Menlu UEA: Kami Akan Tetap Berada di Yaman Walau Perang Usai

Liputan6.com, Abu Dhabi - Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab Anwar Gargash mengatakan, pasukan koalisi yang dipimpin Arab Saudi akan tetap berada di Yaman bahkan walau kelak solusi politik telah ditemukan. Langkah itu diklaim untuk melindungi Yaman.

"Negara Yaman yang baru pada awalnya akan menjadi negara yang lemah, dan akan dilecehkan jika kami tidak menangani terorisme," ujar Gargash kepada Defence One seperti dikutip dari Middleeastmonitor.com, Sabtu (25/5/2018).

"Saya pikir ini merupakan kesempatan emas bagi kami untuk memusnahkan Al Qaeda. Kami sukses besar di berbagai area dalam melawan Al Qaeda," imbuhnya.

Komentar Gargash muncul setelah Uni Emirat Arab disebut-sebut menduduki pulau Socotra di Yaman. Namun, pada akhirnya Uni Emirat Arab menarik diri dari Situs Warisan Dunia UNESCO tersebut setelah mendapat tekanan dari pemerintah yang sah dan masyarakat internasional.

Uni Emirat Arab adalah bagian dari koalisi yang dipimpin Arab Saudi untuk berperang di Yaman melawan kelompok Houthi yang didukung Iran dan pasukan yang loyal terhadap presiden yang digulingkan, Ali Abdullah Saleh.

Koalisi memasuki perang Yaman pada tahun 2015 untuk mengembalikan presiden yang didukung PBB, Abd Rabbuh Mansur Hadi. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terkuak bahwa Uni Emirat Arab telah mendukung Dewan Transisi Selatan dalam upaya untuk membelah Yaman menjadi dua bagian, yakni utara dan selatan. Itu bertentangan dengan tujuan koalisi.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Menteri Dalam Negeri Yaman Ahmed Al-Misri mengatakan bahwa pejabat pemerintahan tidak dapat masuk atau meninggalkan Aden tanpa izin dari Uni Emirat Arab (UEA).

"Emirat telat membantu kami, tapi sekarang Anda tidak bisa pergi ke pelabuhan tanpa izin dari UEA. Anda tidak bisa pergi ke bandara tanpa izin dari UEA. Anda tida bisa masuk atau meninggalkan Aden tanpa izin dari UEA," kata Misri dalam wawancaranya dengan jaringan PBS, seperti dikutip dari Timur Tengah, Middleeastmonitor.com, pada Senin, 21 Mei 2018.

"Sebagai menteri dalam negeri, saya tidak memiliki otoritas atas penjara ... aliansi (pimpinan Arab Saudi) awalnya datang untuk membantu kami melawan Houthi, yang berarti bahwa ketika sebuah wilayah telah dibebaskan, pemerintah yang sah harus diizinkan untuk memerintah."

Menanggapi klaim jurnalis Amerika Serikat, Marsaia Biggs, yang menyebutkan bahwa Yaman berada di bawah pendudukan, Misri mengatakan, "Sepertinya memang begitu hanya saja tidak diumumkan, kami memiliki banyak indikator yang mendukung apa yang baru saja saya katakan, tapi kami masih memikirkan cara-cara menghadapi UEA, dan jawab atas pertanyaan ini akan muncul dalam beberapa bulan ke depan."

"Entah apakah negara koalisi membuktikan bahwa mereka datang untuk mendukung pemerintah yang sah dan memungkinkan kami untuk melakukan tugas kami, atau mereka akan membuktikan apa yang baru saja kami sampaikan (bahwa kami di bawah pendudukan). Terkait hal ini, saya akan menggelar konferensi pers dan mengumumkannya, tapi bukan sekarang," tutur Misri.

Biggs telah bertemu dengan keluarga para tahanan dan salah seorangnya, Radfan Al-Futaihi, mengatakan, "Kami bahkan tidak diizinkan untuk mendatangi kantor koalisi untuk bertanya tentang anggota keluarga kami. Apakah mereka datang untuk membantu kami menyingkirkan Houthi atau justru menghancurkan kami? Ini adalah kejahatan. Kami ini manusia, bukan binatang."

Sementara itu, salah seorang warga Yaman lainnya, Hanan Mohamaed Ali Hassan, mengatakan bahwa pemerintah tidak memiliki kendali atas Yaman. "Ini adalah negara kita, tetapi koalisi memperlakukan kita seperti budak di negara kita sendiri. Mereka menduduki kita. Mereka telah membantu kami sekali, dan kami berterima kasih kepada mereka untuk itu, tetapi mereka harus pergi sekarang."

Menanggapi klaim jurnalis Amerika Serikat, Marsaia Biggs, yang menyebutkan bahwa Yaman berada di bawah pendudukan, Misri mengatakan, "Sepertinya memang begitu hanya saja tidak diumumkan, kami memiliki banyak indikator yang mendukung apa yang baru saja saya katakan, tapi kami masih memikirkan cara-cara menghadapi UEA, dan jawab atas pertanyaan ini akan muncul dalam beberapa bulan ke depan."

"Entah apakah negara koalisi membuktikan bahwa mereka datang untuk mendukung pemerintah yang sah dan memungkinkan kami untuk melakukan tugas kami, atau mereka akan membuktikan apa yang baru saja kami sampaikan (bahwa kami di bawah pendudukan)," tutur Misri.