Liputan6.com, Jakarta Forum Tingkat Tinggi ASEAN (AHLF) yang digelar hingga 12 Oktober 2023 menghasilkan komitmen negara-negara ASEAN untuk mempercepat inklusi dan pemberdayaan disabilitas.
Komitmen ini ditegaskan dengan menjadikan disabilitas sebagai pusat pembangunan. Keputusan tersebut diambil sebagai hasil diskusi yang salah satunya membahas rencana kemitraan untuk disabilitas.
Baca Juga
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Nunung Nuryartono mengatakan, tantangan inklusif disabilitas diantaranya adalah kesadaran kolektif terhadap disabilitas yang masih minim.
Advertisement
Oleh karena itu, pada forum tersebut dibahas upaya-upaya yang dapat dilakukan negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN untuk percepatan inklusif disabilitas.
"Inklusif disabilitas harus dimaknai seluruh masyarakat agar disabilitas, tanpa terkecuali, betul-betul bisa berpartisipasi. Kalau kita lihat konteks regional, maka komitmen negara-negara ASEAN juga harus diikuti dengan milestone yang jelas,” kata Nunung.
Senada dengan Nunung, Ketua Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia, Bambang Shergi Laksmono mengatakan bahwa percepatan agenda inklusif disabilitas perlu bekerja sama dengan masyarakat.
Upaya ini mencakup sambutan dan dorongan terhadap partisipasi aktif disabilitas, pemberdayaan disabilitas dan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk memilih.
Selain itu, lanjut Bambang, perlu diperhatikan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas dengan cara:
- Membangun kapasitas dan kemandirian individu.
- Menghapus batasan sosial dan infrastruktur.
- Menghindarkan penyandang disabilitas menjadi korban praktik diskriminasi, degradasi lingkungan, kekeringan, konflik, dan sebagainya.
Upaya Percepatan Tercapainya Inklusif Disabilitas
Dalam konteks percepatan inklusif disabilitas dan kemitraan, Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini, menggarisbawahi pentingnya keakuratan data. Dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam memahami karakteristik setiap penyandang disabilitas.
“Kita harus mengetahui karakteristik masing-masing disabilitas agar kita bisa memberikan penanganan yang tepat,” ucap Risma mengutip keterangan resmi, Kamis (19/10/2023).
Berdasarkan kebutuhan itulah Kemensos meluncurkan Gelang Rungu Wicara (Gruwi) pada Juli 2023 dan Gelang Disabilitas Grahita pada Agustus 2023.
Menurut Risma, peluncuran ini tak lain untuk menjawab kebutuhan spesifik penyandang disabilitas.
Alat aksesibilitas lain seperti kursi roda elektrik, tongkat penuntun adaptif dan ponsel pintar untuk disabilitas netra juga diberikan Kementerian Sosial untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
Advertisement
Pembangunan Ekonomi Disabilitas
Sejak 2022, Kementerian Sosial juga telah melaksanakan program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
“Setiap Sabtu dan Minggu kita memberikan motivasi bagi UMKM dan disabilitas. Kita beri pelatihan tentang kualitas produk, pemasaran, branding serta perizinan,” jelas Risma.
“Tinggal kita dorong misalnya dengan platform yang tidak hanya bekerja di tingkat nasional tetapi juga regional dan internasional. Yang terpenting dalam membangun kewirausahaan khususnya bagi disabilitas bukanlah modal, tetapi motivasi. Dengan demikian, saudara-saudara kita yang disabilitas memiliki semangat untuk membangun kehidupan baru,” imbuhnya.
Menciptakan Lingkungan Inklusif
Percepatan inklusif disabilitas tak hanya dilakukan dengan memberdayakan penyandang disabilitas, tetapi juga memberdayakan lingkungannya agar mampu menciptakan lingkungan yang mendukung disabilitas untuk berkembang.
Seperti lingkungan pendidikan inklusif, media inklusif, dan pekerjaan inklusif.
Kolaborasi dengan mitra spesifik menjadi kunci untuk mencapai tujuan inklusi disabilitas. Framework yang dihasilkan dapat diadopsi oleh negara-negara ASEAN sebagai landasan utama dalam memprioritaskan disabilitas sebagai pusat pembangunan.
Advertisement