Calon Jemaah Haji Malaysia Bakal Disuntik Vaksin Pfizer yang Lolos di Arab Saudi

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Pemerintah negeri jiran Malaysia berinisiatif untuk memberikan vaksin Pfizer bagi calon jemaah haji. Vaksin tersebut sudah mendapat izin dari Arab Saudi sebagai syarat haji dan umrah. 

Vaksin Pfizer juga telah mendapatkan izin darurat dari WHO. 

"Untuk jemaah haji yang belum divaksinasi, mereka akan menerima vaksin Pfizer," ujar Menteri Sains, Teknologi, dan Inovasi Malaysia, Khairy Jamaluddin, dikutip Senin (31/5/2021).

Pemerintah Malaysia juga akan berdiskusi terlebih dahulu bersama pemerintah Kerajaan Arab Saudi terkait calon jemaah yang terlanjur disuntik vaksi Sinovac.

Vaksin Pfizer adalah salah satu vaksin yang digunakan secara luas di Malaysia. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin juga memakai vaksin ini.

Hingga 29 Mei 2021 Malaysia sudah menyuntik 2,8 juta dosis vaksin COVID-19.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Anggota DPR RI Nusron Wahid dari Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid meminta pemerintah dan Bio Farma untuk mengoptimalkan diplomasi dan usaha keras guna memastikan Vaksin Sinovac segera mendapatkan sertifikat dari WHO.

Sebab, kepastian itu berkaitan dengan nasib calon jemaah haji asal Indonesia, yang mayoritas mendapatkan vaksin Sinovac. Sementara di sisi lain, Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah mengumumkan bahwa musim haji tahun ini dibuka dengan kuota terbatas. 

“Beberapa negara sudah dikasih tahu alokasi kuotanya. Namun sampai saat ini, Indonesia belum dapat alokasi kuota, yang disebabkan karena vaksin Sinovac yang dipakai Indonesia belum dapat sertifikasi dari WHO,” kata Nusron Wahid dalam RDP dengan Dirut Bio Farma Holding, Honesti Basyir, Selasa (25/5).

Menurut mantan Ketua Umum GP Ansor ini, sungguh ironis kalau sampai umat Islam di luar Indonesia bisa berangkat haji, sementara muslim Indonesia tidak bisa berangkat karena pilihan vaksin Sinovac yang dibeli pemerintah tidak diakui atau belum mendapatkan sertifikasi dari WHO.

"Ini akan jadi masalah serius, sebab yang memilih vaksin bukan umat Islam Indonesia, tapi pemerintah dan Bio Farma. Akan jadi ironis dan tragis kalau sudah mahal-mahal dibeli dengan dana negara, ternyata tidak juga memudahkan umat untuk bisa naik haji,” terang tokoh NU ini.