Menlu Indonesia dan Australia Resmi Membuka Bali Process Ministerial Forum 2018

Liputan6.com, Nusa Dua - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop telah membuka Bali Process Ministerial Forum di hadapan sekitar 26 pejabat negara setingkat menteri di Nusa Dua, Bali, Selasa 7 Agustus 2018.

Retno menggarisbawahi bahwa Bali Process Ministerial Forum tahun ini "merupakan forum dengan salah satu tingkat partisipasi tertinggi sepanjang sejarah Bali Process --yang telah berlangsung sejak 2002."

"Ini menunjukkan semakin berkembangnya kebutuhan untuk memperluas koordinasi dan memperdalam komitmen kita untuk mengeradikasi perdagangan orang, penyelundupan manusia, kejahatan lintas negara dan berbagai masalah turunannya," lanjut Retno.

Hampir 15 tahun sejak pertama kali terselenggara, Bishop mengatakan bahwa Bali Process masih relevan dalam perannya sebagai "wadah kerja sama, berbagi informasi, dan partisipasi dari puluhan negara untuk melawan jaringan perdagangan orang, penyelundupan manusia, perbudakan modern, anak yang dipekerjakan paksa, kejahatan transsnasional dan berbagai isu turunannya."

Bishop menambahkan, "kita juga telah melihat para negara peserta Bali Process saling bekerjasama dalam tataran penegakan hukum untuk merusak sindikat jaringan penyelundupan dan perdagangan orang tersebut."

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno menyarankan tiga hal yang mampu dikerjakan oleh para negara peserta dalam Bali Process Ministerial Forum tahun ini.

"Pertama, agar kita mampu memperkuat kapasitas Bali Process di tingkat multilateral, regional, dan bilateral untuk melawan bentuk-bentuk kejahatan lintas batas tersebut."

Kedua, Retno mendesak agar negara peserta mampu meningkatkan partisipasi dan merangkul organisasi multilateral lain di kawasan, seperti ASEAN, untuk membentuk kerangka kerja demi melawan kejahatan global tersebut.

"Ketiga, sudah waktunya agar kita semakin mengintensifikasi kemitraan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi masyarakat sipil untuk saling bahu-membahu melawan perdagangan orang dan penyelundupan manusia," jelas Retno.

Sementara itu, menurut informasi yang dihimpun Liputan6.com, Bali Process terbagi menjadi dua sesi, yakni Government (atau Ministerial) Forum setingkat menteri dan Business Forum.

Hari pertama, 6 Agustus, merupakan sesi diskusi bisnis forum, di mana President Commissioner Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja dari Indonesia dan Chairman Fortescue Metals Group, Andrew Forrest dari Australia bersama-sama menyampaikan pidato kunci dan menjadi co-chair diskusi.

Sedangkan pada 7 Agustus, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bersama-sama menjadi co-chair mewakili unsur pemerintah dalam Bali Process Government Forum.

Demi merangkum jalannya sesi, pada hari yang sama akan digelar Bali Process Government and Business Forum, di mana Menlu Retno, Menlu Bishop, Eddy Sariaatmadja dan Andrew Forrest bersama-sama merangkum hasil forum dari sisi pemerintah dan bisnis.

Simak video pilihan berikut:

Sebelum menyampaikan pernyataan pembuka, baik Retno dan Bishop mengungkapkan simpati dan duka mendalam terhadap tragedi gempa Lombok 7,0 SR yang terjadi pada 5 Agustus 2018 --dua hari sebelum Bali Process terlaksana.

Mengingat gempa Lombok turut mengguncang kawasan Pulau Dewata, Retno meyakinkan para delegasi peserta bahwa pemerintah Indonesia "terus bekerja untuk menyelamatkan dan menjamin keselamatan warga negara asing."

"Kami juga telah menjami upaya penyelamatan dan rehabilitasi bagi para korban terdampak," tambahnya.

Pada kesempatan itu Bishop menyatakan bahwa "pemerintah Australia turut bersimpati dan telah bersiap untuk bekerjasama dengan pemerintah Indonesia guna membantu korban gempa Lombok."

Bali Process terbentuk pada 2002. Sejak tahun itu, forum ini telah berbicara dan melakukan banyak hal demi mengatasi kasus tindak pidana perdagangan orang, perbudakan moderen dan juga irregular movement person.

Berbeda dengan tahun-tahun setelahnya, Bali Process yang diselenggarakan di Perth pada tahun 2017 untuk kali pertamanya menggandeng pelaku bisnis.

Sejak inagurasinya di Perth, Australia pada 24-25 Agustus 2017, Bali Process Government and Business Forum telah menjadi wadah konsultasi bagi puluhan pejabat pemerintah dan pebisnis dari puluhan negara untuk mengentas isu perdagangan dan penyelundupan manusia, serta perbudakan modern.

Meski dikritik berbagai pihak karena sifatnya yang informal dan tidak mengikat secara politis, bagaimanapun, pemerintah Indonesia menganggap bahwa Bali Process tetap memberikan hasil positif dalam mengeradikasi isu perdagangan manusia dan perbudakan modern dalam tataran global.

Terlebih lagi, mengingat sifatnya yang 'informal dan tidak mengikat' justru "memberikan kesempatan bagi negara peserta untuk mengadopsi dan mengimplementasi hasil luaran Bali Process secara fleksibel, sesuai dengan kebutuhan domestik dan regional masing-masing." Demikian seperti dikutip dari Bali Process Ad Hoc Group Country Report.