini, maka pada tanggal 31 Desember mendatang, para pekerja ini akan menggelar aksi Blackday di beberapa wilayah di Indonesia.(Dny/Shd)
Ribuan massa ini tergabung dalam Gerakan Bersama (Geber) BUMN yang merupakan gabungan pekerja outsourcing diantaranya dari PT PLN, PT Pertamina, PT ASPD, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Askes, PT Jamsostek, PT Dirgantara Indonesia, PT Garuda Indonesia Tbk.
Salah satu anggota Geber BUMN dan sekaligus perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Yudi Winarno mengatakan, aksi pegawai outsoucing ini akan digelar mulai 9-12 Desember 2013 di Kantor PLN Bekasi. Di lokasi tersebut akan ada sekitar seribu pekerja outsoucing PLN Bekasi yang menuntut agar rekannya yang di-PHK beberapa waktu lalu untuk dipekerjakan kembali. Pengunjuk rasa juga akan menuntut pengangkatan menjadi pegawai tetap.
"Di Bekasi ini ada sekitar 700 orang pegawai outsourcing PLN yang di-PHK, juga ada sekitar 150 orang pegawai outsourcing yang di-PHK di PT Indofarma menyusul surat edaran yang dikirimkan Menteri BUMN kepada jajaran direksi BUMN soal penghapusan outsoucing. Mereka bukannya diangkat menjadi pegawai tetap malah diberhentikan," ujarnya saar konferensi per di Jakarta, Minggu (8/12/2013).
Aksi yang sama juga akan dilakukan di Kantor PLN Pusat dimana akan ada sekitar 5 ribu pekerja outsourcing yang akan melakukan aksi unjuk rasa untuk melakukan untutan yang sama.
Sementara itu, pada 12-24 Desember, pekerja outsourcing PT Jamsostek juga rencananya akan menginap di kantor pusat dengan tuntutan yang sama.
Para pekerja alih daya ini selanjutnya akan menggelar aksi besar pada 16 Desember yang berpusat di depan gedung DPR. Para pekerja menuntut DPR segera membentuk tim Satgas untuk mengawasi jalannya rekomendasi Panja DPR soal penghapusan sistem kerja outsourcing.
"Kami juga meminta presiden agar segera mengeluarkan Inpres (instruksi presiden) soal ini karena sudah hampir 1 tahun masalah ini tidak terselesaikan," jelasnya.
Yudi menambahkan, jika aksi para pekerja ini tidak ditindaklanjuti hingga akhir tahun ini, maka pada tanggal 31 Desember mendatang, para pekerja ini akan menggelar aksi Blackday di beberapa wilayah di Indonesia.(Dny/Shd)