Usai Raja Salman, Giliran 16 Pemimpin Dunia Menyambangi Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Usai kunjungan bersejarah Raja Salman, Indonesia akan kembali menjadi sorotan dunia menyusul kedatangan belasan pemimpin dunia lainnya. Mereka akan berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asosiasi Negara Lingkar Samudera Hindia (IORA) pada 5-7 Maret 2017 mendatang.

Dijelaskan Direktur Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya hingga saat ini ada 16 pemimpin yang sudah konfirmasi datang.

"Saya rinci yang datang enam orang presiden termasuk Presiden Jokowi, dan empat wakil presiden, 4 perdana menteri dan 3 orang wakil Perdana Menteri," sebut Desra di kantor Kemlu, Kamis, (2/3/2017).

Meski demikian, Desra menolak memberi rincian siapa saja kepala negara yang akan datang. Ia hanya membocorkan dua nama saja.

"Yang bisa saya sampaikan Presien Afrika Selatan Jacob Zuma dan Presiden Sri Lanka, mereka setelah IORA tanggal 8 (Maret) akan melakukan kunjungan kenegaraan (ke Indonesia)," tambah dia.

IORA merupakan asosiasi yang beranggotakan 21 negara. Seluruh negara anggota, dipastikan Desra datang ke Jakarta dengan mengirimkan perwakilan.

Desra menyebut, Indonesia telah menjadi ketua IORA sejak 2015 lalu. Kala itu, tongkat kepemimpinan diserahkan Australia ke Indonesia.

Di bawah kepemimpinan Indonesia, IORA dinilai membuat perkembangan yang cukup signifikan. Selain akan menyelenggarakan pertemuan tingkat kepala negara untuk pertama kalinya, ketika dipimpin Indonesia fokus organisasi ini pun meluas.

Jika tadinya hanya bicara soal ekonomi, kini IORA juga fokus kepada pentingnya peran dan tingkah laku negara-negara di Samudera Hindia. Hal tersebut dinilai vital agar kelak  Samudera Hindia tidak menjadi titik panas pertikaian antar negara seperti yang sudah terjadi di Laut China Selatan.

"Kalau kita lihat situasi Laut China Selatan ruwet, untuk hindari itu (terjadi di Samudera Hindia), di bawah keketuaan Indonesia, kita letakan norma, rule of the game dengan menerapkam rezim (Konvensi hukum laut internasional PBB) UNCLOS 1982," pungkasnya.