Laporan Terbaru Ungkap China Paksa Penggunaan Kontrasepsi Guna Tekan Populasi Uighur

Liputan6.com, Beijing - Pemerintah China dilaporkan memaksa setiap wanita untuk disterilkan atau dilengkapi dengan alat kontrasepsi di Xinjiang dalam upaya nyata untuk membatasi populasi Muslim Uighur, menurut penelitian baru.

Mengutip laman BBC, Selasa (30/6/2020), laporan itu ditulis seorang sarjana asal China Adrian Zenz yang telah mendorong seruan internasional agar PBB melakukan penyelidikan terkait hal ini. 

China membantah tuduhan dalam laporan itu sekaligus menyebutnya "tidak berdasar".

Hingga saat ini, China memang sudah menghadapi kritik luas karena dilaporkan telah menahan warga Uighur di kamp-kamp tahanan.

Diyakini ada sekitar satu juta orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang sebagian besar ditahan di China, dalam apa yang oleh China didefinisikan sebagai kamp "pendidikan ulang".

Tiongkok sebelumnya menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, sebelum akhirnya menyatakan dan mempertahankannya sebagai langkah penting melawan terorisme, menyusul kekerasan separatis di wilayah Xinjiang.

Sebagai tanggapan atas hal ini, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo meminta China untuk "segera mengakhiri praktik mengerikan ini".

Dalam sebuah pernyataan, ia mendesak "semua negara untuk bergabung dengan Amerika Serikat dalam menuntut diakhirinya pelanggaran tidak manusiawi ini".

China telah menghadapi peningkatan pengawasan global atas perlakuannya terhadap Uighur dalam beberapa tahun terakhir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Laporan Zenz didasarkan pada kombinasi data regional resmi, dokumen kebijakan dan wawancara dengan wanita etnis minoritas di Xinjiang.

Ini menuduh bahwa wanita Uighur dan etnis minoritas lainnya diancam akan ditahan di kamp karena menolak untuk membatalkan kehamilan yang melebihi kuota kelahiran.

Ia juga mengatakan, wanita yang memiliki kurang dari dua anak yang diizinkan secara hukum tanpa sadar dipasang dengan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD), sementara yang lain dipaksa menerima operasi sterilisasi.

"Sejak tindakan keras yang dimulai pada akhir 2016 mengubah Xinjiang menjadi negara kejam, laporan saksi tentang campur tangan negara mengganggu otonomi reproduksi telah ada di mana-mana," kata laporan itu.

Menurut analisa Zenz tentang data, pertumbuhan populasi alami di Xinjiang telah menurun secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat pertumbuhan turun 84% di dua prefektur Uighur terbesar antara 2015 dan 2018 dan semakin menurun pada 2019.

"Penurunan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, ada kekejaman terhadapnya," kata Zenz.

"Ini adalah bagian dari kampanye kontrol yang lebih luas untuk menaklukkan Uighur."

Mantan tahanan di kamp-kamp interniran di Xinjiang mengatakan mereka diberikan suntikan yang menghentikan menstruasi mereka, atau menyebabkan pendarahan yang tidak biasa sesuai dengan efek dari obat-obatan pengontrol kelahiran.

"Secara keseluruhan, kemungkinan pihak berwenang Xinjiang terlibat dalam sterilisasi massal wanita dengan tiga anak atau lebih," kata laporan itu.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, Aliansi Antar-Parlemen untuk China (IPAC), kelompok politisi lintas partai internasional termasuk anggota parlemen Konservatif Iain Duncan Smith, Baroness Helena Kennedy QC, dan senator AS Marco Rubio, meminta PBB untuk "membentuk sebuah komite internasional yang tidak memihak dalam melakukan penyelidikan independen terhadap situasi di wilayah Xinjiang".

"Berbagai bukti yang terus bertambah sekarang nyata, menuduh penahanan massal, indoktrinasi, penahanan di luar hukum, pengawasan invasif, kerja paksa, dan penghancuran situs budaya Uyghur, termasuk kuburan, bersama dengan bentuk pelecehan lainnya," kata pernyataan itu.

"Dunia tidak bisa tinggal diam dalam menghadapi kekejaman yang sedang berlangsung. Negara-negara kita terikat oleh kewajiban serius untuk mencegah dan menghukum setiap upaya untuk menghancurkan kelompok nasional, etnis, ras atau agama 'secara keseluruhan atau sebagian'."