Konflik Nagorno-Karabakh, Menlu Azerbaijan-Armenia Bakal Bertemu Menlu AS Pompeo

Liputan6.com, Jakarta- Para menteri luar negeri dari Armenia dan Azerbaijan dilaporkan akan bertemu secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pekan ini.

Pertemuan itu dilakukan di tengah upaya negara terkuat dunia menghentikan pertempuran antara kedua negara di Nagorno-Karabakh. 

Kementerian luar negeri dari kedua negara mengatakan bahwa Menlu Azerbaijan, Jeyhun Bayramov dan Menlu Armenia Zohrab Mnatsakanyan akan bertemu Mike Pompeo di Washington D.C, AS pada 23 Oktober mendatang, seperti dikutip dari AFP, Rabu (21/10/2020). 

Namun, kedua pihak mengesampingkan kemungkinan dilakukannya pertemuan trilateral.

Pada awal Oktober 2020, gencatan senjata telah disepakati oleh kedua pihak di Moskow dan satu kesepakatan lainnya pada akhir pekan ini. Namun, kesepakatan itu hampir tidak diterapkan terhadap konflik tersebut.

Pihak berwenang Yerevan mengatakan bahwa terdapat 772 tentara Armenia dan 36 warga sipil yang tewas dalam konflik itu.

Sementara itu, pihak berwenang Ibu Kota Azerbaijan melaporkan kematian pada 63 warga sipil dan belum mengungkapkan jumlah korban jiwa dari militernya.

Saksikan Video Berikut Ini:

Konflik antara Azerbaijan dan Armenia telah kembali meletus pada 27 September 2020 dan menimbulkan kekhawatiran atas kegagalan mediasi internasional selama puluhan tahun.

Diketahui bahwa AS, ketua bersama Kelompok OSCE Minsk bersama Prancis dan Rusia berperan sebagai mediator internasional untuk perundingan perdamaian Nagorno-Karabakh sejak gencatan senjata pada 1994.

Azerbaijan telah berulang kali mengklaim keberhasilan militer dalam pertempuran itu dengan mengambil kendali atas sejumlah wilayah di Karabakh dan wilayah lainnya yang pernah dikuasai oleh pasukan Armenia.

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan dalam pidatonya pada 20 Oktober, bahwa tentara negara tersebut telah menguasai sekitar 20 desa di distrik yang dikuasai Armenia di sekitar Karabakh.

"Saya sekali lagi mendesak para pemimpin Armenia untuk meninggalkan wilayah Azerbaijan sebelum terlambat dan kami akan menghentikan tembakan," ujar Presiden Ilham Aliyev. 

Namun di sisi lain, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan mendesak pengakuan internasional atas Karabakh, dan mengklaim melalui Twitter bahwa membuat warga negaranya "hidup di bawah pemerintahan Azerbaijan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional".