Ketidakjelasan Pembayaran Jasa Keamanan APEC Picu Rusuh di Papua Nugini

Liputan6.com, Port Moresby - Kerusuhan berlanjut di ibu kota Papua Nugini, Port Moresby, menyusul ketidakjelasan pembayaran jasa keamanan pada penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) APEC 2018, pekan lalu.

Sebelumnya, pada Selasa 20 November, parlemen Papua Nugini diserang oleh sekelompok polisi dan militer yang mendesak pemerintah segera membayarkan komisi atas tugas ekstra di agenda pertemuan negara-negara Asia Pasifik tersebut.

Dikutip dari The Guardian, Kamis (22/11/2018), warga setempat melaporkan penembakan sporadis di sekitar Port Moresby pada Rabu malam. Di saat bersamaan, polisi dikabarkan memperingatkan masyarakat bahwa mereka tidak akan menanggapi panggilan bantuan yang masuk.

Ratusan anggota Satuan Tugas Keamanan Gabungan menyerbu Gedung Parlemen di distrik Waigani pada Selasa 20 November, memblokir jalan, menghancurkan pintu dan jendela, dan merusak jalan masuk. Beberapa staf parlementer juga diserang, menurut anggota oposisi yang berada di ruang pertemuan terdekat.

Kelompok itu --yang mendapat dukungan dari asosiasi polisi Papua Nugini-- marah karena mereka tidak dibayar untuk pekerjaan menjaga keamanan penyelenggaraan KTT APEC 2018.

Massa dapat dibubarkan setelah bertemu dengan para menteri, tapi kerusuhan terlanjut menyebar ke berbagai penjuru kota Port Moresby. Bahkan dilaporkan terjadi penjarahan dan tembakan di beberapa titik, yang dibalas oleh halauan gas air mata.

Chris Hawkins, kepala eksekutif APEC dan penasihat senior untuk perdana menteri, Peter O’Neill, merilis sebuah pernyataan pada hari Selasa, bahwa kerusuhan tersebut adalah masalah administratif dan pembayaran sudah dimulai.

Hawkins mengatakan kepada para petugas keamanan untuk mengecek rekening mereka pada hari Rabu.

Namun, banyak petugas melaporkan hanya dibayar sepersekian dari yang dijanjikan, sehingga kemudian memicu berlanjutnya aksi protes. Mereka menolak keras pembayaran parsial.

Juru bicara Kepolisian Papua Nugini Dominic Kakas mengatakan kementerian keuangan mengeluarkan hanya setengah dari alokasi dana terkait, namun berkomitmen untuk membayarkan sisanya pekan depan.

Simak video pilihan berikut: 

Pemerintah Papua Nugini, yang dipimpin oleh Peter O'Neill sejak 2011, telah menghadapi banyak protes selama bertahun-tahun. Sebagian besar kritik dialamatkan pada daftar pengeluaran pemerintah serta dugaan korupsi dan kolusi, di tengah sebagian besar warga hidup dalam kemiskinan.

Pada tahun 2016, polisi menembaki kerumunan demonstran mahasiswa di Port Moresby yang menyerukan pengunduran diri O’Neill di tengah skandal korupsi yang berlarut-larut.

Bulan lalu, boikot nasional memprotes anggaran belanja pemerintah terkait penyelenggaraan APEC, termasuk pembelian 40 unit mobil Maserati dan tiga unit kendaraan Bentley.

Menteri untuk APEC, Justin Tkatchenko, membantah kecaman publik, dan mengatakan semua mobil mewah tersebut dibeli oleh "sektor swasta", bukan pemerintah.

Pada hari Kamis, otoritas hukum Papua Nugini menyebut mobil-mobil itu diperkirakan akan menjalani tender umum. Tkatchenko tidak dapat mengatakan pemimpin mana yang telah menggunakan Maserati, kata laporan itu.

Di waktu bersamaan, Papua Nugini tengah menghadapai krisis kesehatan nasional, termasuk kekurangan obat, serta wabah polio dan tuberkulosis.

Selain itu, guru dan pegawai negeri lainnya disebut mengalami pemotongan gaji, terutama yang bereda di pedesaan, di mana 80 persen warga Papua Nugini tinggal dengan jalan dan infrastruktur yang buruk.

Wilayah dataran tinggi juga masih belum pulih akibat gempa mematikan awal tahun ini.