Menanti Gebrakan DPR RI Periode 2024-2029, Berani Awasi Prabowo?

Dianggap Tak Penting, Taliban Bubarkan Komisi Pemilu Afghanistan

Kelompok Taliban membubarkan komisi pemilu Afghanistan.

oleh Liputan6.com diperbarui 27 Des 2021, 08:02 WIB

Diterbitkan 27 Des 2021, 08:02 WIB

Kaleidoskop Foto Global 2021: Rangkuman Berita dan Peristiwa Sepanjang Tahun 2021

Kelompok Taliban mengambil alih kekuasaan pemerintah di Afghanistan setelah mereka menguasai ibu kota Kabul, Senin (16/8/2021). Mereka juga telah menguasai istana kepresidenan, setelah presiden negara itu Ashraf Ghani melarikan diri ke Tajikistan. (AP Photo/Zabi Karimi)

Liputan6.com, Kabul - Seorang juru bicara pemerintah Taliban, Sabtu (25/12), mengatakan Taliban telah membubarkan komisi pemilu Afghanistan, sebuah panel yang mengawasi pemilu semasa pemerintahan sebelumnya yang didukung Barat.

"Komisi itu tidak diperlukan," kata juru bicara pemerintah Taliban Bilal Karimi, merujuk pada Komisi Pemilu Independen (Independent Election Commission/IEC) dan Komisi Keluhan Elektoral Independen. Demikian seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Minggu (26/12/2021).

"Apabila kami rasa perlu, Emirat Islam akan menghidupkan lagi komisi itu," tambahnya.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus ketika pemerintah yang didukung Barat kolaps pada tahap akhir penarikan militer AS dan sekutu-sekutunya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Komisi Pemilu

Antrean Permohonan Paspor di Afghanistan

Warga berkerumun di depan kantor keimigrasian yang baru-baru ini dibuka kembali di Kabul, Afghanistan, Rabu (6/10/2021). Mereka mengantre setelah Taliban mengumumkan akan mengeluarkan paspor yang disetujui oleh pemerintahan sebelumnya. (AP Photo/Felipe Dana)

Menurut situs komisi itu, IEC didirikan pada 2006. IEC diberi mandat untuk mengadakan dan mengawasi semua jenis pemilu, termasuk pilpres.

"Mereka telah mengambil keputusan ini secara terburu-buru ... dan pembubaran komisi akan memiliki konsekuensi besar," kata Aurangzeb, yang memimpin panel itu hingga kejatuhan rezim sebelumnya, kepada AFP.

Karimi mengatakan para pejabat juga telah membubarkan dua departemen pemerintah pekan ini" Kementerian Perdamaian, dan Kementerian Urusan Parlementer.