Usai dari Indonesia, Menlu AS Blinken Ingin Pulihkan Demokrasi Myanmar dengan Malaysia

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan bahwa Amerika Serikat dan Malaysia membahas langkah-langkah untuk menekan junta Myanmar untuk kembali ke lintasan demokrasi.

Dalam konferensi pers bersama dengan timpalannya Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah setelah pembicaraan diadakan pada hari Rabu (15/12), Blinken mencatat bahwa krisis di Myanmar terus memburuk 10 bulan sejak kudeta militer. Demikian seperti dilansir dari laman Channel News Asia, Kamis (16/12/2021).

"Itu fakta," katanya.

Menguraikan berbagai tindakan yang diambil untuk menekan junta Myanmar untuk mengubah arah, dia mengatakan akan sangat penting untuk melihat langkah-langkah tambahan dan tindakan yang dapat diambil secara individu dan kolektif untuk menekan Myanmar kembali ke lintasan demokrasi. 

“ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana Myanmar adalah anggotanya) memiliki rencana Konsensus Lima Poin, yang disetujui dan ditandatangani oleh junta, dan rencana itu perlu dilaksanakan.”

“Dan kami mencari untuk melihat apakah junta memenuhi komitmen yang dibuat pada Konsensus Lima Poin,” tambah Blinken. 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Blinken juga menanggapi pertanyaan tentang sanksi terhadap Myanmar dan apakah penganiayaan terhadap komunitas Rohingya di negara itu merupakan genosida.

Pada akhir Oktober, ASEAN mengadakan pertemuan puncak tanpa Myanmar, setelah pemimpin junta menolak mengirim perwakilan. Min Aung Hlaing dikeluarkan karena gagal membuat terobosan dalam menerapkan peta jalan lima poin yang disepakati pada bulan April tahun ini. 

Bulan lalu, KTT ASEAN-China juga digelar tanpa perwakilan dari Myanmar.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memutuskan untuk menghentikan kunjungan kerjanya di sejumlah negara Asia Tenggara karena kasus COVID-19.

Pasalnya, kasus penularan COVID-19 telah terjadi di antara rombongan perjalanannya, kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri, demikian dikutip dari laman nationalpost, Rabu 15 Desember 2021.

Keputusan itu dibuat untuk mengurangi risiko COVID-19 dan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan.

Antony Blinken melalui telepon telah menyatakan penyesalan mendalam kepada menteri luar negeri Thailand.

Menurut agenda kunjungannya ke Asia Tenggara, seharusnya Antony Blinken menghadiri pertemuan di Thailand pada Kamis (16/12), kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.