Menlu Anthony Blinken Beberkan Strategi AS untuk Ungguli China

Jakarta - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam pidato kebijakan utama China pada Kamis (26/5), menguraikan strategi pemerintahan Biden untuk mengalahkan China dalam dekade berikutnya dengan berinvestasi dalam infrastruktur penting dan bekerja dengan sekutu untuk meningkatkan keamanan rantai pasokan, sambil mencegah krisis yang tidak disengaja.

Pemerintah tidak berusaha untuk “memisahkan diri” dari China, menurut para pejabat senior. Istilah ini mengacu pada hubungan ekonomi dan perdagangan yang semakin terputus antara Amerika Serikat dan China dan sering berdengung selama pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Demikian seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Sabtu (28/5/2022). 

“Menteri luar negeri akan menjelaskan bahwa Amerika Serikat tidak ingin memutuskan ekonomi China dari ekonomi kami atau dari ekonomi global,” kata seorang pejabat senior pemerintah dalam jumpa pers via telepon terkait pidato Blinken tentang China.

Pejabat senior lainnya mengatakan “kami tentu menyambut baik perdagangan dan investasi antara Amerika Serikat dan China asalkan mereka transparan, adil dan aman.”

Pidato Blinken fokus pada tema “berinvestasi, bekerja sama, dan bersaing.”

Sebuah analisis independen dari Bloomberg Economics memproyeksikan bahwa untuk pertama kalinya sejak 1976, ekonomi Amerika Serikat akan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata yang lebih tinggi daripada ekonomi China tahun ini.

Gedung Putih telah memuji bagaimana UU Infrastruktur bipartisan tahun lalu, “Investasi Infrastruktur dan Undang-Undang Pekerjaan” (Infrastructure Investment and Jobs Act/IIJA,), akan membangun kembali jalan, jembatan dan rel keeta api di Amerika, membantu mengurangi tekanan inflasi dan memperkuat rantai pasokan dengan melakukan perbaikan di pelabuhan-pelabuhan Amerika. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam pertemuan Quad di Tokyo pekan ini, para pemimpin Jepang, India, Australia dan Amerika memperingatkan upaya China untuk "mengubah status quo dengan paksa" di tengah kecemasan negara itu akan menyerang Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri.

Presiden AS Joe Biden mengambil sikap lebih jauh dengan mengatakan, AS bersedia melakukan campur-tangan militer untuk membela Taiwan, jika China menyerang negara pulau yang demokratis itu.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan, “Seperti yang kalian dengar dari Presiden hari ini dan beberapa hari lalu di Tokyo, ketika Presiden Biden mengatakan, dan saya kutip, “Kebijakan kami terhadap Taiwan tidak berubah sama sekali. Kami tetap berkomitmen untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di seluruh Selat Taiwan dan memastikan tidak ada perubahan sepihak terhadap status quo.”

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri China menuduh Biden menepiskan prinsip China akan "Satu China", yang menegaskan kedaulatan China atas Taiwan. Biden juga dituduh mendukung kegiatan separatis Taiwan.

Berbicara melalui Skype, Brian Harding dari Institut Perdamaian AS menolak gagasan ini. Ia mencatat bahwa para pemimpin dunia berhak prihatin tentang pentingnya membela kedaulatan negara dan integritas wilayah, setelah invasi Rusia ke Ukraina.

“Jika ada serangan langsung terhadap Taiwan seperti yang kini kita lihat di Ukraina, saya pikir Presiden Biden benar bahwa akan ada aksi militer AS terhadap ancaman itu. Saya pikir juga penting bahwa Presiden Biden membuat komentar ini di Jepang. Jepang membuat perubahan penting dengan secara terbuka menyatakan, keamanannya terkait erat dengan apa yang terjadi di Taiwan dan Selat Taiwan,” kata Harding.

Sementara itu, pada konferensi pers melalui daring bulan lalu, militer Taiwan mengumumkan bahwa pihaknya telah menerbitkan buku pegangan bagi warga sipil tentang bagaimana mempersiapkan kemungkinan serangan China, termasuk sebelumnya mempelajari di mana tempat perlindungan untuk keselamatan.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa dia akan bersedia menggunakan kekuatan untuk membela Taiwan.

Selain itu, bersedia menggalang dukungan pada perjalanan pertamanya ke Asia sejak menjabat sebagai oposisi AS terhadap ketegasan China yang tumbuh di seluruh kawasan.

Komentar Biden tampaknya merupakan penyimpangan dari kebijakan AS yang disebut punya pandangan ambiguitas strategis pada posisinya ke pulau yang diperintah China sebagai wilayahnya.

Ketika ditanya oleh seorang reporter di Tokyo apakah Amerika Serikat akan membela Taiwan jika diserang oleh China, presiden menjawab: "Ya."

"Itulah komitmen yang kami buat. Kami setuju dengan kebijakan satu China. Kami telah menandatanganinya dan semua perjanjian yang dimaksudkan dibuat dari sana. Tetapi gagasan bahwa itu dapat diambil dengan paksa, diambil oleh kekuatan, tidak, tidak tepat."

Dia menambahkan bahwa itu adalah harapannya bahwa peristiwa seperti itu tidak akan terjadi atau dicoba.

Sementara Washington diwajibkan oleh undang-undang untuk memberi Taiwan sarana membela diri.

AS dinilai telah lama mengikuti kebijakan "ambiguitas strategis" tentang apakah akan campur tangan secara militer untuk melindungi Taiwan jika terjadi serangan China.

Biden membuat komentar serupa tentang membela Taiwan pada Oktober lalu. Saat itu, juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa Biden tidak mengumumkan perubahan apa pun dalam kebijakan Amerika Serikat.