Perusahaan Kripto Hodlnaut Diselidiki Polisi Singapura Terkait Dugaan Penipuan

Liputan6.com, Jakarta - Polisi sedang menyelidiki perusahaan pemberi pinjaman kripto yang berbasis di Singapura, Hodlnaut dan direkturnya atas dugaan pelanggaran kecurangan dan penipuan.

Antara Agustus dan November tahun ini, polisi menerima banyak laporan yang menyatakan Hodlnaut atau direkturnya telah membuat pernyataan palsu terkait paparan perusahaan terhadap token digital tertentu.

Departemen Urusan Komersial Singapura, meluncurkan penyelidikan terhadap pemberi pinjaman kripto karena dugaan pelanggaran.

"Jika Anda telah menyimpan token digital dengan Hodlnaut dan percaya Anda mungkin telah ditipu melalui, antara lain, pernyataan palsu yang dibuat oleh Hodlnaut, Anda mungkin ingin mengajukan laporan polisi ke Pusat Polisi Lingkungan terdekat, atau secara online," kata polisi, dikutip dari Channel News Asia, Senin (28/11/2022).

Kepolisian menambahkan, para nasabah diharapkan bisa memberikan dokumen yang berkaitan dengan transaksi dengan Hodlnaut untuk menyampaikan keluhan. Dokumen tersebut mencakup catatan pembayaran yang dilakukan dan diterima dari Hodlnaut serta korespondensi yang relevan dengan Hodlnaut.

Sekitar 71,8 persen dari aset digital yang digunakan oleh Hodlnaut di bursa terpusat diadakan dengan FTX, dengan perkiraan nilai pasar sebesar Rp 210,2 miliar  Sebelum pengumuman pembubaran FTX, para manajer yudisial sementara berusaha untuk menarik aset dari FTX tetapi tidak dapat diproses. 

Pada Agustus, Hodlnaut menangguhkan penarikan, pertukaran, dan penyetoran. Dikatakan akan menarik aplikasinya untuk lisensi dari Monetary Authority of Singapore (MAS) untuk menyediakan layanan pembayaran token digital, yang telah menerima persetujuan prinsip pada Maret.

Pada bulan yang sama mereka memberhentikan sekitar 40 karyawan dan mengungkapkan ia sedang diselidiki oleh polisi Singapura. Hodlnaut mengatakan pada saat PHK itu untuk mengurangi pengeluaran perusahaan.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengatakan, pertukaran cryptocurrency yang dilisensikan untuk beroperasi di Singapura harus mematuhi sanksi keuangan terhadap Rusia.

Hal ini menindak lanjuti soal kelompok pro-Rusia telah mengumpulkan jutaan dolar dalam sumbangan kripto untuk mendukung Moskow perang di Ukraina. 

Pada Maret 2022, setelah invasi Rusia ke Ukraina, MAS memperkenalkan langkah-langkah keuangan yang ditargetkan pada bank, entitas, dan kegiatan Rusia yang ditunjuk di Rusia, serta kegiatan penggalangan dana yang menguntungkan pemerintah Rusia.

"Langkah-langkah ini berlaku untuk semua lembaga keuangan di Singapura, termasuk penyedia layanan token pembayaran digital (DPTSP) yang berlisensi untuk beroperasi di Singapura," kata MAS, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (24/11/2022).

MAS tidak mengatakan apakah telah menerima laporan pertukaran yang beroperasi di Singapura yang digunakan untuk menyumbangkan cryptocurrency ke kelompok pro-Rusia, tetapi menekankan DPTSP harus memiliki kontrol yang kuat untuk menghindari berurusan dengan bank yang terkena sanksi dan kegiatan yang dilarang.

"Misalnya, DPTSP harus melakukan uji tuntas pelanggan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas pelanggan mereka dan pemilik manfaat pelanggan, dan menyaring pelanggan mereka dan rekanan yang bertransaksi," kata juru bicara MAS.

Singapura menyambut baik adopsi kripto karena mereka memainkan peran pendukung dalam ekosistem aset digital yang lebih luas, tetapi telah memperketat peraturan setelah menyebut perdagangan aset ini "sangat berisiko".

Pada Oktober, MAS mengusulkan agar investor ritel di Singapura menjalani penilaian kesadaran risiko sebelum diizinkan untuk memperdagangkan mata uang kripto. Mereka juga tidak akan dapat menggunakan kartu kredit atau bentuk pinjaman apa pun untuk memperdagangkan mata uang kripto.

Sebelumnya, Pemerintah El Salvador telah menciptakan National Bitcoin Office atau Kantor Bitcoin Nasional  (ONBTC) setelah Presiden El Salvador Nayib Bukele mengungkapkan akan beli satu bitcoin setiap hari.

Dalam laporan juga disebutkan kalau entitas itu dibuat melalui surat keputusan nomor 49 yang ditandatangani Menteri Pariwisata dan Ekonomi Bukele. Demikian disebutkan laporan Torres yang dikutip dari Bitcoin.com, Minggu (27/11/2022).

Kantor Bitcoin Nasional didirikan dengan ‘otonomi fungsional dan teknis dalam kepresidenan' pada 25 November 2022. Kantor bitcoin nasional ini untuk mengelola semua proyek yang terkait dengan cryptocurrency dan didirikan dalam keputusan Nomor 49 oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele. Keputusan nomor 49 diterbitkan dalam lembaran negara resmi El Salvador yang dirangkas dlaam pasal dua.

“Pasal dua mendefinisikan tujuan ONBTC yang akan merancang, diagnosis, merencanakan, memprogram, menggordinasikan, menindaklanjuti, mengukur, menganalisis, dan evaluasi rencana, program dan proyek yang terkait dengan bitcoin untuk pembangunan ekonomi negara,” demikian dari unggahan yang diterbitkan oleh catatan Torres.

“Itu juga akan dapat berkolaborasi dengan negara lain bisa diperlukan, dalam hal yang berkaitan dengan bitcoin,”

Pembuatan ONBTC mengikuti Bukele yang menjelaskan negaranya akan membeli satu bitcoin setiap hari. Pada saat itu, simpanan bitcoin El Salvador sekitar 2.381 BTC, dan sudah sembilan hari sejak pengumuman Bukele yang berarti negara itu telah memperoleh sembilan bitcoin lagi.

Torres menyebutkan, Bukele akan bertanggung jawab untuk menunjuk direktur ONBTC dan pendukung bitcoin, istri Max Keiser Stacy Herbert akan terlibat.

“Merasa terhormat untuk terlibat dalam menyiapkan kantor bitcoin untuk presideb Bukele,” cuitan Herbert pada 1 November 2022.

Selain itu, ONBTC memiliki akun Twitter dan mengatakan, laporan akan segera dipublikasikan. “Kantor bitcoin nasional akan segera menerbitkan laporan pertama kami. Topiknya akan membahas penambangan bitcoin di El Salvador,”

Laporan itu juga menunjukkan kalau tagihan aset digital akan membantu mendukung rencana penerbitan obligasi bitcoin. Gagasan obligasi bitcoin El Salvador telah ditunda dan laporan mencatat obligasi itu mungkin diterbitkan oleh perusahaan La Geo.

Adapun kantor ONBTC juga akan mengelola pertemuan individu dengan Bukele sehubungan dengan pelajaran bitcoin dan blockchain.

“Badan baru ini akan bekerja sebagai unit administrasi khusus dengan otonomi fungsional dan teknis,”