Kelebihan Anggaran, Pemerintah Hong Kong Bagikan Uang Tunai Ke 2,8 Juta Warganya

Liputan6.com, Hong Kong - Lebih dari sepertiga penduduk Hong Kong, atau sekitar 2,8 juta jiwa, yang tidak mendapat manfaat dari anggaran yang diumumkan bulan lalu, akan mendapat bantuan tunai hingga 4.000 dolar Hong Kong (sekitar Rp 7 juta) dari pemerintah.

Dilansir dari South China Morning Post pada Jumat (23/3/2018), kebijakan yang terbilang unik ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Keuangan Paul Chan di Kantor Gubernur Wilayah Hong Kong.

Pengumuman itu mengonfirmasi laporan bahwa pemerintah akan tunduk pada desakan publik, untuk membagikan kelebihan anggaran sebesar 11 miliar dolar Hong Kong, atau sekitar Rp 19,2 triliun.

Skema pembagiannya dibuat dalam bentuk bantuan dana tunai bersyarat, yang disesuaikan dengan data kependudukan Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong.

"Saya memerhatikan dengan sangat jelas keinginan masyarakat, dan saya pikir sebagai pejabat pemerintah, kita perlu melihat mundur ke belakang, menyadari apa yang kurang dalam melayani rakyat, serta bagaimana memperbaikinya menjadi lebih baik," jelas Chan.

"Jadi skema ini adalah upaya untuk mencoba menanggapi kebutuhan masyarakat secara proaktif," lanjutnya.

Departemen Keuangan setempat mengatakan kebijakan itu dimaksudkan untuk warga Hong Kong dengan persyaratan sebagai berikut: berusia 18 tahun ke atas per 31 Desember tahun ini; tidak memiliki properti apa pun; tidak menerima tunjangan pemerintah; dan tidak akan membayar pajak penghasilan untuk tahun keuangan yang berakhir minggu depan.

Mereka yang memenuhi kriteria di atas, tetapi harus membayar pajak penghasilan masih bisa mendapatkan uang tunai. Syaratnya adalah jika konsesi pajak yang diterima berada di bawah 4.000 dolar Hong Kong.

Saat ditanya apakah skema distribusi dana itu telah memeuhi asas keadilan, Chan mendeskripsikannya sebagai serangkaian kebijakan yang telah dihitung dengan seksama.

Simak video terkait Hong Kong berikut: 

Dalam cetak biru keuangan yang diajukan oleh Sekretaris Keuangan Paul Chan pada akhir Februari, dan pertama dalam rekam pemerintahan Kepala Eksekutif Carrie Lam Cheng, ia mengusulkan kombinasi potongan pajak gaji dan laba sebagai dasar perhitungannya.

Nantinya, skema tersebut akan diprioritaskan pada pemberian tunjangan hari tua serta bantuan kepada warga disabilitas, yang telah memenuhi verifikasi data kependudukan di Departemen Statistik.

Namun, menurut beberapa kritikus, kelompok utama yang menerima manfaat dana bantuan ini justru menyasar kelas menengah, bukan mereka yang tidak membayar pajak atau menerima tunjangan.

Saat mayoritas anggota parlemen mendorong pemerintah untuk mendistribusikan kelebihan anggaran secara terbuka, Chan sempat tidak sependapat, dan menyebutnya tidak berada dalam strategi fiskal Hong Kong di tahun 2018.

Terkait dengan perubahan kebijakan yang dipilihnya, Chan menegaskan hal itu sebagai skema yang ditargetkan, bukan kebijakan bantuan cuma-cuma.

"Skema yang baru saya uraikan adalah skema yang ditargetkan, mencoba untuk mencari lebih banyak orang, yang mungkin, tidak dapat memperoleh manfaat langsung dari berbagai langkah dalam Anggaran nyata 2018," jelasnya.