Presiden Filipina: Tiongkok Tawarkan Migas untuk Abaikan Sengketa Laut China Selatan

Liputan6.com, Manila - Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan, dirinya mendapat tawaran dari Presiden China Xi Jinping yang akan "memberikan proyek eksplorasi minyak dan gas", sebagai ganti agar Manila menghentikan sengketa arbitrasenya dengan Tiongkok perihal Laut China Selatan.

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag memenangkan klaim Filipina pada sengketa Laut China Selatan. Panel hakim menyimpulkan bahwa Beijing "tak memiliki landasan hukum untuk menggunakan 'hak klaim historis' terhadap wilayah perairan di tengah-tengah Asia Tenggara itu."

Meski mahkamah telah menetapkan putusannya, Tiongkok masih mempertahankan klaimnya di wilayah maritim tersebut --di mana sejumlah negara turut mengklaim bagian-bagian Laut China Selatan, seperti: Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Brunei.

Kini, Duterte mengatakan bahwa Presiden Xi Jinping menjanjikannya saham besar pada joint venture eksplorasi gas di zona ekonomi eksklusif Filipina --yang bersinggungan dengan klaim Tiongkok atas Laut China Selatan-- jika Manila mengabaikan putusan Mahkamah Arbitrase.

"Abaikan ketentuan arbitrase, abaikan klaim Anda," kata Duterte mengutip perkataan Xi Jinping kepadanya, seperti dikutip dari CNN, Kamis (12/9/2019).

"Kemudian, izinkan mereka (perusahaan dan pebisnis) berhubungan dengan perusahaan (dari Filipina). Mereka ingin melakukan eksplorasi dan jika menghasilkan sesuatu (Minyak dan gas, kami akan berterimakasih dengan memberikan Anda (Filipina) 60 persen, sementara mereka (China) 40 persen," lanjut Duterte masih mengutip Xi.

"Itu adalah janji Xi Jinping," kata Presiden Filipina tersebut.

Komentar Duterte datang setelah dia bertemu dengan Xi di Beijing pekan lalu.

Menurut kantor berita pemerintah China Xinhua, Xi mengatakan kedua negara dapat mengambil "langkah lebih besar" dalam eksplorasi minyak dan gas lepas pantai bersama.

"Selama kedua pihak menangani masalah Laut China Selatan dengan baik, suasana hubungan bilateral akan baik, pondasi hubungan akan stabil, dan perdamaian dan stabilitas regional akan memiliki jaminan penting," kata Xi.

Pada jumpa pers hari Rabu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying tidak mengomentari langsung tawaran yang dilaporkan, tetapi mengatakan Filipina "siap untuk mempercepat kerja sama dengan China dalam eksploitasi bersama minyak dan gas".

"Kedua pihak mengumumkan pembentukan komite pengarah bersama antar pemerintah dan kelompok kerja antara perusahaan terkait dari kedua negara pada kerja sama minyak dan gas," katanya.

Simak video pilihan berikut:

Pada tahun 2018, kedua pemimpin pada awalnya sepakat untuk bekerja sama dalam eksplorasi minyak dan gas di Laut China Selatan, dalam sebuah langkah yang membuat marah banyak orang Filipina yang waspada terhadap ekspansionisme teritorial Tiongkok di wilayah tersebut.

Kesepakatan itu mencakup nota kesepahaman untuk bersama-sama mengeksplorasi sumber daya energi, di samping kesepakatan tentang pendidikan dasar, koperasi pertanian dan proyek-proyek infrastruktur, kata juru bicara pemerintah Filipina J. V. Arcena kepada CNN pada saat itu.

Menurut draf perjanjian China, pihak China akan menyetujui China National Offshore Oil Corporation milik negara untuk melakukan eksplorasi bersama di "wilayah laut yang relevan" di Laut China Selatan, CNN Filipina melaporkan.

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok semakin menegaskan kehadirannya di Laut China Selatan, dengan memiliterisasi pulau-pulau dan klaster terumbu karang, serta memperkuat titik-titik lain yang didudukinya.

Tiongkok mengklaim bahwa mereka memiliki hak kedaulatan yang tak terbantahkan atas kawasan Laut China Selatan dan pulau-pulau yang ada di dalamnya.

Beijing melandasi klaim kedaulatan sepihak itu dengan menggunakan konsep demarkasi 'the nine-dash line' atau sembilan garis putus, mencakup seluruh kawasan gugus kepulauan Spratly, Paracel, Pratas, Macclesfield Bank, dan Scarborough Shoal -- secara akumulatif membentuk sebagian besar kawasan Laut China Selatan.

Namun, klaim tersebut ditentang oleh banyak negara, meliputi, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, Indonesia, termasuk Amerika Serikat -- meski berada jauh dan berbeda kawasan.

Kritik itu berfokus pada pembangunan fasilitas militer China di pulau serta daratan reklamasi di kawasan. Sementara AS menyebut, infrastruktur itu akan membatasi juga membahayakan navigasi perairan internasional.

Pengadilan Arbitrase Internasional di The Hague telah membatalkan klaim sepihak tersebut pada Juli 2016, tetapi, Beijing mengabaikan keputusan itu, dengan terus memodernisasi dan meningkatkan kuantitas serta aktivitas angkatan lautnya di Laut China Selatan, menurut berbagai laporan analis dan organisasi pemantau.