Korut-Korsel Mulai Hancurkan 20 Pos Pengamanan di Perbatasan

Korea Utara dan Korea Selatan mulai menghancrkan 20 pos penjagaan di sepanjang perbatasan mereka pada Minggu 11 November 2018.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 12 Nov 2018, 16:04 WIB
Diterbitkan 12 Nov 2018, 16:04 WIB
Bendera Korea Utara dan Korea Selatan berkibar berdampingan - AFP
Bendera Korea Utara dan Korea Selatan berdampingan (AFP PHOTO)

Liputan6.com, Seoul - Korea Utara dan Korea Selatan mulai menghancurkan 20 pos penjagaan di sepanjang perbatasan mereka pada Minggu 11 November 2018. Langkah itu dilakukan di bawah rencana untuk mengurangi ketegangan di perbatasan, sebagaimana yang disepakati oleh pemimpin kedua negara beberapa bulan lau.

Berdasarkan kesepakatan pada akhir Oktober 2018, Korea Utara dan Selatan sepakat untuk menghapus 10 pos dan mempertahankan satu di kedua sisi perbatasan. Namun beberapa pekan kemudian, total pos penjagaan yang dihancurkan bertambah.

Militer pada Minggu 11 November mulai menghancurkan 20 pos penjaga perbatasan di Zona Demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea setelah menarik pasukan dan peralatan dari mereka, kantor berita Yonhap melaporkan, mengutip kementerian pertahanan Seoul, seperti dilansir Channel News Asia, Senin (12/11/2018).

Korea Selatan memiliki sekitar 60 pos seperti itu di sepanjang perbatasan sementara Korea Utara memiliki sekitar 160, kata Yonhap.

Desa gencatan senjata di perbatasan Panmunjom --atau yang bernama resmi Joint Security Area (JSA)-- adalah satu-satunya tempat di perbatasan sepanjang 250 km di mana para tentara dari kedua Korea dan Komando PBB yang dipimpin AS berhadapan muka.

Tetapi, sebagai bagian dari gerakan rekonsiliasi terbaru, kedua Korea bulan lalu memindahkan semua senjata dan pos penjaga dari daerah itu, meninggalkannya diawaki oleh 35 personel tak bersenjata dari masing-masing pihak.

Langkah-langkah itu datang sebagai mencairnya hubungan diplomatik antara dua Korea.

Di bawah pimpinan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, Seoul telah mengejar kebijakan keterlibatan dengan tetangganya yang bersenjata nuklir dan terisolasi, berbeda dengan AS yang bersikeras bahwa tekanan harus dipertahankan pada Korea Utara sampai mereka benar-benar melakukan denuklirisasi total.

Presiden Moon dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyetujui rencana luas untuk meredakan ketegangan di sepanjang perbatasan selama pertemuan puncak ketiga mereka di Pyongyang pada bulan September 2018.

Kedua negara secara teknis tetap berperang setelah Perang Korea 1950-53 yang berdampak pada terbaginya semenanjung dan hanya berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.

Namun hubungan membaik tahun ini karena Moon dan Kim mengambil serangkaian gerakan rekonsiliasi.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump juga mengadakan pertemuan bersejarah pada bulan Juni di Singapura dan menandatangani perjanjian tertulis yang samar-samar tentang denuklirisasi. Tetapi, sedikit kemajuan telah dibuat sejak itu, dengan kedua negara tetap berselisih tentang makna yang tepat dari perjanjian tersebut.

 

Simak video pilihan berikut:

Pertemuan Menlu AS dan Pejabat Korut Tertunda

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo (AP PHOTO)
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo (AP PHOTO)

Di lain kabar, pertemuan dan perundingan yang direncanakan antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan salah satu tangan kanan Kim Jong-un, Kim Yong Chol, tertunda pekan ini.

Sebelumnya, kedua pejabat itu dijadwalkan bertemu di New York pada Kamis 8 November 2018, kata Kemlu AS.

Kim Yong-chol adalah jenderal, mantan kepala intelijen dan tangan kanan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Keduanya dijadwalkan "akan membahas upaya untuk membuat kemajuan pada semua empat pilar pernyataan bersama KTT Singapura, termasuk mencapai denuklirisasi yang komplet, dan terverifikasi," kata Kemlu AS.

Kini, pihak Kemlu AS menjelaskan bahwa pertemuan keduanya "akan dilaksanakan kemudian hari."

"Kami akan berkumpul kembali ketika jadwal masing-masing memungkinkan," kata Juru Bicara Kemlu AS Heather Nauert.

Tidak ada alasan diberikan untuk penundaan itu, dan pernyataan tersebut tidak menunjukkan pihak mana yang memintanya.

Terlepas demikian, penundaan pertemuan itu menjadi sebuah hambatan baru dalam upaya Washington untuk membuat Korea Utara melakukan denuklirisasi.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya