Myanmar Tolak Utusan PBB untuk Masalah Rohingya

Liputan6.com, Naypyidaw - Pemerintah Myanmar menyatakan akan menolak anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mencoba masuk ke negaranya untuk membuktikan adanya tindakan pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.

Otoritas Myanmar menegaskan, mereka tidak mau bekerja sama dengan misi HAM apa pun yang dibentuk sebelum resolusi Dewan HAM PBB diadopsi pada Maret 2017 lalu.

"Jika mereka mengirim tim pencari fakta, tidak ada alasan bagi kami untuk menerima mereka," sebut Pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar, Kyaw Zeya, seperti dikutip dari Asia Correspondent, Jumat (30/6/2017).

Kyaw memastikan mereka tidak akan menerbitkan visa bagi seluruh anggota PBB yang akan dikirimkan ke negaranya.

Pemerintah Myanmar saat ini mendapat sorotan dan kritik global akibat perlakuan terhadap etnis Rohingya. State Counsellor Aung San Suu Kyi dianggap membiarkan perlakuan buruk terjadi terhadap kelompok minoritas itu.

Menanggapi tuduhan dunia, pemerintah Myanmar bersikeras menyatakan, urusan ini tidak usah dicampuri negara lain.

Mereka mengaku telah meluncurkan investigasi internal yang dipimpin mantan Wapres Myint Swe untuk membuktikan kebenaran dari segala tuduhan tersebut.

"Kenapa mereka terus menggunakan tekanan tak beralasan kepada kami ketika mekanisme (investigasi domestik) kami belum selesai bekerja," ucap Kyaw.

"Itu tidak akan memberikan kontribusi bagi kami untuk menyelesaikan masalah ini (Rohingya) secara menyeluruh," kata dia.