Azerbaijan Siapkan Dana Rp 40 Triliun untuk Politikus Eropa?

Liputan6.com, Baku - Hasil penyelidikan firma konsorsium investigasi internasional mengklaim, sejumlah elite politik Azerbaijan mengoperasikan dana talangan rahasia sebesar miliaran dollar Amerika Serikat. Diduga, uang itu digunakan untuk membayar atau menyuap sejumlah pihak, guna kepentingan para elite politik pengumpul dana.

Investigasi atas dana talangan rahasia yang disebut sebagai 'Azerbaijani Laundromat' itu dilaksanakan oleh konsorsium koran berita Eropa dan dipublikasikan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Konsorsium itu menyelidiki sekitar 13.000 dokumen transaksi perbankan.

Penyelidikan itu mengklaim, elite politik Azerbaijan memiliki dan mengoperasikan dana talangan rahasia senilai US$ 2,8 - 3 miliar (sekitar Rp 40 triliun). Dana itu dikelola selama dua tahun, dari 2012 hingga 2014. Demikian seperti dikutip dari BBC, Rabu (6/9/2017).

Diduga, dana itu digunakan untuk menyuap sejumlah individu, termasuk di antaranya politisi Benua Biru. Tujuannya agar para subjek penerima fulus itu 'bersikap menguntungkan' bagi pemerintah Azerbaijan.

Konsorsium itu juga menduga, 'Azerbaijani Laundromat' turut digunakan untuk pembelian barang mewah. Tujuannya, sebagai bentuk hibah terhadap individu atau politisi yang telah menguntungkan pemerintah negara dengan Ibu Kota Baku tersebut.

Menurut publikasi OCCRP, 'Azerbaijani Laundromat' merupakan hasil pencucian uang elite politik Azerbaijan. Hasil investigasi menduga, sejumlah bukti menyebut, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, turut menjadi salah satu operator dana talangan rahasia yang dimaksud.

Anggota keluarga dan individu di lingkaran politik Aliyev serta politisi asal Rusia turut diduga terlibat sebagai pengumpul dan pengoperasi celengan semu tersebut.

Menteri Situasi Darurat, Menteri Pertahanan, dan Ketua Badan Intelijen Azerbaijan turut diduga menyumbangkan total uang senilai US$ 9 miliar untuk dana tersebut. Sementara perusahaan eksportir senjata asal Rusia, Rosoboronexport, menyalurkan dana senilai US$ 29 miliar. Demikian menurut OCCRP.

Sedangkan, perusahaan telekomunikasi berbasis di Baku, Azerbaijan, Baktelekom MMC menyumbang US$ 1,4 miliar.

Fulus itu kemudian dikumpulkan, disalurkan, dan disamarkan di empat perusahaan tempurung (shell company). Dua diantaranya berbasis di Inggris dan sisanya di Skotlandia. Akan tetapi, kini empat perusahaan semu itu telah dibubarkan.

Uang yang disalurkan oleh empat perusahaan semu tersebut mengalir ke berbagai negara, termasuk di antaranya Jerman, Prancis, Denmark, Turki, Iran, dan Kazakhastan.

Bank Denmark, Danske Bank, memproses dana tersebut ke subjek penerima fulus melalui kantor cabangnya di Estonia.

Karenanya, konsorsium itu juga menyebut, ada kemungkinan para individu atau politisi Eropa yang dimaksud, tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi subjek penerima dana talangan rahasia dari elite politik pemerintah Azerbaijan.

Melalui skema seperti yang telah disebutkan di atas, sebagian besar dana 'Azerbaijani Laundromat' mengalir ke politisi, pelobi politik, jurnalis, dan pebisnis.

Sementara itu, ketika skema 'Azerbaijani Laundromat' itu terjadi, yakni pada periode 2012 - 2014, negara eks-Soviet itu tengah dituding melaksanakan korupsi sistematis, manipulasi suara pemilu, persekusi politisi oposisi, pelanggaran HAM, dan membatasi kebebasan jurnalistik.

Menurut investigasi konsorsium yang dipublikasikan OCCRP, uang itu digunakan untuk 'membungkam' peredaran dan pemberitaan mengenai isu di atas.

Salah satu penerima dana, menurut OCCRP, adalah Deputi Perdana Menteri Azerbaijan, Yaqub Eyyubov. Disebut pula tiga politisi Eropa, sejumlah jurnalis, pebisnis, dan perusahaan menjadi subjek penerima dana.

Menurut OCCRP, skema suap-menyuap itu diklaim berhasil. Contohnya, dugaan bahwa dana tersebut sukses untuk membujuk Majelis Parlemen Uni Eropa untuk menentang sebuah laporan yang mengkritik pemerintah Azerbaijan pada 2013.

Hingga kini, Presiden Aliyev, Deputi PM Eyyubov, serta pemerintah pusat di Baku menyangkal atau belum memberikan komentar terkait hasil investigasi konsorsium yang dipublikasikan oleh OCCRP itu.

Simak pula video berikut ini