Menjaga Kedamaian Pilkada 2024, Bukan Hanya soal Amankan Daerah yang Rawan

Aktif Beritakan Kudeta dan Demo, Izin 5 Media Lokal Myanmar Dicabut Militer

Militer Myanmar telah mencabut izin untuk lima media lokal yang aktif memberitakan kudeta dan demonstrasi.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 09 Mar 2021, 07:48 WIB

Diterbitkan 09 Mar 2021, 07:30 WIB

Jemuran Kain Penahan Serangan dari Aparat Myanmar

Seorang perempuan menggantung pakaian tradisional Myanmar bernama longyi di seberang jalan selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Senin (8/3/2021). Para pengunjuk rasa membentangkan jemuran kain yang biasa dipakai perempuan untuk memperlambat gerak polisi dan tentara. (STR/AFP)

Liputan6.com, Naypyidaw- Pemerintah militer Myanmar membatasi laporan media lokal terkait kudeta dan demonstrasi di negara tersebut.

Militer Myanmar, dilaporkan telah mencabut lisensi lima media lokal - Mizzima, DVB, Khit Thit Media, Myanmar Now dan 7Day News.

"Perusahaan media ini tidak lagi diizinkan untuk menyiarkan, menulis, atau memberikan informasi dengan menggunakan platform media apa pun atau menggunakan teknologi media apa pun," kata militer di stasiun televisi MRTV, seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (9/3/2021).

Kelima media tersebut diketahui aktif memberitakan kudeta militer, situasi protes, seringkali dengan video siaran langsung secara online.

Kantor Myanmar Now juga menghadapi penggrebekan oleh pihak berwenang pada Senin (8/3), sebelum pencabutan izin itu diumumkan.

Diketahui, otoritas Myanmar telah menahan puluhan jurnalis sejak kudeta, termasuk seorang reporter dari Myanmar Now dan Thein Zaw dari Associated Press.

Keduanya telah didakwa berdasarkan undang-undang ketertiban umum yang berujung pada hukuman tiga tahun penjara.

Pasukan keamanan Myanmar menanggapi ratusan demonstran muda pada Senin malam di distrik Yangon.

Ribuan orang juga dilaporkan menentang diberlakukannya jam malam, dengan turun ke jalan-jalan di kota utama Myanmar untuk mendukung para pemuda di distrik Sanchaung, tempat mereka mengadakan protes harian terbaru yang menentang kudeta.

Sejak terjadinya kudeta terhadap pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat yang memicu protes di seluruh Myanmar, pasukan keamanan negara itu telah menewaskan lebih dari 60 demonstran dan menahan lebih dari 1.800 orang.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Berikut Ini:

Seruan PBB Tentang Pembebasan Tahanan Militer Myanmar

Pakaian tradisional yang banyak dikenakan di Myanmar, longyi, digantung selama demonstrasi menentang kudeta militer di Yangon, Senin (8/3/2021). Jemuran kain tersebut untuk membatasi gerak polisi dan tentara karena berjalan di bawah jemuran pakaian ini dianggap akan membawa sial bagi pria. (STR/AFP)

Juru bicara PBB, Stephane Dujarric menyampaikan bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres "menyerukan pengekangan maksimum dan mendesak pembebasan yang aman bagi semua pihak tanpa kekerasan atau penangkapan".

Kantor PBB di Myanmar serta Kedutaan Besar AS dan Inggris pun mengimbau pasukan keamanan untuk menangani demonstran tanpa kekerasan atau penangkapan.

Namun, belum adanya tanda-tanda bahwa imbauan tersebut akan dilakukan.

Di platform Facebook, warga dan layanan berita MTK setempat memposting pada Selasa dini hari, bahwa 20 orang telah ditangkap di Sanchaung setelah polisi menggeledah rumah-rumah.

Sementara di Yangon, ribuan orang menentang jam malam pukul 20.00, dan meneriakkan "Bebaskan siswa di Sanchaung", membuat pasukan keamanan menembakkan senjata dan menggunakan granat kejut untuk membubarkan mereka.

Sebelumnya, Televisi negara MRTV sebelumnya mengatakan: "Kesabaran pemerintah telah habis dan ketika mencoba meminimalkan korban dalam menghentikan kerusuhan, kebanyakan orang mencari stabilitas penuh (dan) menyerukan tindakan yang lebih efektif terhadap kerusuhan."

Menurut saksi mata dan media lokal, tiga demonstran tewas dalam aksi protes di Myanmar utara dan Delta Irrawaddy pada Senin (8/3).