Selandia Baru Peringkat 1 dalam Penanganan COVID-19, Indonesia Nomor 85

Liputan6.com, Jakarta - Demokrasi telah sedikit mengungguli negara-negara otoriter dalam menekan Virus Corona COVID-19, menurut analisis yang menemukan populasi yang lebih kecil dan birokrasi yang kompeten adalah faktor utama dalam menangani pandemi global.

Indeks Kinerja COVID-19 yang disusun oleh Lowy Institute memberi peringkat penanganan 98 negara untuk wabah COVID-19, dan menemukan Selandia Baru berkinerja terbaik sementara Australia duduk di tempat kedelapan. Demikian seperti mengutip Sydney Morning Herald, Kamis (28/1/2021). 

Selandia Baru diikuti oleh Vietnam, Taiwan, Thailand dan Siprus, sedangkan Amerika Serikat adalah negara dengan kinerja terburuk kelima.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi ke-85 dari 98 negara. 

Ada kekhawatiran yang berkembang dari para komentator barat bahwa kegagalan beberapa negara demokrasi untuk menekan virus akan mengakibatkan lebih banyak negara kehilangan kepercayaan pada model pemerintahan demokrasi liberal dan beralih ke otoriterisme. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Tetapi studi Lowy mengungkapkan bahwa rata-rata, negara-negara otoriter tidak memiliki keuntungan yang berkepanjangan dalam menekan Virus Corona COVID-19 dan demokrasi membuktikan "sedikit lebih sukses daripada bentuk pemerintahan lain dalam menangani pandemi".

Sementara demokrasi berkinerja lebih buruk pada awal pandemi COVID-19 dan ada beberapa pengecualian penting termasuk Amerika Serikat dan Inggris, mereka mengungguli negara otoriter dan hibrida ketika wabah memburuk. Hal itu menunjukkan bahwa demokrasi lebih baik dalam belajar dari kesalahan mereka dalam bertindak terlalu lambat, menurut Hervé Lemahieu, salah satu penulis studi tersebut.

Banyak rezim "hibrida", seperti Ukraina dan Bolivia, paling tidak siap untuk menangani virus tersebut.

Secara keseluruhan, tingkat perkembangan ekonomi dan perbedaan sistem politik antar negara memiliki dampak yang lebih kecil pada hasil dibandingkan dengan indikator lainnya. 

Populasi yang lebih kecil, masyarakat yang kohesif, dan lembaga yang mampu merupakan faktor yang jauh lebih besar.  

Negara-negara dengan populasi kurang dari 10 juta orang secara konsisten mengungguli negara-negara besar sepanjang tahun 2020, meskipun keunggulan ini sedikit menyempit menjelang akhir tahun 2020.

Studi tersebut menunjukkan bahwa ilmuwan politik Amerika Francis Fukuyama benar tahun lalu ketika dia mengatakan bahwa tipe rezim bukanlah faktor penentu dalam seberapa efektif negara menanggapi krisis, “tetapi apakah warga negara mempercayai pemimpin mereka, dan apakah para pemimpin tersebut memimpin negara dengan kompeten dan efektif".

Meskipun Australia memiliki populasi yang jauh lebih besar dari 10 juta, Lemahieu mengatakan Australia diuntungkan dengan menjadi negara kepulauan, sementara "pelimpahan" tanggung jawab kepada negara secara efektif mengubahnya menjadi "tujuh atau delapan negara".

“Kami memiliki distribusi geografi dan demografis untuk memungkinkan pelimpahan tanggung jawab di tingkat negara bagian," katanya.