Thailand Siap Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta 2014

Liputan6.com, Bangkok - Thailand sepertinya akan segera menggelar pemilihan umum pertama sejak kudeta 2014. Menurut informasi dari pihak istana pada Rabu 23 Januari 2019, sang raja telah mengeluarkan dekret kerajaan terkait hal tersebut.

Kendati demikian, tanggal pemilihan yang telah lama ditunda itu tak dipublikasikan, namun diperkirakan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Seperti diberitakan Channel News, Rabu (23/1/2019), keputusan yang diterbitkan dalam Royal Gazette -- jurnal publik dan surat kabar pemerintah Thailand -- menyerukan pemilihan umum untuk anggota parlemen. Selain itu juga memberi waktu bagi Komisi Pemilihan Kerajaan untuk mengumumkan jadwal pemilihan yang sangat dinanti-nantikan itu dalam kurun waktu lima hari mendatang.

Pemilihan itu akan menjadi yang pertama sejak militer menggulingkan pemerintahan Yingluck Shinawatra hampir lima tahun yang lalu, untuk menulis ulang konstitusi, memberangus perbedaan pendapat dan menunjuk sekutu militer penting di seluruh birokrasi.

Junta militer mengatakan, pemilihan umum akan diadakan selambat-lambatnya akhir Februari, tetapi karena penandatanganan dekret oleh Raja Maha Vajiralongkorn terlambat, pemilu diperkirakan akan molor beberapa pekan dari rencana awal.

Dekret tersebut menandakan kampanye secara resmi dimulai, meskipun sejumlah partai baru - termasuk beberapa yang bersekutu dengan militer, yang lain dengan klan Shinawatra yang masih kuat - telah memulai pertemuan dan melakukan rekrutmen.

Analis menyebut, junta militer memposisikan dirinya untuk kembali ke pemerintahan Thailand melalui partai perwakilannya dengan pemimpin Prayut Chan-O-Cha.

Partai Phalang Pracharat, yang dikenal dekat dengan pemerintahan junta militer, juga kabarnya sudah melakukan perekrutan di lumbung suara mayoritasnya di kampung halaman Yingluck dan saudaranya Thaksin, yang digulingkan oleh kudeta sebelumnya pada tahun 2006.

Ketidakpastian tanggal pemilihan umum ini kabarnya memicu demonstrasi kecil di Bangkok bulan ini, tetapi para analis memperkirakan tak akan ada protes besar di jalanan yang melumpuhkan dalam menentukan politik Thailand sejak jatuhnya Thaksin.

Pemilihan ini diperkirakan akan diadakan sebelum penobatan raja Thailand pada awal Mei.

Saksikan juga video berikut ini:

Isu pemilihan umum itu memicu pertanyaan tentang apakah Pheu Thai, partai utama klan Shinawatra, masih memiliki loyalitas suara tanpa kekuatan dari sang bintang.

Saat ini, duo Shinawatra masih berada di pengasingan untuk menghindari hukuman yang menurut mereka bermotivasi politik.

Kendati demikian Thaksin gencar meluncurkan podcast mingguan berisi pandangannya tentang masyarakat dan ekonomi Thailand, sementara Yingluck mulai menunjukkan diri melalui sejumlah foto kegiatannya di media sosial.

Sekalipun langkah oposisi junta diperkirakan mulus dalam pemilu nanti, pemerintahan sipil diperkirakan tetap tak bisa bebas bergerak lantaran konstitusi yang ditulis ulang oleh rezim militer saat ini.

Hal ini memungkinkan untuk majelis tinggi ditunjuk sepenuhnya oleh majelis 'berkuasa', sementara menanamkan strategi 20 tahun yang mengatur segala sesuatu dari ekonomi ke kebijakan pendidikan.

"Anda bisa menyebutnya demokrasi hibrid," kata seorang analis politik dan akademisi di Universitas Thammasat,  Somjai Phagaphasvivat.