Pemilu Filipina Diwarnai Dugaan Politik Uang hingga Salah Hitung Suara

Liputan6.com, Manila - Pemilihan umum sela di Filipina telah berlangsung pada Senin, 13 Mei 2019. Pemilu sela itu diikuti oleh 62 juta pemilik hak pilih dengan 24 kursi Senat dan 297 jabatan di DPR dipertaruhkan. Sekitar 43.000 kandidat juga memperebutkan 18.000 jabatan lokal, seperti wali kota.

"Kami melihat... banyak pemilih dapat memberikan suara dengan sukses. Secara umum pemilu ini berhasil," kata juru bicara Komisi Pemilihan Umum Filipina, James Jimenez kepada wartawan sebagaimana dilansir dari laman The Straits Times pada Selasa (14/5/2019).

Tidak ada indikasi kekerasan yang signifikan, tapi terdapat laporan tentang pembelian suara (money politics) dan gangguan dalam penghitungan suara.

Jenderal Oscar Albayalde, kepala polisi nasional Filipina, mengatakan pada konferensi pers ada "insiden pembelian suara besar-besaran".

"Kami mendapat laporan dari kiri dan kanan," katanya, seraya menambahkan bahwa 302 pekerja kampanye ditangkap dengan amplop, uang tunai dan contoh surat suara yang dimaksudkan untuk membeli suara. Mereka dikatakan menawarkan mulai dari 300 peso (sekitar Rp 225.000) hingga 3.000 peso (sekitar Rp 2.250.000) untuk memberikan suara bagi kandidat mereka.

Seorang kandidat wali kota juga ditangkap di Manila pada Minggu, 12 Mei 2019, setelah mencoba melakukan intervensi menyusul ditangkapnya para pendukung di tempat "pembelian suara". Ia dibebaskan beberapa waktu kemudian.

Pemungutan suara juga terhambat dengan tidak berfungsinya mesin penghitung suara. Mantan wakil presiden Jejomar Binay sempat terancam gagal memberikan aspirasi politik, karena salah satu mesin tidak bisa membaca surat suaranya.

"Ini adalah cara untuk menghilangkan hak pemilih ... Ini adalah cara lain untuk mengurangi suara," katanya kepada wartawan. Mesin itu kemudian diganti, dan ia berhasil memberikan suaranya.

Jimenez mengatakan 400 hingga 600 mesin penghitungan suara mengalami gangguan sepanjang hari. Tetapi dia menekankan bahwa jumlah itu mewakili hanya sebagian kecil dari lebih 80.000 mesin penghitungan suara yang digunakan.

"Kami tidak pernah mengatakan ini akan menjadi pemilihan yang sempurna ... Begitu banyak mesin yang digunakan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa akan mengalami kegagalan fungsi. Itu sebabnya kami memiliki mesin cadangan," katanya.

Pemilu jangka menengah dianggap sebagai referendum tentang Duterte, dan pertikaian antara sekutunya yang bertujuan untuk mendominasi Senat 24 kursi dan kandidat oposisi yang memperjuangkan asas cek dan penyeimbangan (check and balance) di bawah seorang pemimpin yang beberapa menganggap diktator.

Sejak menjabat pada tahun 2016, Duterte telah memimpin perang brutal terhadap narkoba yang telah menewaskan lebih dari 5.000 tersangka. Dia juga tak kenal lelah dalam menyerang siapa pun yang mengkritik perang narkoba: pendukung hak asasi manusia, uskup dan jurnalis.

Dia telah bersumpah perang "lebih keras" terhadap narkoba, dan berusaha untuk mengembalikan hukuman mati, karena geng narkoba besar-besaran terus membanjiri Filipina dengan metamfetamin dan kokain.

Duterte juga telah membalikkan kebijakan luar negeri Filipina, menjauhkan negara itu dari sekutu tradisionalnya, Amerika Serikat, dan bergerak lebih dekat ke China untuk mencari dana guna membiayai program infrastrukturnya yang ambisius, meskipun masih macet.

Secara umum, hasil pemilu diprediksi akan memperkuat Duterte dan semakin meminggirkan oposisi.

Delapan kandidat dari koalisi Hugpong ng Pagbabago (Kaukus untuk Perubahan) yang dipimpin oleh putri Duterte, walikota Davao City Sara Carpio, dijamin akan memenangkan kursi Senat.

"Meskipun oposisi telah mencoba untuk mengangkat masalah teritorial, reformasi pajak, itu belum beresonansi dengan pemilih," kata Bob Herrera-Lim, direktur pelaksana di perusahaan konsultan risiko politik Teneo.

Pasukan keamanan telah siaga sejak Jumat, dengan lebih dari 200.000 tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan sekitar 36.000 pusat pemungutan suara.

Di Mindanao yang dilanda perang, di mana klan politik, separatis, dan militan masih berkuasa, "jajak pendapat tahun ini tidak berbeda", menurut think-tank International Alert Philippines Alert yang didanai Bank Dunia.

Kelompok itu mengumpulkan 43 laporan yang "menggambarkan masa kampanye ... yang melihat para kandidat dan pendukung mereka terlibat dalam penggeledahan, pembelian suara, intimidasi dan ancaman, pelecehan, perkelahian fisik dan kekerasan dengan menggunakan senjata api".

Comelec telah menandai seluruh Mindanao, sebuah pulau seukuran Korea Selatan, sebagai hot spot, dengan 540 kota dan kota-kota di sana diklasifikasikan sebagai area yang sangat memprihatinkan.

Tiga bom meledak di provinsi Maguindanao. Tetapi ini dimaksudkan lebih untuk menakuti pemilih daripada menyebabkan korban massal, kata pejabat keamanan.

Ada juga laporan tentang perkelahian dan pelemparan batu yang melibatkan para pendukung kandidat tertentu.