Hari Perempuan Internasional 2022, Kanada Terus Dukung Pemberdayaan Perempuan di ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Hari Perempuan Internasional 2022 juga turut diperingati oleh Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste bersama-sama Perutusan Kanada untuk ASEAN.

Tahun ini Hari Perempuan Internasional diperingati oleh Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste bersama-sama Perutusan Kanada untuk ASEAN dengan menjadi tuan rumah bersama acara diskusi panel virtual yang menampilkan tokoh pemimpin perempuan terkemuka di Indonesia dan kawasan ASEAN.

"Kanada membayangkan sebuah dunia di mana semua perempuan dan anak perempuan dihargai dan diberdayakan, memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri, berpartisipasi penuh sebagai pembuat keputusan di rumah dan masyarakat mereka, dan berkontribusi serta mendapat manfaat dari pembangunan dan kemakmuran," ujar Richard Le Bars, Kuasa Usaha, Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia dan Timor-Leste dalam peringatan virtual acara "Hari Perempuan Internasional 8 Maret: Kanada Bahas Peranan Strategis Perempuan Indonesia dan ASEAN untuk Perdamaian Berkelanjutan", Selasa (8/3/2022).

"Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah elemen inti dari kegiatan dan program kami, termasuk hubungan politik, program bantuan pembangunan, dan hubungan ekonomi kami," imbuh Dubes Richard Le Bars.

Sebagai mitra Indonesia dan ASEAN dalam memajukan kesetaraan gender, Kanada memanfaatkan momentum tahun ini dalam merayakan 70 tahun hubungan bilateral Kanada-Indonesia dan 45 tahun hubungan Kanada-ASEAN untuk memajukan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) serta kesetaraan gender melalui diskusi virtual hari ini.  

Kanada baru-baru ini meluncurkan proyek "Empowering women for sustainable peace: preventing violence and promoting social cohesion in ASEAN” (Memberdayakan perempuan untuk perdamaian yang berkelanjutan: mencegah kekerasan dan mempromosikan kohesi sosial di ASEAN") yaitu proyek lima tahun senilai 8,5 juta dolar Kanada (Rp 96,3 miliar) yang didanai Kementerian Luar Negeri Kanada dengan didukung UN Women sebagai mitra PBB utama. Inisiatif unggulan ini menggunakan pendekatan WPS untuk memajukan perdamaian dan keamanan yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan, sambil menangani ketidaksetaraan gender yang sistemik.

Di Indonesia, Kementerian Luar Negeri Kanada mendukung proyek Women in Trade for Inclusive and Sustainable Growth (Perempuan dalam Perdagangan untuk Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan) yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Indonesia dalam perdagangan internasional dan meningkatkan pangsa ekspor yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dipimpin perempuan.

Tahun ini, Kedutaan Besar Kanada kembali bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam menyelenggarakan pelatihan Analisa Berbasis Gender Plus (GBA+) sebagai bagian dari program pelatihan bagi diplomat paruh karir untuk memperdalam pertimbangan pengarusutamaan gender dalam jangka panjang di Kemlu RI. Kedutaan Besar juga secara aktif mendukung lembaga swadaya masyarakat di Indonesia dalam usaha mereka mempromosikan kesetaraan gender dan memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

"Dampak COVID-19 telah meningkatkan risiko bagi perempuan dan anak perempuan dalam konteks yang rapuh dan terkena dampak konflik. Pandemi telah menyoroti kebutuhan kritis untuk terus memajukan kesetaraan gender, untuk mendukung kepemimpinan dan partisipasi perempuan untuk respons yang efektif dan komprehensif terhadap COVID-19, tetapi lebih luas lagi untuk memastikan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran," ucap Vicky Singmin, Kuasa Usaha, Perutusan Kanada untuk ASEAN.

"Dampak COVID-19 telah meningkatkan risiko bagi perempuan dan anak perempuan dalam konteks yang rapuh dan terkena dampak konflik. Pandemi telah menyoroti kebutuhan kritis untuk terus memajukan kesetaraan gender, untuk mendukung kepemimpinan dan partisipasi perempuan untuk respons yang efektif dan komprehensif terhadap COVID-19, tetapi lebih luas lagi untuk memastikan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran," tambabh Vicky.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Melalui program Canada Fund untuk Inisiatif Lokal (CFLI), Kanada telah mengucurkan lebih dari 170.000 dolar Kanada (Rp 1,9 miliar) di tahun 2021 dalam berbagai proyek di seluruh Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dengan tujuan mengurangi kekerasan berbasis gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam aktivitas politik dan publik, dan memperluas keterlibatan perempuan dalam menyusun anggaran yang responsive budget dalam komunitas mereka.

"ASEAN telah membuat langkah penting untuk memajukan agenda perempuan, perdamaian dan keamanan, termasuk peluncuran ASEAN Women for Peace and Registry pada 2018 – yang mewujudkan semangat diskusi kita hari ini di sesi ASEAN," tutur Vicky Singmin, Kuasa Usaha, Perutusan Kanada untuk ASEAN.

Proyek-proyek Kanada di Asia Tenggara sejalan dengan Kebijakan Feminis Bantuan Internasional Kanada (FIAP), yang berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Internasional, dengan menyasar pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan gender, dan membuat kemajuan dalam mencapai target perubahan iklim dan pengurangan polusi plastik.

"Dengan didukung Kedutaan Besar Kanada di Indonesia dan ASEAN melalui Canada Fund untuk Inisiatif Lokal (CFLI), Southeast Asian Feminist Action Network (SEAFAM), yang diprakarsai oleh Jakarta Feminist Association, telah memberikan dukungan kepada perempuan dalam hal peningkatan kapasitas, penguatan pengetahuan tentang isu-isu perempuan, dan, mendukung advokasi mereka dalam memenuhi hak-hak korban dan penyintas kekerasan berbasis gender, agar pada akhirnya dapat mencapai kesetaraan gender," ungkap Anindya Restuviani dari SEAFAM Network.

Dukungan Kanada juga melingkupi dunia politik.

"Tahun 2024, Indonesia akan menggelar pemilihan umum. Perempuan akan menghadapi banyak tantangan, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Dan hambatan tersebut semakin dirasakan oleh perempuan muda atau perempuan dari kelompok marginal, seperti perempuan dari masyarakat adat dan masyarakat miskin. Dukungan yang lebih kuat diperlukan untuk mendorong keterlibatan dan keterwakilan mereka yang lebih baik dalam pemilu Indonesia mendatang," tegas Titi Anggraini, Dewan Pembina Perludem.

"Dengan dukungan Kedutaan Besar Kanada, Perludem mengadakan pelatihan bagi perempuan yang ingin menjadi anggota legislatif pada pemilu 2024 dan 2029, khususnya perempuan muda, dan mereka yang mewakili penyandang disabilitas serta masyarakat adat. Dengan adanya pelatihan-pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan mereka, sehingga mereka dapat menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam kontestasi pemilu," tegas Titi.