Tuai Kontroversi, Hotel Mewah Milik Trump Ini Akan Dijual

Liputan6.com, Washington D.C - The Trump Organization sedang mempertimbangkan untuk menjual hotelnya yang baru berusia tiga tahun di pusat kota Washington, DC, karena terus mendapat tuduhan bahwa Donald Trump mendapat keuntungan dari jabatannya sebagai presiden.

Dilansir dari CNN, Sabtu (26/10/2019), Eric Trump, putra Presiden dan wakil presiden eksekutif The Trump Organization, mengatakan bahwa pihak hotel tersebut telah mempekerjakan perusahaan real estat JLL untuk membantu kemungkinan penjualan Trump International Hotel.

"Sejak kami mulai membuka penjualan hotel ini, kami telah menerima minat luar biasa dari para calom pembeli dan sebagai pengembang real estat, kami masih memikirkan pilihan terbaik bagi hotel kami," kata Eric Trump.

Tidak ada rumor tentang harga penjualan hotel tersebut, tetapi kemungkinan akan sangat mahal. Hotel ini berada di gedung kantor pos lama, properti yang dimiliki pemerintah federal di Pennsylvania Avenue yang terletak di antara Gedung Putih dan gedung Capitol.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Keputusan The Trump Organization untuk menjual hotel sudahlah bulat lantaran gedung tersebut menjadi sumber kontroversi utama sejak Trump menjabat di tahun 2017.

Presiden Trump telah melaporkan pendapatan sebesar US$80 juta (sekitar Rp 1 Triliun) melalui bisnis hotel yang dimiliki menurut laporan keuangan pribadinya.

Beberapa tuntutan hukum yang berisi tuduhan terhadap Trump yang melanggar klausul konstitusi telah diajukan.

Meskipun Trump mengundurkan diri dari perusahaannya sebelum menjabat, ia sudah mentransfer asetnya sebelumnya. Hal itu memungkinkannya untuk mendapatkan keuntungan finansial dari bisnis-bisnis tersebut, termasuk hotel DC.

"Orang-orang berkeberatan kepada kami karena dapat menghasilkan begitu banyak uang di hotel dan oleh karena itu kami mungkin bersedia untuk menjual," tambah Eric Trump.

Pengadilan federal baru-baru ini membuka kembali gugatan dari District of Columbia dan Maryland, yang mengatakan properti Trump telah merugikan hotel di Washington dan bisnis lain yang dimiliki oleh sebagian negara bagian.

Komite Transportasi DPR, minggu ini mengeluarkan surat panggilan pengadilan untuk dokumen-dokumen perihal sewa dari General Services Administration (GSA) atau Administrasi Layanan Umum.

"Rakyat Amerika memiliki hak untuk mengetahui apakah Presiden Amerika Serikat yang kini menjabat, baik sebagai tuan tanah maupun penyewa Gedung Kantor Pos Lama, melanggar Klausul Emolitusi Konstitusi AS untuk memperkaya dirinya sendiri," kata Ketua Komite, Peter DeFazio, D-Oregon.

Setelah berita bahwa hotel mungkin akan segera dijual tersebar luas, DeFazio menanggapi dalam sebuah pernyataan: "Menghapus Organisasi Trump dari sewa gedung milik pembayar pajak adalah keputusan yang baik untuk mulai memastikan Presiden Trump tidak menghasilkan keuntungan atas kepemilikan dan penyewa Gedung Kantor Pos Lama, tapi ... saya skeptis bahwa upaya ini bukan untuk menghasilkan keuntungan besar yang secara langsung menguntungkan keluarga Trump jadi saya akan terus mengikuti upaya pemasaran ini dengan cermat."

GSA belum memberi komentar apapun mengenai hal ini.

The Wall Street Journal adalah media yang pertama kali melaporkan kemungkinan penjualan hotel milik Trump.

Awal tahun ini, Inspektur Jenderal Administrasi Layanan Umum mengatakan lembaga itu mengabaikan Konstitusi yang berlaku ketika memutuskan untuk mempertahankan sewa bangunan kepada pemilik hotel walaupun ia kemudian terpilih untuk menuju Gedung Putih.

Organisasi Trump menandatangani kontrak pada 2012 dan hotel kemudian dibuka pada 2016.