Resmi Bebas, Anwar Ibrahim Tak Buru-Buru Incar Kursi PM Malaysia

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Menghirup udara bebas setelah tiga tahun mendekam di balik jeruji besi tak membuat Anwar Ibrahim, figur top oposisi sekaligus pemimpin de facto Parti Keadilan Rakyat (PKR), terburu-buru untuk terjun kembali ke dunia politik pemerintahan Malaysia.

Dalam sebuah konferensi pers di kediamannya setelah bebas dari hukuman penjaranya, Anwar juga menjelaskan bahwa dirinya tak tergesa-gesa mengincar jabatan perdana menteri Malaysia -- meski PM yang baru terpilih, Mahathir Mohamad, telah mengisyaratkan untuk 'menjanjikan' posisi itu kepadanya sejak kampanye Pemilu 2018 bergulir.

"Sekarang saya ingin membantu dan mendukung pemerintahan yang baru (yang dipimpin PM Mahathir) sebagai warga negara biasa," kata Anwar seperti dikutip dari Malaysia Kini (16/5/2018).

Pria yang oleh para pendukungnya dijuluki sebagai 'Bapak Reformasi Malaysia' itu mengatakan akan menghabiskan masa awal kebebasannya untuk berkecimpung di dunia akademik.

"Saya mendapat undangan dari universitas ternama untuk menerima serangkaian kuliah umum atau beasiswa, dari Harvard University, George Washington University, Stamford University, dan (universitas) lainnya di negara muslim," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, mantan deputi perdana menteri Malaysia itu berterima kasih kepada PM Mahathir Mohamad karena telah membantu proses diberikannya pengampunan dari Raja Malaysia, Sultan Muhammad V, yang menjadi syarat utama bagi dirinya untuk bebas dari penjara hari ini.

Anwar Ibrahim telah menerima pengampunan dari Raja Malaysia pada Rabu, 16 Mei 2018, sekitar pukul 11.00 waktu setempat. Pengampunan itu diperoleh Anwar saat dirinya baru saja selesai menjalani operasi atas masalah cedera bahu di Rumah Sakit Rehabilitasi Cheras, Kuala Lumpur.

Sejak beberapa bulan terakhir, Anwar menjalani menjalani masa hukumannya di Rumah Sakit Rehabilitasi Cheras, demi menjalani perawatan dan pemulihan atas cedera bahu yang ia derita.

"Sesuai dengan Pasal 42 Konstitusi Federal Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, atas nasihat dari Dewan Pengampunan, secara sadar mengabulkan pengampunan penuh dan pembebasan kepada Anwar Ibrahim sesegera mungkin, bersamaan pada hari pertemuan Dewan Pengampunan (pada 16 Mei)," lanjut Wan Ahmad Dahlan Ab Aziz, Comptroller of the Royal Household Istana Negara.

Anwar terbebas dari seluruh dakwaan hukum yang sempat membelitnya dan diizinkan untuk terjun kembali ke kancah politik Negeri Jiran.

"Pengampunan itu seutuhnya membuktikan bahwa ia (Anwar) tidak bersalah," kata Nurul Izzah, putri Anwar Ibrahim kepada Channel News Asia.

Anwar Ibrahim mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Sungai Buloh sejak Februari 2015, usai menerima vonis 5 tahun penjara atas kasus sodomi terhadap mantan asisten pribadinya.

Kala itu, kasus tersebut dinilai sarat kontroversi. Beberapa pihak menyebutnya sebagai 'peristiwa yang dibuat-buat' guna mendiskreditkan Anwar Ibrahim dalam kancah perpolitikan Malaysia.

Saksikan juga video pilihan berikut ini:

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (92) mengatakan bahwa ia mungkin hanya akan bertahan selama dua tahun di kursi kepemimpinan Negeri Jiran. Kelak pascamundur, ia akan memainkan peran di belakang layar.

Ia juga mengisyaratkan bahwa Anwar Ibrahim, mantan musuh bebuyutan yang kini jadi mitra koalisinya, akan menduduki kursi perdana menteri Malaysia.

"(Dalam) tahap awal, mungkin akan berlangsung satu atau dua tahun, saya jadi perdana menteri," kata Mahathir kepada Wall Street Journal, seperti dilansir Channel News Asia, Senin 15 Mei 2018.

"Saya akan memainkan peran di belakang layar bahkan ketika saya mengundurkan diri."

Mahathir Mohamad menambahkan bahwa setelah Anwar Ibrahim dibebaskan, pemimpin de facto PKR itu harus berjuang mendapat kursi di parlemen dan kemungkinan diberikan jabatan di kabinet.

Namun, pada saat bersamaan, ia masih akan tetap memainkan peran yang sama seperti pemimpin tiga partai lainnya dalam koalisi Pakatan Harapan.

"Saya mengharapkan dia memainkan peran yang sama dengan para pemimpin dari tiga partai lainnya. Tidak akan ada kekuasaan istimewa, layaknya yang diberikan kepada menteri atau wakil menteri atau wakil perdana menteri," ujar Mahathir seraya menambahkan bahwa ia akan segera membuat keputusan akhir terkait postur kabinetnya.