Alasan Mengapa Perempuan Sulit Jadi Presiden di Amerika Serikat

Liputan6.com, New York - Saat seorang wanita yang mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dianggap seperti membungkus dirinya sendiri dalam gulungan besar selotip bening.

Semuanya menempel padanya, dan dia tidak bisa bergerak. Dalam politik Amerika Serikat, jenis kelamin wanita bertindak sebagai penganut yang tak terlihat dan mengalami banyak kendala.

Mereka juga dianggap lebih sulit untuk menghilangkan kesalahan, lebih sulit untuk berputar, lebih sulit untuk melakukan pukulan politik dan lebih sulit untuk menghindarinya.

Kampanye 2020 dimulai dengan empat senator wanita berprestasi bersaing untuk kursi kepresidenan. Salah satunya adalah Elizabeth Warren yang belum lama mengakhiri kampanyenya, itu menandai ketiga kalinya dalam empat pemilihan presiden bahwa seorang wanita memiliki kesempatan nyata untuk menjadi presiden Amerika.

Dua kali di antaranya adalah Hillary Clinton, yang membuat banyak pengamat menyimpulkan bahwa masalahnya bukanlah wanita, melainkan sesuatu yang spesifik untuk Clinton sendiri.

Kegagalan Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar, dan akhirnya Warren seorang progresif yang sangat disukai dan dipersiapkan dengan baik yang pernah diposisikan untuk menyatukan kaum moderat dan sayap kiri Partai Demokrat.

Negara lain tampaknya tidak mengalami masalah ini. Terbukti dari daftar 100 Womens of the Year yang belum lama dirilis TIME -- sebuah penghormatan kepada 100 wanita yang berpengaruh pada abad terakhir. Banyak dari wanita yang berpengaruh adalah kepala negara dari berbagai negara.

Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri India pada tahun 1966. Golda Meir terpilih sebagai Perdana Menteri Israel pada tahun 1969.

Margaret Thatcher adalah Perdana Menteri Inggris selama tahun 1980-an. Corazon Aquino dilantik sebagai Presiden Filipina pada 1986. Benazir Bhutto menduduki jabatan tertinggi di Pakistan pada 1988.

Irlandia, Lithuana, Prancis, Turki, Polandia, dan Kanada semuanya memiliki kepala negara wanita selama tahun 1990-an. Angela Merkel menjadi Kanselir Jerman pada 2005, dan Ellen Johnson Sirleaf menjadi presiden Liberia pada 2006. Baru-baru ini, Perdana Menteri Finlandia Sanna Marin sempat menjadi kepala negara termuda di dunia; dia adalah wanita ketiga yang memimpin Finlandia.

Bukan berarti negara-negara lain ini lebih egaliter. India, misalnya, telah lama berjuang untuk memberi perempuan akses yang sama ke pendidikan dan menangani tingkat epidemi kekerasan seksual, dan hak-hak perempuan.

Negara-negara dari Turki, Indonesia hingga Thailand semuanya telah memilih kepala perempuan negara meskipun tertinggal dalam kesetaraan gender di bidang lain.

Simak video pilihan berikut:

Ini bisa jadi karena sistem politik Amerika lebih merupakan kontes popularitas daripada negara lain, yang menciptakan tantangan yang sangat sulit bagi para pemimpin perempuan. Mungkin lebih mudah bagi perempuan untuk mencapai peran eksekutif dalam sistem parlementer, seperti di Jerman, Inggris, atau Finlandia.

Sistem parlementer mungkin lebih disukai wanita karena "Anda tidak memilih Perdana Menteri, itu terjadi di dalam institusi," jelas Debbie Walsh, direktur Pusat Wanita Amerika dan Politik di Universitas Rutgers.

"Partai menjadi mayoritas, dan kemudian partai tersebut dapat berbuat lebih terstruktur bagi perempuan untuk mencapai kepemimpinan."

Sistem parlementer memungkinkan partai untuk lebih sengaja memajukan pemimpin perempuan: beberapa bahkan memiliki kuota tentang jumlah kursi yang disediakan untuk perempuan.

Di bawah sistem parlementer, kepala negara tidak diputuskan oleh apakah sekelompok pemilih tertentu. Misalnya, pemilih kelas pekerja kulit putih di Michigan mengidentifikasi dengan kandidat tertentu. Jika AS memiliki sistem parlementer, maka Nancy Pelosi mungkin adalah Presiden Amerika Serikat.

Negara lain, terutama negara Eropa atau negara jajahan, mungkin lebih nyaman dengan wanita sebagai kepala negara karena warisan monarki Eropa.

Seorang perdana menteri wanita Inggris, misalnya, mungkin tampak tidak biasa karena sejarah panjang kerajaan yang diperintah oleh seorang Ratu.

Demikian pula, di India, di mana Ratu Victoria pernah menghiasi prangko kolonial, seorang perdana menteri wanita mungkin tampak tidak terlalu aneh.

"Tantangannya adalah di negara ini ada perlawanan yang mendasari dan konstruksi sosial yang sudah lama dipegang tentang siapa yang bisa menjadi kepala negara," kata Walsh.

"Jadi Anda memberitahu orang-orang untuk menutup mata Anda dan membayangkan seperti apa presiden itu, dan itu masih tidak terdaftar bagi perempuan. Tampilan presiden AS masih didominasi pria kulit putih yang lebih tua."

Namun terlepas dari faktor-faktor ini, ada aspek proses politik Amerika yang secara unik tidak disukai wanita, terutama sekarang.

Menjalankan kampanye presiden selama 18 bulan dalam siklus berita 24 jam menciptakan peluang tak terbatas untuk pengawasan yang intens, yang semakin membebani kandidat perempuan.

Politik Amerika telah diresapi dengan budaya selebritas, yang berarti para pemilih sering kali memilih kandidat berdasarkan kepribadian mereka, membuat kampanye jauh lebih bergantung pada rasa ragu perempuan.