Protes Tak Kunjung Usai, Pemerintah Hong Kong Curiga Pendemo Dilatih Agen Asing

Liputan6.com, Hong Kong - Kepala keamanan Hong Kong John Lee Ka-chiu mengungkap rasa curiga bahwa pendemo anti-pemerintah dilatih oleh individual non-lokal. Pihak-pihak tersebut dituding berada  di balik unjuk rasa yang tak kunjung selesai.

Demonstrasi Hong Kong kini sudah memasuki bulan ketujuh. Koordinasi gerakan yang terencana dengan baik membuat pihak keamanan Hong Kong curiga ada keterlibatan agen asing.

Polisi Hong Kong sejauh ini sudah menyita 3.721 ponsel dari pengunjuk rasa dalam lima bulan pertama untuk mencari informasi. Ia pun percaya perusuh mendapatkan pelatihan.

"Berdasarkan tindakan-tindakan perusuh, kami tentunya percaya mereka mendapatkan pelatihan," ujar John Lee yang menjabat sebagai Menteri Keamanan John Lee seperti dilansir South China Morning Post, Kamis (9/1/2020).

Ia tak menyebut siapa yang ia maksud. John Lee curiga karena perencanaan begitu mumpuni setiap ada demonstrasi pro-demokrasi Hong Kong. Aparat pun tidak percaya jika perusuh bisa membuat rencana seluwes itu.

"Dari segi sumber daya dan mobilisasi, kami tidak percaya segelintir perusuh yang tak terorganisir bisa mengorkestrasikan kejadian-kejadian seperti itu," ujar Lee yang berkata mpunya sumber dari media online.

Klaim John Lee pun ditentang oleh pemimpin Partai Civic Alvin Yeung Ngok-kiu. Ia berkata tudingan ada agen asing luar biasa tidak bertanggung jawab.

"Tak ada yang perlu percaya tuduhan kosong Lee hingga ia bisa membuktikan klaim-klaimnya," ujar Yeung.

Politikus kubu pro-demokrasi Kenneth Leung juga berkata tuduhan Lee tidak bertanggung jawab dan serius. Ia pun heran kenapa tindakan pendemo Hong Kong yang kreatif malah disebut berkat agen asing.

"Saya tidak paham kenapa kreativitas yang ditunjukan para pendemo harus dikaitkan dengan pelatihan dari luar negeri," ujarnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tindakan aparat yang suka menyita ponsel untuk mencari informasi turut dianggap seweang-wenang. Aktivis Joshua Wong Chi-fung mempertanyakan kenapa polisi membobol ponselnya, bahkan beberapa pesan yang ada di ponselnya bisa dijadikan bukti di pengadilan.

Padahal, Wong mengaku tidak pernah memberikan passwordnya ketika ditahan Agustus lalu. Polisi berdalih punya surat penggeledahan dari pengadilan.

Politisi Charles Mok berkata perlu ada panduan untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang dalam menyita ponsel.

"Kamu bisa membobol berbagai ponsel dan membaca konten-kontennya, semua konten, entah apakah mereka terkait kasus yang diinvestigasi atau tidak. Dan tidak ada yang tahu apakah ponselnya akan diinstal spyware (pengintai) setelah disita," ujar Mok.

Juru Bicara Civil Rights Observer Icarus Wong Ho-yin setuju mengenai potensi penyalahgunaan wewenang penyitaan ponsel. Ia melihat penyitaan dan pemeriksaan ponsel malah semakin biasa.

"Sepertinya sekarang hal itu menjadi prosedur umum biasa petugas akan menyita ponsel orang yang ditahan dan memeriksa konten-kontennya," ujar Icarus.

Parahnya lagi, Icarus mendengar kasus orang yang diancam jika tak menyerahkan ponselnya polisi ketika di jalanan. Ancaman ditahan pun mengintai jika tak menurut.

"Kami telah mendengar kasus-kasus petugas mengancam orang-orang yang diberhentikan di jalanan untuk diperiksa supaya mereka menyerahkan dan membuka ponsel agar bisa diperiksa isinya, risikonya ditahan bila tidak menurut," ujar Wong.

Politikus pro-Beijing, Wong Kwong-kin, membela aparat untuk memeriska ponsel.

"Polisi hanya aan melakukan pemeriksaan forensik digital pada ponsel setelah mendapatkan surat perintah pengadilan," ujarnya.