DK PBB Adopsi Resolusi untuk Afghanistan, Bebaskan Warganya untuk Pergi Berlindung

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengadopsi resolusi yang mengharuskan Taliban untuk menghormati komitmen mereka untuk membiarkan orang bebas meninggalkan Afghanistan, tetapi tindakan itu tidak menyebutkan "zona aman" yang disebutkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Resolusi - yang dirancang oleh Amerika Serikat, Inggris dan Prancis - disahkan dengan 13 suara setuju dan tidak ada keberatan. 

Namun, China dan Rusia abstain.

Melansir Channel News Asia, Selasa (31/8/2021), resolusi itu mengatakan dewan mengharapkan Taliban untuk mengizinkan "keberangkatan yang aman, terjamin, dan tertib dari Afghanistan bagi warga Afghanistan dan semua warga negara asing".

Ini mengacu pada pernyataan pada 27 Agustus lalu oleh Taliban, di mana kelompok garis keras itu mengatakan bahwa warga Afghanistan akan dapat melakukan perjalanan ke luar negeri, dan meninggalkan Afghanistan kapan saja mereka mau, termasuk melalui penyeberangan perbatasan, baik udara maupun darat.

Dewan Keamanan "berharap bahwa Taliban akan mematuhi ini dan semua komitmen lainnya," kata resolusi itu.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Macron telah meningkatkan harapan akan proposal yang lebih konkret dalam komentar yang diterbitkan di mingguan Journal du Dimanche selama akhir pekan.

Dia mengatakan Paris dan London akan mempresentasikan rancangan resolusi yang "bertujuan untuk mendefinisikan, di bawah kendali PBB, sebuah 'zona aman' di Kabul, yang akan memungkinkan operasi kemanusiaan berlanjut", kata Macron.

"Saya sangat berharap ini akan berhasil. Saya tidak melihat siapa yang akan menentang membuat proyek-proyek kemanusiaan aman," katanya.

Tapi resolusi PBB jauh lebih ambisius. Tidak jelas apakah resolusi lain yang mengusulkan "zona aman" akan diedarkan nanti.

"Resolusi ini bukan aspek operasional. Ini lebih pada prinsip, pesan politik utama, dan peringatan," kata seorang diplomat PBB kepada wartawan.

Richard Gowan, pakar PBB di International Crisis Group, mengatakan resolusi itu "setidaknya mengirim sinyal politik kepada Taliban tentang perlunya menjaga bandara tetap terbuka dan membantu PBB memberikan bantuan".

"Macron bersalah karena menjual gagasan zona aman di bandara Kabul akhir pekan ini, atau setidaknya tidak berkomunikasi dengan sangat jelas," katanya kepada AFP.