Menlu AS Imbau Komunitas Internasional Desak Korea Utara Terkait Proyek Nuklir

Liputan6.com, New York - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menyerukan kepada masyarakat internasional, untuk terus menekan Korea Utara agar melepaskan diri dari ambisi proyek senjata nuklir. 

Seruan tersebut disampaikan langsung oleh Pompeo di hadapan media pada Jumat, 20 Juli 2018, sesaat setelah melakukan beberapa pertemuan singkat di markas PBB di New York 

"Pemberlakuan tegas semua sanksi amat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Jika sanksi tidak diberlakukan, harapan untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara menjadi tipis," ujar Pompeo kepada media, sebagaimana dikutip dari VOA Indonesia, Minggu (22/7/2018).

Di New York, Pompeo dilaporkan melakukan pertemuan tatap muka dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kan Kyung-wha, dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Di sana, Menlu AS juga memberi paparan singkat di hadapan Dewan Keamanan PBB tentang hasil lawatan ke Jepang, yang membahas perundingan langsung dirinya dan pejabat Korea Utara di Pyongyang beberapa waktu lalu.

Pompeo mengatakan bahwa Korea Utara mencoba mengelakkan sanksi, menyelundupkan produk minyak ke negara itu lewat laut pada tingkat lebih dari yang diperbolehkan oleh sanksi internasional. 

Simak video pilihan berikut: 

Sementara itu, Komite PBB untuk sanksi Korea Utara telah menyetujui permintaan Korea Selatan untuk kemungkinan pembukaan kembali jalur komunikasi militer antara kedua negara. Demikian menurut penjelasan seorang diplomat Dewan Keamanan pada Senin, 16 Juli 2018.

Sebagai bagian dari proses itu, komite terkait akan mengizinkan penggunaan bahan serta peralatan seperti kabel serat optik, bus, truk, bensin, oli mesin, dan cairan transmisi dalam pemulihan jalur komunikasi.

Dikutip dari South China Morning Post, Korea Utara telah mengalami berbagai sanksi akibat uji coba rudal nuklir dan balistiknya, sehingga ada pembatasan ketat pada impor dari dan ekspor ke negara tersebut.

Karena itu, pengecualian sanksi apa pun harus disetujui secara bulat oleh komite khusus PBB tersebut, yang beranggotakan 15 orang.

Sebagai contoh, pada Desember lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pembatasan ekspor produk minyak yang dimurnikan ke Korea Utara sebesar 500 ribu barel per tahun, turun dari 2 juta barel, setelah uji coba sebelumnya pada jenis baru rudal jarak jauh.