Anggota Parlemen AS Pertanyakan Proyek Kripto dan Blockchain Meta

Liputan6.com, Jakarta - Komite Layanan Keuangan DPR Amerika Serikat, Maxine Waters memberikan tekanan pada Meta untuk terbuka tentang rencana terkait blockchain atau kriptonya. Ini karena lima aplikasi merek dagang terkait cryptocurrency dan blockchain milik META masih aktif sejak 2022.

Dilansir dari Cointelegraph, Rabu (24/1/2024), Maxine Waters menyatakan dalam surat pada 22 Januari kepada pendiri dan CEO Meta Mark Zuckerberg dan kepala operasi META, Javier Olivan permohonan merek dagang yang diajukan pada 18 Maret 2022 mewakili niat berkelanjutan untuk memperluas keterlibatan perusahaan dalam ekosistem aset digital.

Waters mengatakan aplikasi tersebut menunjukkan Meta sedang mengerjakan aset digital meskipun Meta memberi tahu staf Komite Jasa Keuangan Demokrat pada 12 Oktober 2023,  tidak ada aset digital yang sedang dikerjakan di Meta.

Meta membatalkan rencana pembayarannya kripto stablecoin Diem (sebelumnya Libra) pada pertengahan 2019 karena tekanan dari anggota parlemen. Ia menjual Diem seharga USD 200 juta atau setara Rp 3,1 triliun (asumsi kurs Rp 15.658 per dolar AS pada Januari 2022 ke Silvergate Bank yang sekarang bangkrut.

Rencana Meta pada pertengahan 2019 untuk merilis dompet digital, Novi (sebelumnya Calibra), pada 2020 juga gagal tanpa ada indikasi tanggal rilis baru. 

Pengajuan merek dagang META menunjukkan berbagai layanan untuk perdagangan kripto, aset blockchain, pertukaran, pembayaran, transfer, dompet, dan infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak terkait.

Meta memiliki waktu paling cepat hingga 15 Februari untuk merespons surat pertama yang dikirimkan. NOA terbaru dikirimkan pada 16 Januari, artinya masih ada waktu hingga 16 Juli untuk merespons.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand  (DES) telah meminta Meta (META) Facebook untuk mengekang jumlah penipuan investasi kripto yang diiklankan di situs tersebut, atau berisiko diusir dari negara tersebut.

Dilansir dari CoinDesk, Sabtu (26/8/2023), iklan penipuan kripto ini telah berdampak pada lebih dari 200.000 orang, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian. 

Menteri yang bertanggung jawab atas DES, Chaiwut Thanakmanusorn telah meminta pengadilan Thailand untuk menyiapkan perintah yang akan menutup Facebook pada akhir bulan jika platform tersebut tidak mematuhinya.

Selama tiga tahun, Facebook yang sekarang dikenal sebagai META secara bertahap melonggarkan pembatasannya pada iklan terkait cryptocurrency dan blockchain, CoinDesk telah melaporkan sebelumnya, memperluas kriteria dan menerima lisensi peraturan untuk menjalankan iklan semacam itu.

Pada Maret 2022, perusahaan tersebut digugat oleh Komisi Persaingan dan Konsumen Australia karena diduga terlibat dalam tindakan yang salah, menyesatkan, atau menipu dengan menerbitkan iklan kripto penipuan yang ditautkan ke selebritas terkemuka Australia.

Thailand menjadi salah satu negara yang cukup ketat dalam mengatur kripto. Pada Juli 2023, Thailand mengumumkan larangan pertukaran kripto untuk menawarkan layanan pinjaman, demi meningkatkan perlindungan investor, sebagai strategi Thailand dalam mengatur kripto. 

Pengumuman ini disampaikan oleh Komisi Sekuritas dan Pertukaran Thailand pada 3 Juli 2023. Pengumuman itu memperjelas larangan tersebut juga berlaku untuk layanan penyimpanan yang menawarkan pengembalian kepada deposan dan pemberi pinjaman, sehingga langsung melarang pertukaran dari menawarkan layanan peminjaman dan taruhan.

Operator bursa harus memastikan pengguna mengetahui risikonya sebelum menyetujui untuk menggunakan layanan ini. Selain itu, penilaian kesesuaian investor akan menentukan seberapa banyak pengguna berhak berinvestasi di kripto.

Regulator Thailand tahun lalu melarang pembayaran kripto, tetapi membiarkan pintu terbuka bagi konsumen untuk berinvestasi kripto sebagai aset.

Sebelumnya diberitakan, enam anggota Demokrat dari Komite Perbankan Senat telah mengirim surat kepada CEO Meta Platform (META), Mark Zuckerberg menanyakan apa yang dilakukan perusahaan untuk memerangi penipuan cryptocurrency di platform Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Kelompok senator dipimpin oleh Bob Menendez dari New Jersey dan termasuk Sherrod Brown dari Ohio, ketua Komite Perbankan, dan Elizabeth Warren dari Massachusetts. 

"Dari 1 Januari 2021 hingga 31 Maret 2022, 49 persen laporan penipuan ke FTC (Federal Trade Commission) yang melibatkan cryptocurrency menetapkan penipuan itu berasal dari media sosial," tulis kelompok itu, dikutip dari CoinDesk, Rabu (19/9/2022). 

Kelompok itu juga mencatat penipuan kripto dari media sosial merugikan konsumen total USD 417 juta atau sekitar Rp 6,1 triliun. 

"Sementara penipuan kripto lazim di media sosial, beberapa situs Meta sangat populer sebagai tempat berburu oleh para scammers," tambah para senator dalam suratnya. 

Kelompok senator itu ingin Meta menjelaskan kebijakannya saat ini untuk secara proaktif menemukan dan menghapus scammer kripto, menjelaskan prosedurnya untuk memverifikasi iklan kripto di platformnya bukan scam dan mengatakan sejauh mana ia bekerja sama dengan penegak hukum untuk melacak penipu.

META diketahui saat ini menjadi salah satu perusahaan media sosial yang memiliki fokus dalam pengembangan dunia virtual, metaverse. Belum lama ini, META akan membangun 10 kampus virtual sebagai bagian dari inisiatifnya dalam mengembangkan proyek pembelajaran imersif. 

Dalam kemitraan dengan Victoryxr, startup pendidikan realitas virtual yang berbasis di Iowa, Meta akan menginvestasikan USD 150 juta atau sekitar Rp 2,2 triliun dalam inisiatif ini.

Dari berbagai universitas, salah satunya adalah University of Maryland Global Campus (UMGC), yang merupakan universitas online. Lebih dari 45.000 mahasiswa universitas sekarang dapat bertemu di metaverse online untuk berkumpul dan berbagi pengalaman mereka.