Bertemu Dubes Baru Myanmar, Jokowi Bicara Krisis Rohingya

Liputan6.com, Jakarta - Menindaklanjuti kepedulian Indonesia terhadap krisis yang terjadi di Negara Bagian Rakhine, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Duta Besar Myanmar yang baru, Ei Ei Khin Aye.

Khin Aye merupakan Dubes baru menggatikan posisi Dubes sebelumnya yang dijabat oleh Aung Htoo.

"Jam dua tadi saya melakukan pertemuan dengan duta besar Myanmar baru, yang baru menyerahkan surat kepercayaan tadi pagi," ucap Retno di kantor Kemlu, Selasa (12/9/2017).

"Pertemuan tadi saya gunakan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan pemerintah Myanmar sekaligus mem-follow up apa yang sudah saya lakukan hasil kunjungan saya ke Myanmar," kata dia.

Sebelum bertemu dirinya, Retno menyebut, Dubes baru Myanmar sempat berbicara dengan Presiden Joko Widodo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan beberapa hal penting kepada Khin Aye.

"Bapak Presiden juga menyampaikan kembali concern dan harapan agar stabilitas dan keamanan dapat segera dikembalikan," ucap dia.

Sama seperti Presiden, saat berbicara dengan Khin Aye, Retno kembali menegaskan kekhawatiran Indonesia akan krisis kemanusiaan Rohingya.

"Fokus dari pertemuan saya adalah mengulang bagaimana besarnya concern masyarakat Indonesia terhadap krisis kemanusian yang saat ini tadi di Rakhine," ujar dia.

"Saya jelaskan kembali mengenai usulan kita formula 4+1 saya jelaskan kembali satu per satu," jelas Retno.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat melakukan pertemuan dengan State Counsellor sekaligus pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi menawarkan formula 4+1. Formula tersebut diyakini bisa menjadi solusi krisis Myanmar.

Empat elemen ini terdiri dari: pertama mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. Ketiga, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. Dan yang terakhir pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.

"Empat elemen pertama merupakan elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Menlu Retno dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com pada Senin (4/9/2017).

Adapun, satu elemen lainnya adalah pentingnya agar rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan dapat segera diimplementasikan.

Satu capaian penting misi diplomasi kemanusiaan Indonesia ini adalah dengan disepakatinya Indonesia dan ASEAN terlibat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine State. Mekanisme penyaluran dipimpin oleh Pemerintah Myanmar, tapi melibatkan ICRC dan beberapa negara termasuk Indonesia dan ASEAN.

Dalam pemberian bantuan ini, Indonesia selalu menekankan bahwa bantuan harus sampai kepada semua orang yang memerlukan, tanpa kecuali, tanpa memandang agama dan etnis.

Simak video pilihan berikut: